Penulis: redaksi

Kementerian Agama mendapat apresiasi dari Komisi VIII DPR RI karena capaian predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian Agama (LKKA) Tahun Anggaran 2022. Apresiasi ini disampaikan Komisi VIII DPR RI dan menjadi bagian poin dari kesimpulan pada rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di Gedung Parlemen tentang evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2022, laporan pelaksanaan anggaran tahun 2023, dan rencana kerja tahun 2024. Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad mengatakan, capaian yang diperoleh Kemenag sudah bagus ditambah realisasi serapan anggaran Kemenag pada 2023 sudah diatas 60 persen. Ia meminta Menag mempertahankan dan meningkatkan capaian yang sudah ada sebelumnya.…

Komisi III DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan salah satu pembahasannya yakni Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA K/L) Kejaksaan RI Tahun Anggaran (TA) 2024, beserta usulan program. Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto menyampaikan mendukung sepenuhnya permintaan kenaikan anggaran tahun 2024 untuk Kejagung dan PPATK. “Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 serta tindak lanjut terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2022 untuk kemudian digunakan sebagai…

Warga RT 01 RW 05 Gang Delima Poltangan raya  kaget dengan adanya pembangunan menara tower atau BTS milik PT Indosat yang sudah terpasang di sekitar pemukiman penduduk  RT 01 RW 05 Gang Delima Poltanganraya  Kelurahan Tanjungbarat Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan. Karena tidak ada permintaan izin terhadap warga sekitar, sehingga warga protes menolak keras pembangunan tower base transceiver station (BTS) yang berada tidak jauh dari permukiman warga. Mereka menyebutkan jika keberadaan menara tersebut diduga tidak memiliki izin dan dianggap membahayakan warga Selain itu, keberadaan BTS dinilai warga akan membawa dampak buruk bagi kesehatan jangka panjang dan lingkungan sekitar. Keselamatan jiwa dan…

Anggota Komisi VIII DPR RI, Achmad berharap Indonesia memiliki hotel-hotel di Kota Mekkah dan Madinah. Achmad mendukung Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) menginvestasikan dana umat agar bisa memiliki hotel-hotel di Tanah Suci. “Diharapkan juga nanti melalui BPKH, kita bisa punya hotel-hotel sendiri di Mekkah dan Madinah. Pemondokan jemaah haji dan umrah menjadi lebih dekat. Karena saya melihat langsung sewaktu musim haji lalu, itu pemondokan jemaah kita sangat jauh,” katanya dalam keterangan pers rilis yang diterima WBIndonesia.Com, Rabu (30/8/2023). “Apalagi jemaah umrah Indonesia paling banyak. Investasi hotel itu tidak sia-sia, bisa disewakan untuk umrah. Tentunya pengelolaan dana umat itu berkembang secara syariah,…

Anggota Komisi X DPR RI Ratih Megasari Singkarru mengingatkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) agar tidak membuat program kerja yang menabrak rambu atau pedoman yang ada. “Jangan sampai ada kecenderungan dari program kerja Kemendikbudristek yang menabrak rambu atau pedoman yang sudah ada, hanya karena ingin memenuhi keinginan untuk mewujudkan konsep, ide, gagasan atas suatu terobosan,” ujar Ratih saat Rapat Kerja Komisi X dengan Mendikbudristek Nadiem Makarim di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/8/2023). Ratih mengatakan, empat platform digital (Merdeka Belajar, Sumber Daya Sekolah, Kampus Merdeka, Rapor Pendidikan) dan satu fitur layanan pengguna akan dikembangkan pada…

Komisi X DPR RI mengapresiasi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Kemenpora tahun anggaran 2022 dengan realisasi APBN tahun anggaran tahun 2022 sebesar 97,11 persen atau Rp3,022 triliun dari pagu sebesar Rp3,123 triliun. Kepada Kemenpora, Wakil Ketua Komisi X Dede Yusuf menyampaikan beberapa catatan dari Komisi X. Dede mengatakan Komisi X mendorong Kemenpora agar menuntaskan rekomendasi BPK tahun 2022 sebagaimana Hasil Pemeriksaan Semester I (Hapsem I) dan Hasil Pemeriksaan Semester II (Hapsem II) yang belum terealisasikan. Terhadap penyusunan RAPBN tahun anggaran 2024, Kemenpora diminta melakukan penganggaran…

Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi, menyayangkan absennya Komnas HAM dan LPSK dalam beberapa kasus. Dia menegaskan jangan sampai dua lembaga ini tebang pilih kasus. Dia pun mengungkap, ada kasus siswi diperkosa oleh gurunya, namun Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan LPSK tidak terlihat. Begitu juga dengan kasus penganiayaan yang melibatkan oknum Paspampres terhadap warga Aceh hingga tewas, tidak ada kehadiran Komnas HAM dan LPSK. “Saya enggak mendengar Komnas HAM, LPSK ada di sana, yang anak-anak minta visum, anak-anak diperkosa guru, saya enggak lihat itu ada Komnas HAM, LPSK. Kejadian baru-baru ini, warga dipukuli oknum Paspampres saya enggak melihat dan mendengar…

Kelompok pembela lingkungan hidup, Greenpeace Indonesia merasa tidak ikut dalam agenda partai politik PDI Perjuangan. Postingan PDI Perjuangan yang menyertakan nama Greenpeace Indonesia langsung diprotes. Lewat kanal media sosial TikTok, @greenpeaceid, mereka memposting konten klarifikasi bahwa tidak pernah terlibat dalam penyelenggaraan acaraBanteng Metu Kandang (Banteng Keluar Kandang) #GenerasiGotongRoyong yang merupakan acara yang digelar oleh kader muda PDIP, Banteng Muda Indonesia. Acara itu mengangkat tagar mendukung Ganjar Pranowo dan PDIP yaitu#MenangkanGanjar dan #MenangTotal. “Bentar bentar bentar, ini apa? Kalian merasa ada yang aneh tidak dengan ini? Ini ada Green Peace Indonesia. Sejak kapan gitu loh, sejak kapan kami mau mendukung kampanye…

Pekerja Informal di Indonesia mendominasi jumlah sektor tenaga kerja secara keseluruhan. Data BPS per Februari 2023 pekerja informal sudah mendominasi sebanyak 83,34 juta orang atau setara 60,12% dari total pekerja. Sedangkan untuk pekerja sektor formal sebanyak 55,29 juta orang. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menyebut banyaknya pekerja informal juga harus diikuti dengan hadirnya perlindungan ketenagakerjaan. Kurniasih mendorong hadirnya program Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana yang sudah berjalan di BPJS Kesehatan. Sebab mayoritas pekerja informal tidak mendapat jaminan keberlangsungan upah dari pekerjaan yang dilakukan. “Jika tenaga kerja kita sudah didominasi pekerja informal maka perlindungan bagi mereka…

Prajurit Pasukan Pengawal Presiden (Paspampres), Praka RM beserta dua rekannya yang juga prajurit TNI diduga melakukan penganiayaan terhadap warga sipil asal Aceh, Imam Masykur (25) dengan motif pemerasan hingga tewas. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyebut, penganiayaan WNI oleh siapapun itu tidak bisa dibenarkan. Menurutnya, sudah menjadi tugas di dalam konstitusi negara itu, bahwa TNI wajib melindungi segenap warga negara dan tumpah darah Indonesia. “Apalagi kalau itu dilakukan oleh aparat negara alat keamanan, maka kriminalnya nilainya itu berlipat-lipat,” ungkapnya kepada WBIndonesia.Com, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8/2023). Lebih lanjut, ia menilai bahwa aparatur negara…