Penulis: redaksi

Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Wastam menekankan, pentingnya pertolongan pertama di masa golden time seseorang terkena serangan penyakit yang tiba-tiba terjadi di bandara, mengingat pertolongan tersebut berpotensi menyelamatkan lebih tinggi daripada terabaikan. “Karena memang rata-rata mereka sudah mengidap penyakit-penyakit bawaan, sehingga posisinya serangan mendadak itu berpotensi sekali, sehingga untuk layanan-layanan yang disini kami mengharapkan mereka memang harus menyiapkan diri untuk layanan-layanan yang cepat karena berhubungan dengan yang namanya golden time,” ungkapnya kepada wbindonesia.com di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (13/02/2025). Wastam pun menegaskan sekali lagi, bahwa masa golden time itu sangat penting, oleh karenanya pelayanan kesehatan di bandara…

Anggota Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI Ida Nurlaela Wiradinata mengeluhkan, ketepatan jadwal penerbangan maskapai yang kerap kali menjadi penghambat mobilitas Anggota DPR RI dalam tugas lapangannya, sehingga menurutnya hal ini perlu dievaluasi lebih lanjut. “Yang jadi permasalahan adalah maskapai penerbangan yang sebenernya harus siapa ya yang bisa bekerjasama dengan baik atau menegur, karena kalau fasilitas dari Journey atau Joumpa itu sudah oke tidak ada masalah,” katanya kepada wbindonesia.com di Makassar, Kamis (13/2/2025). Ida biasa Ia disapa menambahkan, bahwa mobilitas yang tinggi Anggota DPR RI perlu diimbangi dengan fasilitas penerbangan yang juga mumpuni dan tepat waktu, hal ini bukan karena Anggota DPR…

Ketua Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI, Netty Prasetiyani, melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Purwakarta. Dalam kesempatan tersebut ia mendorong penambahan Satuan Penyelenggara Pemberdayaan Gizi (SPPG). Dalam kunjungan ini, Netty menyoroti kurangnya jumlah SPPG di Kabupaten Purwakarta. “dengan jumlah penerima manfaat kurang lebih 285.000 dan 17 Kecamatan tentu saja 2 lokasi SPPG yang kita kunjungi masih jauh dari kebutuhan yang disampaikan oleh Pak Pejabat Bupati Purwakarta. Kami akan membawa aspirasi ini ke Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama mitra kerja Komisi 9, serta menjadikannya menelaahnya untuk disampaikan ke Pimpinan DPR RI,” ujar Netty usai memimpin kunjungan kerja spesifik BAM…

Wakil Ketua BAKN DPR RI, Herman Khaeron, menegaskan bahwa kelangkaan pupuk terus menyulitkan petani meski anggaran subsidi meningkat. Ia menekankan pentingnya pupuk bersubsidi untuk mendukung produktivitas pertanian dan mencapai swasembada pangan. Hal ini disampaikan pada saat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) ke PT Pupuk Iskandar Muda, Provinsi Aceh. “Dan tentu rapat bersama dengan PT Pupuk Iskandar Muda, salah satu sub holding dari Pupuk Indonesia yang menyalurkan pupuk bersubsidi. Kita mengetahui bahwa, ada tujuan besar bahwa pupuk ini ingin menjadi penopang terhadap swasembada pangan. Bisa meningkatkan produktivitas, dan akhirnya akan bisa meningkatkan produksi. Namun,…

Kecelakaan maut yang terjadi di Gerbang Tol Ciawi beberapa waktu silam menyedot perhatian banyak pihak tak terkecuali Anggota Komisi V DPR RI, Sofwan Dedy Ardyanto. Menanggapi peristiwa tersebut ia menyatakan regulasi bukanlah menjadi satu-satunya persoalan dalam berlalu lintas, menurutnya perlu adanya pengembangan mutu mental pihak-pihak terkait agar semakin profesional. Ia lantas menyoroti pelaksanaan dan pengawasan dari regulasi yang dalam implementasinya terdapat keterlibatan oknum serta petugas di tingkat lapangan. Menurutnya, mentalitas harus dikembalikan pada jati diri masing-masing, sesuai dengan sumpah jabatan yang telah diucapkan. “Persoalannya adalah di pelaksanaan dan pengawasannya, yang disitu melibatkan oknum, yang disitu melibatkan petugas-petugas di pelaksanaan di…

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk menelaah efektivitas subsidi pupuk di Indonesia. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua BAKN DPR RI, Herman Khaeron, ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Aliansi Petani, Pemuda Petani Indonesia, serta Perempuan Tani Indonesia. Dalam rapat, Herman menekankan bahwa subsidi pupuk harus memenuhi prinsip 5T, yakni tepat sasaran, tepat harga, tepat dosis, tepat penyaluran, dan tepat waktu. “Pupuk tidak bisa menunggu petani. Justru pupuk yang harus menyesuaikan dengan jadwal tanam petani,” ujarnya di Nusantara II, Senayan,…

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menegaskan pentingnya peran Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan (TA AKD) untuk meningkatkan kualitas kerja DPR RI. Dirinya menekankan bahwa TA AKD bukan sekadar pendamping teknis, tetapi bagian integral dari sistem pendukung yang menentukan keberhasilan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR RI. Perlu diketahui, salah satu perubahan signifikan dalam orientasi TA AKD tahun 2025 adalah pemisahan antara orientasi TA AKD dan Staf Administrasi Anggota (SAA). Langkah ini diambil guna memastikan materi pembahasan dewan dalam setiap agenda bisa disampaikan lebih fokus dan relevan sesuai dengan tugas masing-masing. Di sisi lain, Indra menekankan pentingnya kualitas dibanding kuantitas…

Anggota Komisi II DPR RI Edi Oloan Pasaribu menyinggung adanya dugaan oknum di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kemen-ATR/BPN) yang terlibat dalam praktik mafia tanah. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II dengan Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat; Kepala Kanwil BPN Jakarta; Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi; Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Timur; Gerakan Masyarakat Setia Mekar (GEMAS); Lembaga Anti Mafia Tanah Indonesia (LAMTI); dan Dr. John N. Palinggi di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/02/2025). “Mafia tanah tidak akan dapat berani tanpa adanya oknum yang terlibat di jajaran BPN. Ia menilai,…

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan menekankan soal urgensi untuk memperkuat regulasi keamanan laut Indonesia. Hal itu disampaikan Heryawan dalam Rapat Kerja Komisi I dengan Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Kemenko Bidang Politik dan Keamanan tentang penyusunan kebijakan yang lebih komprehensif untuk pengaturan keamanan kelautan nasional. “Dari paparan Pak Menko, paparan pak Wamenko dan seluruh pendalaman dari Anggota Komisi I itu mengarah ke kesepahaman yang sama yaitu kita ingin membangun sebuah regulasi yang kuat, yang jelas untuk mengatur urusan keamanan kelautan kita. Kalau di masa periode yang lalu itu hanya fokus pada revisi UU kelautan, sekarang…

Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, mengapresiasi langkah tegas yang diambil oleh Bareskrim Polri dalam pengusutan kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek Pagar Laut di Desa Kohod, Tangerang. Penggeledahan rumah dan kantor kepala desa yang dilakukan pada Senin (11/2) menunjukkan komitmen Polri dalam menegakkan hukum dan memberantas praktik korupsi di sektor kelautan dan perikanan. “Saya mengapresiasi langkah cepat dan tegas yang dilakukan oleh Bareskrim Polri dalam mengusut kasus ini. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa tidak ada ruang bagi praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat, khususnya nelayan yang seharusnya mendapatkan manfaat dari proyek-proyek seperti ini,” ujar Johan Rosihan…