Penulis: redaksi

Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) mendorong semua pihak untuk mewaspadai potensi maraknya peredaran uang palsu di tengah terjadinya peningkatan penukaran uang selama Ramadan dan jelang Lebaran 2023. “Lebaran sebentar lagi dan tentu antusias masyarakat untuk menukarkan uang lama dengan yang baru juga akan tinggi. Nah ini harus kita waspadai, jangan sampai malah menukarnya dengan uang palsu,” kata Gus Muhaimin di Jakarta, Selasa, 11 April 2023. Gus Muhaimin pun mengimbau masyarakat untuk menukarkan uang di tempat yang legal dan aman misalnya di perbankan atau bank mobile. “Kalau mau nukar uang baiknya langsung di bank saja,…

Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman menilai, hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menempatkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dengan pendukung terbanyak tak terlepas dari gestur Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berhasil mengendorse Menteri Pertahanan tersebut. “Soal penyebab pasti beragam termasuk juga gestur politik Pak Jokowi yang diartikan pengamat sebagai endorse kepada Pak Prabowo,” ujar Habiburokhman, Senin (10/4). Dukungan Jokowi, menurut Habiburokhman, juga tidak terlepas dari sikap Prabowo yang setia mendukung mantan Walikota Solo itu hingga saat ini. “Publik menilai Pak Prabowo adalah sosok yang loyal, senantiasa menjaga komitmen dukungan kepada Pak Jokowi. Kita tahu bahwa publik memperhatikan benar aspek…

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan buka pendaftaran bagi bakal calon anggota legislatif, mulai tingkat pusat maupun daerah, awal Mei 2023. “Berdasarkan Pasal 247 ayat 2 UU 7/2017 tentang Pemilu, pendaftaran dilaksanakan 9 bulan jelang hari pemungutan suara,” ujar Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Idham Holik, dalam webinar Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) bertajuk “Kenali dan Kritisi Daftar Calon Sementara legislatif untuk Pemilu 2024″, Sabtu (8/4). Idham mengungkapkan, pihaknya telah menetapkan jadwal pendaftaran bakal calon anggota legislatif pada Peraturan KPU (PKPU) 3/2022 tentang Jadwal, Tahapan, dan Program Pemilu Serentak 2024. “Kami membuka pengajuan atau pendaftaran (bakal calon anggota legislatif) selama…

Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mendorong adanya keterbukaan informasi terkait profil calon anggota legislatif (Caleg). Tujuannya, masyarakat jangan sampai beli kucing dalam karung. Menurut Lucius, fenomena beli kucing dalam karung sangat berbahaya. Hal itu bisa dilihat dari hasil riset Formappi pada Pemilu Serentak 2019. Kala itu sebagian Caleg menolak mempublikasikan profilnya. “Bisa dibayangkan kalau ada Caleg yang profilnya tidak mau dipublikasikan. Saat itu ada 26 persen atau 2.074 Caleg. Bahkan ada yang tanpa data, sekitar 18 persen atau 1.457 Caleg,” tutur Lucius dalam webinar Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) bertajuk “Kenali dan Kritisi Daftar Calon Sementara…

Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset selaras dengan nilai sila kelima dalam Pancasila. Sebab, regulasi itu dapat menjadi payung hukum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengejar dan menyita aset hasil tindak pidana korupsi uang negara yang telah dirampok pejabat, sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud. “Dari semua itu, kehadiran UU Perampasan Aset adalah implementasi nyata menegakkan sila kedua dan kelima Pancasila,” kata anggota DPD RI, Fahira Idris di Jakarta Sabtu (8/4). Fahira memastikan, UU Perampasan Aset akan memastikan hak-hak rakyat yang dikorupsi dikembalikan. Undang-undang ini juga akan menegakkan keadilan sosial karena selain dihukum pidana berat, harta pelaku…

Pembagian amplop berlogo Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan dalih zakat di sejumlah tempat ibadah di Sumenep, Madura, Jawa Timur, dinilai bertolak belakang dengan standar nilai kepantasan sosial politik di Indonesia. “Saya kira pembagian amplop di masjid tak boleh melanggar etika Pemilu,” ujar pengamat kebijakan publik dari Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, Sabtu (8/4). Jerry justru mempertanyakan kebenaran klaim oknum politisi PDIP, khususnya yang gambar foto wajahnya ada di amplop berlogo PDIP yang dibagikan di 4 masjid dan 1 mushola di wilayah Sumenep. “Apa dasar dia membagikan amplop? Mau maju lagi atau sekadar membantu orang lemah?” tanya…

Partai Demokarsi Indonesia Perjuangan (PDIP) harus percaya diri mengusung bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden sendiri, tanpa harus berkoalisi dengan partai politik mana pun. Sebab, partai yang digawangi Megawati Soekarnoputri ini menjadi satu-satunya yang memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) 20 persen. “Sebenarnya PDI Perjuangan harus usung capres dan cawapres sendiri karena sudah melengkapi angka PT 20 persen,” kata Direktur Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, Sabtu (8/4). Hal itu disampaikan Arifki di tengah isu kesediaan PDIP untuk menjadi tuan rumah pertemuan koalisi besar dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Alih-alih bergabung…

Keputusan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dalam menerima kunjungan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan beserta pengurus partai di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Sabtu sore (8/4) mengindikasikan terbukanya peluang bergabungnya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). “Ini adalah bagian dari ikhtiar kami, bagi Gerindra untuk memperbesar koalisi. Kami sama-sama ingin koalisi besar,” ujar Wakil Ketua Umum Gerindra, Habiburokhman dalam diskusi daring bertema ‘Teka-Teki Koalisi’, Sabtu (8/4). Habiburokhman menambahkan, walau berhasrat membangun koalisi besar, Gerindra memastikan masih menjaga hubungan baik dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di KKIR. Tidak menutup kemungkinan selain PAN, Gerindra juga…

Rancangan Undang-undang Omnibus Law Kesehatan harus bermanfaat bagi masyarakat luas. Salah satu yang terpenting adalah mencabut pasal terkait iuran wajib BPJS Kesehatan yang selama ini membebani dan bermasalah bagi masyarakat. Rancangan Undang-undang Omnibus Law Kesehatan harus bermanfaat bagi masyarakat luas. Salah satu yang terpenting adalah mencabut pasal terkait iuran wajib BPJS Kesehatan yang selama ini membebani dan bermasalah bagi masyarakat. “Ini saatnya.pemerintah mencabut beban iuran bulanan BPJS Kesehatan pada masyarakat. Karena kalau gak bayar iuran, pasien tidak mendapat pelayanan. Ini namanya negara jualan pelayanan kesehatan. Cabut pasal iuran dalam UU SJSN dan UU BPJS itu,” tegas Roy Pangharapan dari Dewan…

Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Al Habsyi mendukung langkah-langkah investigasi penegakan hukum oleh Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan (Kalsel). Salah satunya terkait kasus tewasnya tiga Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China di tambang bawah tanah milik PT. SDE yang terjadi pada Senin (13/3/2023) lalu. “Kami datang ke Kalsel dalam rangka kunjungan spesifik yaitu terkait pengawasan atas kejadian adanya kematian TKA di lokasi tambang bawah tanah milik PT. SDE. Nah ini menjadi perhatian kita bahwa hal-hal yang menyebabkan kematian itu harus menjadi proses hukum yang perlu kita perhatikan,” ungkap Politisi PKS itu kepada wartawan usai pertemuan, Jumat (31/3/2023). Legislator Dapil…