Penulis: redaksi

Komisi XI DPR RI ingin memastikan penyaluran subsidi di berbagai sektor yang dicanangkan pemerintah berjalan tepat sasaran dan tepat guna, sehingga bisa berdampak langsung kepada Masyarakat luas. “Kami ingin memastikan bahwa subsidi yang digelontorkan Pemerintah itu tepat sasaran dan tepat guna. Oleh karena itulah kami, Komisi XI DPR membagi kunjungan kerja Reses ketiga kota, yakni Madiun, Solo, dan Jogja. Khusus di Yogyakarta kami mengawasi kebijakan subsidi dan kompensasi di bidang energi yang bersumber dari APBN (Anggaran pendapatan belanja negara),” ujar Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI, Fauzi H. Amro usai pertemuan dengan Pertamina Patra Niaga di Yogyakarta, Jumat…

Anggota Komisi VI DPR RI, Abdul Hakim Bafagih, menyoroti persoalan tata niaga gula nasional yang merugikan petani tebu. Menurutnya, banyak hasil panen petani tidak terserap oleh pabrik gula akibat kebocoran distribusi gula rafinasi ke pasar konsumsi. “Indikasinya ada rembesan gula rafinasi yang seharusnya diperuntukkan bagi industri, tetapi malah bocor ke pasar konsumsi. Hal ini jelas merugikan petani karena produk lokal tidak terserap optimal,” ujar Abdul Hakim kepada wbindonesia.com usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses dalam rangka Perkembangan Industri Gula dan Ketahanan Pangan di Gedung Kantor Sinergi Gula Nusantara (SGN), Kota Surabaya, Jawa Timur, Jumat (2/10/2025). Ia menilai, Kementerian Perdagangan sudah berusaha memitigasi…

Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan, menekankan pentingnya pembangunan wilayah perbatasan di Kalimantan Utara agar tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat. “Perbatasan bukan hanya sekadar pos lintas batas, bukan sekadar kantor, tetapi juga harus jadi pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Warga perbatasan itu harus bangga jadi warga Indonesia, jangan sampai merasa lebih dekat dengan negara tetangga,” ujar legislator yang biasa disapa Aher itu dalam pertemuan Komisi II DPR RI bersama pemerintah daerah dan pemangku kebijakan di Tarakan, Jumat (3/9/2025). Aher juga mengingatkan agar pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dilengkapi dengan infrastruktur pendukung, seperti akses…

Integritas moral menjadi hal yang penting dimiliki oleh seorang hakim. Oleh sebab itu, dalam proses rekrutmen hakim aspek integritas harus menjadi penilaian yang utama. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Mangihut Sinaga dalam Rapat Kerja dengan Ketua Komisi Yudisial (KY). Ia mengkritik metode rekrutmen hakim agung yang diterapkan oleh KY yang dinilai terlalu mekanistis dan tidak menyentuh integritas moral calon hakim. “Bahkan KY ini dalam rangka rekrutmen selalu mengedepankan seolah-olah mencari hakim itu kayak mencari tenaga kerja di perusahaan, karyawan. Pakai assessment profile-lah, menghitung-hitung angka-lah,” ujarnya di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025). Padahal menurutnya, yang dibutuhkan…

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menegaskan perlunya strategi jangka panjang untuk menjaga ketahanan energi nasional di tengah derasnya arus transisi energi global. Komisi XII mencatat tren penurunan kinerja hulu migas yang tercermin dari tidak tercapainya target lifting dalam APBN pada 2023 dan 2024. Namun, capaian positif di semester I tahun 2025 dengan produksi mencapai 602 ribu BOPD dari target 605 ribu BOPD dinilai sebagai sinyal optimisme menuju target produksi 1 juta barel per hari pada 2030. “Capaian ini menunjukkan bahwa peluang Indonesia untuk mewujudkan produksi minyak 1 juta barel per hari dan gas 12 miliar kaki…

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendorong Badan Gizi Nasional (BGN), Badan POM, dan Kementerian Kesehatan membangun sistem pengaduan berbasis digital yang dapat diakses masyarakat secara langsung terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, keterlibatan publik menjadi kunci keberhasilan program MBG yang sedang dijalankan pemerintah. “Saya berharap BGN bersama Badan POM dan Kemenkes bisa membuat tempat pengaduan berbasis web atau aplikasi real-time. Kalau ada guru atau orang tua yang menemukan makanan tidak layak, bisa langsung difoto, diunggah, dan dapat segera diverifikasi,” Charles dalam rapat kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala Badan POM…

Kalimantan Barat (Kalbar) kembali menunjukkan perannya sebagai daerah strategis dalam pengembangan sektor perikanan, khususnya ikan hias. Provinsi ini dikenal sebagai produsen utama arwana Indonesia, di mana sekitar 70 persen arwana yang diekspor berasal dari Kalbar. Jenis Arwana Super Red menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus simbol kekayaan alam dan budaya masyarakat, terutama di kawasan perbatasan dan Danau Sentarum yang sudah lama dikenal sebagai habitat alami spesies bernilai tinggi ini. Sebagai bentuk dukungan, rombongan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI menggelar kegiatan pelepasan ekspor perdana kratom dan arwana yang dilaksanakan di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalbar, Pelabuhan Laut Dwikora…

Belum sejahteranya hakim di Indonesia masih menjadi isu yang telah lama disuarakan. Di daerah masih banyak hakim yang kurang sejahtera, hal tersebut terlihat dari kesenjangan antara tanggung jawab profesi yang besar dengan pendapatan dan fasilitas yang dianggap tidak memadai. Melihat hal tersebut, Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono meminta Komisi Yudisial (KY) untuk lebih aktif menjalankan tugasnya dalam meningkatkan kesejahteraan para hakim, terutama yang bertugas di daerah. Dorongan ini disampaikannya dalam Rapat Kerja dengan Ketua KY, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025). Ïa pun menyinggung Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial Pasal 20…

Anggota Komisi IX DPR RI Gamal secara tegas mendorong pembentukan Undang-Undang (UU) Makan Bergizi Gratis (MBG). Usulan ini dilontarkan menyusul tingginya insiden kasus keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan program MBG, serta perlunya kerangka regulasi yang kuat untuk menjamin kualitas dan keberlangsungan program tersebut di masa depan. “Pada kesempatan yang mulia ini, Saya mengusulkan ya untuk bagaimana kita mendorong ada undang-undang makan bergizi gratis. Kenapa? tentu kita berharap ya, walaupun kepemimpinan Pak Prabowo 5-10 tahun ke depan berganti kepada kepemimpinan lain, dengan adanya regulasi, maka program makan bergizi gratis ini akan mampu bertahan bahkan 3-4-5 dekade ke depan,”ujarnya dalam rapat kerja…

Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kalimantan Selatan, Senin (29/9/2025). Dipimpin Anggota Komisi IV DPR RI, Sturman Panjaitan, rombongan meninjau langsung inovasi pertanian di lahan rawa yang dikembangkan di Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IP2SIP) Balai Riset dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Lahan Rawa, Banjarbaru. Dalam kunjungan ini, Komisi IV menekankan pentingnya hilirisasi produk dan pemanfaatan teknologi pertanian modern untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Turut hadir dalam diskusi strategis tersebut Gubernur Kalimantan Selatan, Kepala Badan Pangan Nasional, pejabat eselon I Kementerian Pertanian, serta perwakilan BUMN pangan seperti Perum Bulog, PT Pupuk Indonesia, dan Id Food. Sturman…