Penulis: redaksi

Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka menegaskan bahwa keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dari rezim keuangan negara. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VI DPR RI dengan Pakar Hukum UGM Prof. Dr. Mailinda Eka Yuniza, SH, LLM., Pakar Hukum Universitas Jember Prof Dr. I Gede Widhiana Suarda, SH, M.HUM., dan Guru Besar Hukum Universitas Lampung Prof. Rudy Lukman, SH, MH, Ph.D di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (25/9/2025). Menurutnya, langkah pemerintah merevisi undang-undang ini menunjukkan komitmen politik hukum Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat transparansi dan integritas…

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Hillary Brigitta Lasut menyampaikan apresiasi atas pidato Presiden RI Prabowo Subianto dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menurutnya, pidato tersebut tidak hanya menjadi representasi Indonesia sebagai bangsa pejuang kemerdekaan, tetapi juga momentum strategis yang menegaskan peran Indonesia dalam kancah global. “Pidato yang disampaikan tidak hanya mencerminkan Indonesia tapi juga menegaskan posisi bangsa kita sebagai salah satu faktor penting dalam tatanan global, hadirnya presiden Prabowo di podium PBB bukan sekedar ceremony melainkan momentum strategis yang mengingatkan dunia pada setiap pertanyaan Indonesia sebagai bangsa pejuang kemerdekaan bangsa yang pernah mengalami penindasan dan kini berdiri tegak…

Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, menilai langkah Menteri Keuangan Purbaya dalam mengejar tunggakan pajak sebesar Rp60 triliun dari 200 wajib pajak besar sebagai kebijakan penting dan signifikan bagi kesehatan fiskal negara. Menurutnya, penagihan Rp60 triliun tersebut akan memberi dampak langsung terhadap pengelolaan defisit APBN tanpa perlu menambah utang baru. “Rp60 triliun itu jumlah yang sangat besar. Kalau berhasil ditarik, bisa menutupi 15–20% dari defisit APBN per Agustus 2025 yang mencapai Rp321,6 triliun. Artinya, negara tidak perlu menerbitkan surat utang baru. Ini langkah yang sangat membantu menjaga kesehatan fiskal, sekaligus memberi ruang bagi pemerintah untuk membiayai program-program esensial,” ujar…

Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah pihak terkait, Rabu (25/9/2025). Agenda rapat kali ini membahas dua isu penting, yakni permasalahan pertanahan dan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam rapat itu, Anggota Komisi II DPR RI, Aziz Syamsuddin, menegaskan pentingnya mencari solusi konkret dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Menurutnya, permasalahan tanah tidak cukup hanya diselesaikan secara prosedural melalui dokumen, melainkan harus ada terobosan agar tidak ada pihak yang dirugikan. “Kalau ada yang dirugikan, maka harus ada solusi. Jangan hanya mengedepankan jalur hukum. Perusahaan besar yang berstatus Tbk juga punya…

Kunjungan Komisi VII DPR RI ke Batik Anantari tidak hanya menyoroti tantangan ekonomi kreatif, tetapi juga membuka fakta menarik tentang dampak sosial UMKM. Dari total pekerja di UMKM Batik Anantari, 97 persen adalah perempuan, sebagian besar ibu rumah tangga. “Model ini bagus sekali karena perempuan tetap bisa menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga sambil menambah penghasilan. Hingga 40 perempuan bisa terlibat dalam produksi Anantari,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim di Yogyakarta, DIY, Yogya, Rabu, (24/09/2025). Ia berharap pola serupa bisa dikembangkan di banyak UMKM agar lapangan kerja perempuan semakin luas. Selain itu, Chusnunia menyampaikan aspirasi pelaku…

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani mengingatkan agar rumah sakit tidak semena-mena membatasi masa rawat inap pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ia menegaskan, BPJS Kesehatan tidak pernah mengatur pembatasan jumlah hari rawat inap, sehingga tindakan rumah sakit yang mempercepat pemulangan pasien berpotensi membahayakan keselamatan. “Banyak kasus pasien baru dirawat tiga hari lalu dipaksa pulang, padahal masih dalam kondisi sakit. Bahkan ada pasien yang kemudian meninggal karena penanganan tidak tuntas. Ini jelas merugikan masyarakat,” kata Irma. Pernyataan itu ia sampaikan dalam Rapat Panja JKN Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2025). Rapat bertema Pengawasan terhadap Sistem Pengaduan…

Komisi XI DPR RI mulai membuka ruang pembahasan regulasi blockchain dalam revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Isu ini mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja P2SK bersama sejumlah asosiasi dan pemangku kepentingan di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2025). Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Anetta Komarudin menilai perkembangan blockchain di Indonesia masih tertinggal jauh dibanding negara lain. Ia menyebut fokus regulasi di dalam negeri masih terbatas pada industri kripto, meski sudah ada langkah maju melalui pembentukan otoritas khusus yang menangani aset digital. “Blockchain ini kan paling maju itu sebenarnya negara kecil di…

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, memimpin Focus Group Discussion (FGD) bersama International Conservation and Culture Foundation (ICCF) dan lembaga survei Indikator Politik Indonesia. Pertemuan ini membahas dampak persepsi publik terhadap DPR RI terkait isu konservasi, khususnya konservasi laut. Dalam forum tersebut, ICCF memaparkan hasil surveinya bersama Indikator yang menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Indonesia cukup tinggi terhadap isu lingkungan. Selain itu, publik juga menuntut kejelasan kebijakan, terutama yang menyangkut konservasi laut, sampah, dan banjir. “Hari ini mereka paparkan temuan kerja sama ICCF dengan Indikator terkait persepsi publik terhadap masalah konservasi, khususnya konservasi laut dan hasilnya sangat…

Anggota Komisi I DPR RI Mahfudz Abdurrahman menyatakan dukungannya terhadap langkah Presiden RI Prabowo Subianto dalam lawatannya ke sejumlah negara yang menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Menurut Mahfudz, sikap konsisten Indonesia ini sejalan dengan amanat konstitusi dan politik luar negeri bebas aktif yang menolak segala bentuk penjajahan di atas dunia. “Lawatan Pak Prabowo membawa pesan penting bahwa Indonesia tidak pernah mundur dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Ini menjadi bukti nyata konsistensi Indonesia sejak era Bung Karno sampai sekarang,” ujar Mahfudz dalam keterangan resminya kepada wbindonesia.com, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2025). Legislator Fraksi PKS tersebut menegaskan dukungan Indonesia terhadap…

Langkah Presiden Prabowo dalam lawatan ke sejumlah negara menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Anggota Komisi I DPR RI Mahfudz Abdurrahman mengapresiasi tindakan itu dan menekankan dukungan tersebut tidak hanya sebatas diplomasi bilateral. “Langkah penting selanjutnya adalah mendorong lebih banyak negara, terutama di Eropa dan kawasan Amerika Latin, agar secara resmi mengakui Palestina. Semakin banyak negara mengakui, semakin kuat posisi Palestina di forum internasional, termasuk di PBB,” imbau Mahfud dalam keterangan tertulisnya kepada wbindonesia.com, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2025).  Lebih lanjut, Mahfudz menyoroti pentingnya peran Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Menurutnya, OKI merupakan wadah strategis untuk menggalang…