Penulis: redaksi

Dana Transfer ke Daerah (TKD) merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan daerah, serta pelayanan publik. Dana yang mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Keistimewaan serta Dana Insentif Fiskal yang dialokasikan dalam APBN diharapkan dapat mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Demikian diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima pada saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur provinsi DIY, Rabu (19/2/2025). Di hadapan jajaran pemerintah provinsi DIY Aria Bima mengatakan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan Dana TKD provinsi DIY dilakukan…

Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Obon Tabroni, menyoroti berbagai persoalan ketenagakerjaan yang disampaikan buruh dalam penyerapan aspirasi bersama Serikat Pekerja di kawasan industri Cikarang. Isu utama yang mencuat dalam pertemuan tersebut meliputi pengupahan, perlindungan dan pesangon bagi pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK), serta keselamatan dan kesehatan kerja. “Tadi banyak aspirasi yang masuk. Jika disimpulkan, yang pertama terkait pengupahan, yang kedua mengenai perlindungan dan pesangon PHK, dan yang tak kalah penting adalah keselamatan serta kesehatan para pekerja,” ujar Obon saat diwawancarai wbindonesia.com seusai kunjungan kerja di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (20/2/2025). Obon menegaskan bahwa berbagai persoalan tersebut harus diseriusi…

Ketua BAM DPR RI Netty Prasetiyani menyoroti berbagai permasalahan ketenagakerjaan dalam sesi penyerapan aspirasi bersama serikat pekerja di Cikarang. Ia menekankan pentingnya koordinasi pemerintah dalam meninjau regulasi yang berdampak langsung pada kesejahteraan pekerja, terutama terkait pesangon dan pemutusan hubungan kerja (PHK). “Tentu saja nanti kita akan coba melakukan kajian, karena kemarin juga kita di Komisi IX telah menyelenggarakan RDP bersama unsur Kementerian Ketenagakerjaan RI, DJSN, jajaran direksi BPJS Ketenagakerjaan, dan Dewan Pengawas Ketenagakerjaan. Kita meminta agar pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan, berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mengkaji regulasi yang berdampak pada kesejahteraan pekerja,” ujar Netty seusai melakukan kunjungan kerja…

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar meresmikan peluncuran desain baru dari website www.dpr.go.id di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (21/2/2025). Dalam kesempatan itu, ia mengungkapkan bahwa peluncuran website tersebut merupakan upaya Setjen DPR RI untuk terus memfasilitasi masyarakat dalam memperoleh berbagai informasi yang ada di DPR. “Re-design website ini adalah upaya kita memperkuat apa yang disebut dengan parlemen modern. Masyarakat sebagai pemilik daripada republik ini harus dengan mudah dan baik melihat hal-hal (informasi) yang perlu mereka ketahui tentang DPR,” ujarnya kepada wbindonesia.com, Jumat (21/2/2025). Meski demikian, ia mengakui bahwa website tersebut masih perlu penyempurnaan agar nantinya dapat menjawab harapan-harapan publik. Terlebih,…

Pemerintah Indonesia melakukan langkah efisiensi anggaran melalui terbitnya Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja kementerian/lembaga. Efisiensi anggaran tak hanya berlaku pada lembaga eksekutif, namun juga lembaga legislatif, yaitu DPR RI. Melalui surat dari Menteri Keuangan (S-75/MK.02/2025) terkait upaya efisiensi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), anggaran DPR RI mengalami pemotongan sebesar Rp1,305 triliun. Pemotongan ini berasal dari berbagai pos anggaran. Meski terdampak efisiensi, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan mendukung sepenuhnya program Presiden Prabowo Subianto tersebut. Menurutnya, langkah efisiensi bermaksud baik untuk kesejahteraan masyarakat. “Ini kan memang program dari Pak Presiden, jadi ya kita ikuti saja, kita…

Bareskrim Polri telah menetapkan Kepala Desa Kohod Arsin sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen SHGB-SHM di wilayah pagar laut Tangerang, Banten. Selain Arsin, ada tiga tersangka lainnya dalam kasus ini. Empat tersangka ini terkait masalah pemalsuan beberapa surat dokumen untuk permohonan atas hak atas tanah. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo menjelaskan keempat tersangka tersebut adalah Arsin selaku Kepala Desa Kohod, Ujang Karta selaku Sekretaris Desa Kohod, serta SP dan CE selaku penerima kuasa. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengapresiasi langkah cepat Bareskrim Polri, termasuk Kementerian ATR/BPN untuk melakukan pembersihan secara holistik…

Menghitung hari jelang bulan suci Ramadan, lonjakan permintaan sekaligus potensi kenaikan harga kebutuhan pokok menjadi perhatian utama Komisi VI DPR RI. Sebab itu, Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menegaskan bahwa kenaikan permintaan bahan pokok selama Ramadan adalah pola tahunan yang perlu diantisipasi dengan cermat agar tidak berdampak pada lonjakan harga yang tidak terkendali. Tren serupa juga nantinya akan terjadi menjelang Idul Fitri, di mana masyarakat cenderung melakukan pembelanjaan lebih besar sebagai bagian dari perayaan Lebaran. DPR RI melalui Komisi VI DPR RI, kata Herman, terus memantau berbagai faktor yang berkontribusi terhadap stabilitas harga dan ketersediaan pangan, termasuk distribusi…

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengusulkan agar pengetahuan soal kesehatan reproduksi dimasukkan ke dalam aplikasi Keluarga Indonesia yang sedang dikembangkan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga). Ia menyoroti pentingnya informasi terkait kesehatan reproduksi bagi anak-anak, mengingat target utama aplikasi tersebut adalah generasi z dan milenial. “Saya usul dimasukkan soal kesehatan reproduksi, karena saya tadi melihat hanya soal pernikahan, perkawinan, soal psikologi. Soal kesehatan reproduksi belum masuk,” ujar Nihayatul, pada Rapat Kerja (Raker) dengan Kemendukbangga/BKKBN, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2025). Nihayatul menceritakan pengalamannya menemukan gambar-gambar terkait kesehatan reproduksi di meja sekolah anak-anak. Hal ini…

Belum lama ini terbit Peraturan Presiden (Perpres) No 6 Tahun 2025 yang mengatur tentang tata kelola pupuk bersubsidi. Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mengusulkan pendistribusian pupuk bersubsidi melibatkan Bulog agar petani tak kesulitan mendapatkan barang tersebut. “Hari ini penyaluran pupuk bersubsidi diserahkan ke pasar. Mekanisme ini akan membuat petani sulit dan rumit untuk mendapatkan faktor produksi tersebut,” kata Alex dalam keterangan tertulisnya, Kamis (20/2/2025). Ia pun mengungkapkan cara agar efisiensi pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dalam rangka mencapai ketahanan pangan, yang tercantum dalam Asta Cita ke-2 Presiden Prabowo Subianto, dapat terwujud. Ia menilai Badan…

Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati menyarankan kepada OJK (otoritas jasa keuangan) agar memiliki indikator keberhasilan perlindungan konsumen. Menurutnya, OJK perlu membuat alur yang lebih sistematis agar perlindungan terhadap konsumen dapat benar-benar diwujudkan. “OJK perlu merumuskan Key Performance Indicator (KPI), sebagai tolak ukur sejauh mana OJK telah berhasil memberikan perlindungan kepada konsumen,” ungkap Anis dalam siaran persnya yang diterima Parlementaria di Jakarta, Kamis (20/2/2025). Menurutnya, perlu dimasukkan di dalam KPI, salah satunya kecepatan OJK dalam menangani pengaduan, atau batas waktu yang diperlukan OJK untuk merespon pengaduan konsumen. Dengan kata lain berapa lama waktu yang dibutuhkan OJK untuk menindaklanjuti pengaduan konsumen sehingga…