Penulis: redaksi

Ketua Panja Keamanan Laut, Ahmad Heryawan, menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) dalam menjaga perairan Indonesia. Menurutnya, saat ini BAKAMLA masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam hal anggaran, jumlah personel, serta fasilitas pendukung seperti kapal patroli dan teknologi pemantauan. “Efisiensi anggaran yang mencapai lebih dari Rp300 triliun seharusnya bisa dialokasikan sebagian untuk memperkuat keamanan laut kita. BAKAMLA harus diperkuat, baik dari segi anggaran, kelembagaan, maupun otoritasnya agar setara dengan Coast Guard di negara-negara lain,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Ahmad Heryawan, usai pertemuan dengan Kepala BAKAMLA Zona Timur Indonesia, Rabu (5/2/2025). Legislator Fraksi PKS ini juga…

Wakil ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto mengungkapkan pentingnya pembuatan RUU Keamanan Laut, yang mana di dalamnya juga akan berisikan terkait tugas Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI. Hal ini diperlukan, guna memperkuat tugas dan fungsi Bakamla dalam menjalankan tugasnya di wilayah laut Indonesia. Untuk diketahui, saat ini dasar pembentukan Bakamla baru berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres), yakni Perpres No. 178 Tahun 2014 tentang Bakamla. “Karena tadi, berasakan Perpres saja, sementara yang lain ada Undang-Undang. Oleh karenanya kita di Komisi Satu akan mendorong menciptakan Undang-Undang supaya memperkuat Bakamla,” katanya usai melakukan Kunjungan Kerja Panja RUU Keamanan Laut Komisi I DPR…

Komisi II DPR RI kembali mengevaluasi permasalahan dalam proses perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Beberapa kendala yang ditemukan antara lain terkait kelengkapan dokumen ijazah serta batas usia bagi calon PPPK. Diketahui, lebih dari 1.000 pelamar PPPK tidak memiliki ijazah yang sesuai dengan persyaratan. Sementara itu, sejumlah calon telah melewati batas usia yang telah ditetapkan. Menanggapi hal ini, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa penyelesaian persoalan tenaga honorer akan menjadi legacy bagi Komisi II DPR RI periode ini, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).…

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti polemik tentang siswa kelas XII yang terancam gagal mendaftar Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi  (SNBP) 2025 karena pihak sekolah gagal melakukan finalisasi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). Ia meminta kelalaian pihak sekolah tak memupus mimpi anak-anak. “Kita sungguh menyesalkan kejadian ini ya, apalagi cukup banyak sekolah yang lalai melakukan tugasnya terkait data anak-anak yang berhak mengikuti SNBP,” kata Cucun Ahmad Syamsurijal dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/2/2025). Seperti diketahui, akibat kelalaian pihak sekolah banyak siswa kelas XII terancam tidak bisa ikut dalam Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPM) lewat Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi…

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, memimpin Rapat Kerja bersama Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) RI dengan agenda “Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2025 serta Isu-isu Aktual”. Dalam rapat yang diselenggarakan di Nusantara II, Senayan Jakarta, Selasa (4/2/2025) tersebut, Singgih memaparkan sejumlah catatan penting yang menjadi rekomendasi bagi BPH RI untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi anggaran haji tahun 2025. Singgih menyampaikan bahwa Komisi VIII DPR RI telah menerima penjelasan dari Kepala BPH RI mengenai efisiensi anggaran BPH tahun 2025 sebesar Rp85,9 miliar. Anggaran tersebut disesuaikan dari sebelumnya Rp179,7 miliar pada Desember 2024 menjadi Rp129,7 miliar pada Februari 2025.…

Revisi Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) yang sedang dibahas DPR memberikan peluang bagi universitas dan UMKM untuk ikut mengelola tambang, menyusul adanya izin serupa untuk ormas keagamaan. Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah memasukkan usulan ini dalam RUU yang menjadi inisiatif DPR itu. Wakil Ketua Baleg DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan bahwa fokus utama dalam RUU Minerba adalah memperkuat hilirisasi dan membuat akses tambang semakin inklusif. Hal ini diungkapkannya dalam Diskusi dengan tema “Keberlanjutan Sumber Daya Alam: Peran Perguruan Tinggi Menjamin Praktik Pertambangan yang Ramah Lingkungan!” yang digelar di Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025). “Sebenarnya apa yang…

Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto meminta pemerintah lebih cermat dalam memenuhi kebutuhan daging nasional di tengah wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang masih berlangsung di Indonesia. Ia menekankan pentingnya seleksi ketat terhadap negara asal impor daging agar tidak memperburuk situasi PMK di Indonesia. “Kita sedang memerangi PMK di dalam negeri, tetapi di sisi lain kita mengimpor dari negara yang belum bebas PMK. Hal ini harus menjadi perhatian agar tidak memperburuk kondisi yang ada,” tegasnya kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/2/2025) Senada dengan Titiek, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyatakan, masalah PMK…

Anggota Komisi IV DPR RI Dwita Ria Gunadi mengapresiasi langkah pemerintah, dalam hal ini Badan Pangan Nasional, yang menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen menjadi Rp6.500 per kilogram. “Saya mengapresiasi dan mendukung kebijakan pemerintah menaikkan HPP gabah kering karena sejalan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan petani, menjaga stabilitas harga beras, dan memperkuat cadangan pangan nasional,” ujar Dwita dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Badan Pangan Nasional, PT Pupuk Indonesia (Persero), serta PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan/ID FOOD di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025). Namun, Dwita mengingatkan bahwa di lapangan masih ditemukan harga gabah yang tidak…

Anggota Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, menyoroti nasib para pensiunan Jiwasraya dan Pengurus Pusat Perkumpulan Pensiunan Pupuk Kaltim (PP-PKT) yang terdampak permasalahan Dana Pensiun Jiwasraya. Menurutnya, kondisi mereka cukup memprihatinkan dan memerlukan perhatian serius dari Komisi VI DPR RI. “Ini sesuatu yang harus kita perjuangkan karena menyangkut hajat hidup tidak kurang dari 2.700 pensiunan Jiwasraya dan 1.460 pensiunan Pupuk Kaltim,” ujar Nurdin Halid usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perkumpulan Pensiunan Jiwasraya dan PP-PKT di Jakarta, Senin (3/2/2025). Ia menjelaskan bahwa permasalahan Jiwasraya telah ditangani melalui surat Menteri BUMN yang menginstruksikan penyelesaian kepada 83 BUMN yang terdampak. Namun,…

Komisi V DPR RI menerima RDPU audiensi dari Komisi IV DPRD Serang pada Rabu (5/2/2025) di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta. Audiensi ini membahas mengenai problematika yang terjadi di Kota Serang. Dipimpin oleh Muhammad Lokot Nasution, Badan Anggaran Komisi V DPR RI, Ketua Komisi IV DPRD Serang dan jajarannya menyampaikan masalah terkait pembangunan infrastruktur di Kota Serang yang masih terhambat akibat APBD Kota Serang masih di angka yang minim. Disampaikan bahwa belanja mandatori Kota Serang berada di angka 17% dari yang seharusnya 40% berdasarkan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) Tahun 2022, hal…