Penulis: redaksi

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari menyoroti pentingnya kemandirian industri kesehatan Indonesia, yang saat ini masih sangat bergantung pada impor bahan baku obat dari luar negeri. Ia mencatat bahwa sekitar 90% bahan baku obat di Indonesia masih diimpor, sementara visi misi Presiden Prabowo untuk membangun kemandirian industri farmasi di dalam negeri harus menjadi perhatian utama. “Kami mendorong ya kami mendorong BPOM bisa lebih konkrit langkah-langkahnya untuk bisa mewujudkan ini. karena kalau tidak kita mulai akan terus ketinggalan, walaupun kami memahami juga ya tidak mudah karena memang ada beberapa kendala-kendala,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BPOM di…

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI menerima sejumlah aspirasi, masukan, bahkan keluhan terkait proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari berbagai pemangku kepentingan di Sumatera Selatan. “Kedatangan kami ke Sumatera Selatan ini untuk belanja masalah. Artinya, kami mendengarkan langsung dari bawah. Setelah itu, kami akan membahasnya kembali dengan pemerintah untuk mencari solusi,” ujar Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (5/2/2025). Dede menjelaskan bahwa sejauh ini proses seleksi PPPK berjalan cukup baik. Dari total 1,7 juta tenaga honorer, sebanyak 1,4 juta sudah diangkat sebagai PPPK.…

Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, mengungkapkan beberapa tantangan ekonomi global yang muncul akibat kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Salah satu dampak yang cukup signifikan adalah pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut, bahkan sudah melampaui asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang sebesar Rp 16.000 per dolar AS. Dalam acara Outlook Ekonomi DPR yang digelar pada Rabu (5/2/2025) Februari 2024, Adies menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2024, rupiah terdepresiasi sebesar 4,16%. Di awal tahun 2025, pelemahan ini berlanjut dan pada 4 Januari 2025 tercatat rupiah berada di level Rp 16.435 per dolar AS bahkan melebihi asumsi…

Anggota Komisi X DPR RI, Muhamad Nur Purnamasidi, menyoroti persoalan penahanan ijazah ratusan siswa akibat belum menyelesaikan kewajiban pembayaran sekolah. Ia menilai masalah ini mencerminkan kurang optimalnya layanan pendidikan nasional, yang seharusnya menjadi hak dasar setiap warga negara. “Ini sangat mengejutkan dan tidak boleh terjadi. Pendidikan adalah hak fundamental yang dijamin konstitusi. Bagaimana mungkin anak-anak yang telah lulus sekolah justru terhambat karena persoalan biaya?” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima wbindonesia.com, Rabu (5/2/2025). Purnamasidi mengusulkan agar pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan, segera mengambil langkah proaktif dengan menanggung sementara biaya siswa dari keluarga kurang mampu. Menurutnya, langkah ini sejalan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan…

DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN). Pengesahan ini menandai babak baru dalam pengelolaan BUMN, namun juga mengundang berbagai pertanyaan terkait implementasi dan dampaknya terhadap perekonomian nasional. Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini menyatakan perubahan regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan profesionalisme dalam pengelolaan BUMN. “Kami telah menerima masukan dari akademisi, pakar ekonomi, serta praktisi guna memastikan revisi ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara,” ujar Anggia saat menyampaikan laporan dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang…

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Rizki Aulia Rahman Natakusumah menekankan pentingnya kesesuaian produk hukum yang dihasilkan instansi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini disampaikannya saat menghadiri Pada acara Launching Prolegset 2025 dan Seminar Arah Pembentukan Produk Hukum Instansi Pemerintah yang digagas oleh Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Setjen DPR RI. “Nah ini sangat penting karena kita harus memastikan bahwa setiap peraturan kesetjenan yang dibuat itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semangat regulasi atau deregulasi ini harus dinilai, diputuskan yang tepat sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh negara tentu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang…

Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini, menyoroti Revisi Undang-Undang Kepariwisataan yang tengah dibahas. Ia menekankan pentingnya regulasi yang adaptif terhadap perubahan global serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar efektif dan relevan. “Sektor pariwisata menyumbang 4 sampai 5 persen terhadap PDB Indonesia, sehingga revisi undang-undang ini harus mampu mengakomodasi tantangan global seperti perubahan iklim, pandemi, dan fluktuasi ekonomi,” ujar Novita dalam rapat dengar pendapat bersama Kementerian Pariwisata, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025). Legislator Dapil Jawa Timur VII itu juga mempertanyakan sejauh mana revisi ini telah melibatkan pelaku industri pariwisata, masyarakat lokal, dan akademisi,…

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid mengungkapkan keprihatinannya terhadap dugaan ketidakadilan dalam pengalihan lahan di Batam. Dirinya menyoroti kasus yang dialami PT Danita Tasan Lestari dan beberapa perusahaan lainnya yang telah lama berinvestasi, namun mengalami pencabutan hak kelola secara tiba-tiba. Diketahui, setidaknya ada 7 (tujuh) perusahaan telah melaporkan kasus serupa ke Komisi VI DPR RI. Perusahaan-perusahaan tersebut merasa dirugikan karena lahan yang telah dikelola selama 20 hingga 30 tahun tersebut tiba-tiba dialihkan ke pihak lain hanya dalam hitungan hari. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah pengalihan lahan dari PT Danita Tasan Lestari ke PT Pasifik Istindo yang…

Komisi II DPR RI memanggil Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk meminta penjelasan terkait pemunduran jadwal pelantikan kepala daerah yang sebelumnya direncanakan bertahap mulai 6 Februari 2025. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memutuskan untuk mengundur pelantikan secara serentak pada 20 Februari 2025 tanpa adanya koordinasi dengan Komisi II DPR RI. “Komisi II DPR RI tidak dilibatkan dalam keputusan pemunduran jadwal pelantikan kepala daerah. Hal ini melanggar kesepakatan dalam rapat kerja sebelumnya antara Kemendagri dan Komisi II DPR, yang menyatakan bahwa semua hal terkait kepemiluan harus melibatkan DPR dan penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, Mendagri harus menjaga diplomasi dan…

Anggota Komisi XIII DPR RI Arisal Aziz menegaskan bahwa Pancasila adalah dasar negara yang harus dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia, termasuk generasi muda. Untuk itu Ia menekankan pentingnya pendidikan Pancasila di kalangan anak-anak di sekolah dasar. Menurut Arisal Aziz, sejak era 80-an, ia merasakan pentingnya mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang diajarkan di sekolah-sekolah, termasuk di tingkat sekolah dasar. Namun, setelah perubahan kurikulum yang dilakukan oleh pemerintah, PMP dihapuskan dari kurikulum pendidikan nasional. “Saya mengharapkan sekali pemerintah untuk mengikutsertakan lagi pendidikan moral Pancasila ke kurikulum pendidikan sekolah-sekolah dasar, yang mana kita tahu sekarang anak-anak generasi kita sekarang, sudah jauh…