Penulis: redaksi

DPR RI mendorong Pemerintah Indonesia untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan menjaga inflasi tetap rendah. Pasalnya, nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS yang ditransaksikan antarbank pada Kamis (4/4/2024) pagi turun hingga 11 poin atau setara 0,07 persen menjadi Rp15.931 per dolar AS. Padahal, pada saat penutupan perdagangan sebelumnya sebesar Rp15.920 per dolar AS. Melihat rupiah mengalami depresiasi tersebut, Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mengingatkan agar ada sejumlah langkah preventif yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia guna menekan perlambatan ekonomi negara. Tanpa upaya ini, dirinya khawatir masyarakat semakin tertekan dengan beban ekonomi yang semakin berat. “Pemerintah harus memperkuat pertumbuhan ekonomi…

Rapat Paripurna DPR RI yang diselenggarakan di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis, (4/4/2024), menyetujui Laporan Komisi III DPR RI terhadap hasil Uji Kelayakan (Fit & Proper Test) Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) masa jabatan 2024-2029. Setelah melakukan serangkaian proses uji kelayakan, dan juga berdasarkan hasil pandangan fraksi-fraksi, Komisi III DPR RI memilih dan menyetujui 7 (tujuh) orang Calon Anggota LPSK Masa Jabatan 2024 – 2029. Atas hasil uji kelayakan yang diselenggarakan oleh Komisi III DPR RI, Ketua DPR RI Puan Maharani yang memimpin Rapat Paripurna menanyakan dan meminta persetujuan kepada segenap Anggota Dewan, “Sidang Dewan Yang Terhormat,…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Guspardi Gaus berharap pembentukan Rancangan Undang-Undang Kabupaten/Kota dapat mendorong kemajuan daerah. Dengan demikian, kemajuan daerah akan sangat ditunjang RUU tersebut, tentunya dengan menyesuaikan karakteristik masing-masing kabupaten/kota yang ada di seluruh Indonesia. “Oleh karena itu, pembentukan Rancangan Undang-Undang Kabupaten/Kota ini diharapkan akan dapat memberikan pengakuan terhadap karakteristik masing-masing kabupaten/kota dan mampu menjawab tuntutan perkembangan zaman dalam menjalankan roda pemerintahan dan mendorong percepatan kemajuan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Guspardi saat dihubungi, Rabu, 3 April 2024. Adapun karakteristik masing-masing daerah yang harus jadi pertimbangan dalam RUU tersebut antara lain kekayaan budaya, kearifan lokal, kondisi geografis…

Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022 atau biasa disingkat kasus korupsi timah, mulai ramai diperbincangkan publik. Hingga kini, Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menetapkan 16 tersangka dalam dugaan kasus korupsi IUP timah tersebut. Melihat kasus yang melibatkan perusahaan plat merah ini, Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendukung langkah Kejagung dalam mengusut tuntas kasus dugaan korupsi yang diduga mulai dilakukan pada tahun 2015 tersebut. “Saya usulkan adalah usut tuntas, jangan yang di permukaan doang,” kata Rieke kepada wbindonesia.com, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (2/4/2024).…

Komisi III DPR RI telah menyelenggarakan proses fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan selama dua hari terhadap 14 orang calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dari rangkaian proses yang telah dijalankan itu, Komisi III DPR RI menyetujui tujuh orang calon untuk menjadi anggota LPSK. Adapun tujuh nama itu terpilih dari 14 orang yang telah melakukan ujian tersebut sejak Senin (1/4/204) hingga Selasa (2/4/2024). Mereka yang terpilih akan menjadi anggota LPSK untuk periode 2024-2029. “Ini orang-orang yang terpilih nggak sembarangan, karena dari 14 (orang) itu semuanya berkualitas,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman di Nusantara II,…

Pada minggu kedua April 2024 nanti, Umat Islam di seluruh dunia akan melaksanakan perayaan Idulfitri 1445 H. Hal ini tentu memerlukan perhatian dan penanganan serius dari Pemerintah dan seluruh stakeholder berkaitan pelayanan mudik yang sudah menjadi budaya masyarakat Indonesia. Oleh karena itulah, setiap tahunnya Komisi V DPR RI bersama Pemerintah melakukan rapat koordinasi terkait pelayanan baik yang berkenaan dengan keselamatan, kenyamanan dan keamanan mudik. Hal itu sebagaimana terurai dalam Rapat Kerja Komisi V DPR dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala Basarnas Kisworo dan Kakorlantas Polri Brigjen Aan Suhanan…

APBN 2025 diharapkan mendongkrak pertumbuhan ekonomi negara melalui kebijakan yang bisa memberikan dorongan khusus pada pemerintahan baru mendatang. Maka dari itu, APBN 2025 perlu menyesuaikan dengan sejumlah regulasi terbaru, seperti Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Demikian tanggapan tersebut disampaikan oleh Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Dave Akbarshah Fikarno dalam agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Banggar DPR RI dengan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Teguh Dartarto dan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (1/4/2024). “APBN 2025 akan dilaksanakan oleh pemerintah yang baru.…

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim menyatakan mencabut pramuka menjadi ekstrakurikuler wajib di sekolah. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mempertanyakan keputusan dicabutnya Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di satuan pendidikan. Pasalnya, selain memiliki fungsi kontrol, ia menilai Pramuka bisa menjadi penyalur energi muda para pelajar, di luar kegiatan pendidikan formal. Pernyataan ini dirinya utarakan dalam video yang diterima wbindonesia.com, di Jakarta, Selasa (2/4/2024). Lebih lanjut, Dede menyatakan Komisi X DPR RI akan memanggil Kemendikbudristek pada Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI pada Rabu (2/4/2024) mendatang. Tidak hanya…

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengingatkan pentingnya pengawasan orang tua maupun keluarga anak dalam pengasuhan yang melibatkan baby sitter maupun pihak luar lainnya. Hal ini tak lain demi menghindari kejadian yang tidak diinginkan pada anak. “Tak bisa dipungkiri, meskipun sudah ada baby sitter kita sebagai orang tua maupun keluarga harus terus berhati-hati dan mengawasi pengasuhan, apalagi yang dilakukan pihak luar. Background check juga harus benar-benar dilakukan ketika akan melakukan rekrutmen dan saya berharap kejadian seperti ini tidak terjadi lagi kedepannya,” papar Sahroni kepada awak media di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/4/2024). Hal tersebut dia ungkapkan merespon kasus suster pengasuh yang…

Menyambut Hari Raya Idulfitri 1445 H, Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (Setjen DPD) RI menyerahkan bingkisan sembako kepada seluruh ASN dan staf pendukung di lingkungan Setjen DPD RI, Senin (1/4/2014). Dalam acara yang digelar di Gedung Setjen DPD RI ini, KORPRI Setjen DPD RI juga memberikan penghargaan kepada ASN Setjen DPD RI yang telah purna tugas. “KOPRI Setjen DPD RI juga memberikan bantuan kepada pegawai DPD RI, M Syaifullah Al Amin, yang mengalami musibah kebakaran. Semoga bantuan tersebut dapat meringankan beban atas musibah yang dialami,” ucap Ketua KORPRI Setjen DPD RI Oni Choiruddin. Kegiatan tersebut,…