Penulis: redaksi

Komisi III DPR RI mengapresiasi rencana Presiden Jokowi yang akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online yang melibatkan antarkementerian dan lembaga. Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menilai adanya Satgas tersebut menjadi poin penting bahwa pemerintah serius untuk memberantas aktivitas haram tersebut. Karena itu, ia mendorong para mitra Komisi III, mulai dari PPATK, Kepolisian, hingga Kejaksaan agar bertindak lebih tegas terhadap hal itu. “Karena judi online itu dampaknya luar biasa terutama masyarakat-masyarakat kecil. Kalau kita lihat transaksinya yang begitu banyak, triliunan seperti itu,  kami Komisi III mendukung dan mendorong agar dapat dilakukan tindakan tegas terhadap judi-judi online,” ujar Taufik…

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Agung Budi Santoso mengapresiasi sekaligus mengucapkan selamat atas terlaksananya Seminar Redesain Website DPR RI yang digagas oleh Setjen DPR RI yang bekerja sama dengan Bakohumas (Badan Koordinasi Kehumasan) Kementerian/Lembaga. Menurutnya, Redesain Website DPR RI merupakan upaya untuk selalu mengikuti perkembangan zaman dan laju teknologi yang semakin baik. “Kemudian yang cukup menjadi perhatian saya tidak hanya (berkaitan dengan) tampilan website-nya saja, eye catching, namun juga isi atau kontennya. Substansi dari materi-materi yang masuk dalam website tersebut yang tentunya juga terkait dengan media sosial yang kita miliki. Terkait juga dengan TV Parlemen, Radio Parlemen, Majalah Parlemen dan Buletin Parlemen ini menjadi satu…

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengimbau kepada masyarakat untuk menghindari agen perjalanan (travel) yang menjanjikan keberangkatan haji dengan menggunakan visa furoda. Menurutnya, haji khusus (visa furoda) tidak bisa dikeluarkan secara mendadak melainkan harus melalui prosedur yang panjang. “Jelang keberangkatan ibadah haji diimbau kepada masyarakat agar tidak tertipu agen travel yang menjanjikan visa furoda dengan cepat. Pemerintah harus tindak tegas oknum travel yang dengan jelas merugikan masyarakat,” katanya dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VIII DPR RI, di Asrama Haji Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (2/5/2024). “Pemerintah harus tindak tegas oknum travel yang dengan jelas merugikan masyarakat” Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut…

Awal tahun 2025, Pemerintah berencana akan kembali menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen. Hal ini terkait dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Meskipun demikian, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan, DPR bersama pemerintah akan terus mencermati situasi ekonomi global sebelum menetapkan kenaikan tersebut. “Ya memang ada beberapa pertimbangan (untuk menaikkan PPN). Karena ekonomi baru tumbuh kemudian sektor konsumsi juga baru menggeliat, orang baru benah-benah toko. Tapi itu kan keputusan bersama antara pemerintah dan DPR karena kita juga melihat APBN kan juga butuh beberapa pendapatan dari sektor pajak. Oleh karena…

Komisi IV DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Sekolah Bambu Komodo di Kecamatan Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Anggota Komisi IV Yohanes Fransiskus Lema menilai kunjungan ini merupakan bentuk dukungan program terhadap sekolah tersebut yang berhasil integrasikan pemberdayaan ekonomi dan pelestarian lingkungan melalui pemanfaatan bambu sebagai komoditi lokal. Dalam kunjungan tersebut, pria yang kerap disapa Ansy Lema Ino mengamati berbagai inovasi dan kreasi yang telah dilakukan oleh komunitas lokal, terutama peran aktif para ibu rumah tangga dalam industri bambu. “Kami melihat bagaimana bambu tidak hanya menjadi sumber pendapatan tetapi juga berkontribusi pada aspek ekologi. Ini adalah contoh…

Dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2024, Ketua DPR RI Puan Maharani berbicara mengenai pentingnya ekosistem pendidikan yang berpengaruh terhadap terciptanya sumber daya manusia (unggul). Mulai dari pemerataan kualitas pendidikan di Tanah Air hingga hak anak memperoleh sekolah yang aman dalam menempuh pendidikan. “Pada momen Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Mei, saya mengajak semua stakeholder dan masyarakat untuk merefleksikan mengenai kualitas pendidikan di Indonesia saat ini,” kata Puan, Kamis (2/5/2024). Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu pun berharap agar peringatan Hari Pendidikan Nasional tidak dijadikan hanya sebagai seremoni semata. Puan mengingatkan pendidikan merupakan salah…

Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menyoroti soal besarnya tugas dan fungsi (Tusi) Bidang Datun (Perdata dan Tata Usaha Negara) Kejaksaan Negeri, khususnya yang ada di Kejaksaan Negeri Lampung. Menurutnya, besarnya Tusi tersebut belum sebanding dengan anggarannya yang masih kecil. “Dari beberapa kegiatan reses yang kita lakukan, biasanya Datun itu anggarannya paling kecil, padahal fungsi dan tugasnya juga cukup besar, yaitu banyak yang menyelamatkan aset-aset negara,” jelas Taufik kepada wbindonesia.com di sela-sela Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi III DPR RI ke Bandar Lampung, Lampung, Senin (19/4/2024). Politisi Fraksi Partai NasDem itu menjabarkan beberapa tugas dari Bagian Datun tersebut, di antaranya…

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengatakan pemerintah harus memberi ruang dan kesempatan luas bagi para pekerja untuk menyampaikan aspirasinya pada momentum May Day yang jatuh setiap 1 Mei. “May Day merupakan momentum yang tepat bagi seluruh pekerja untuk menyampaikan aspirasinya. Pemerintah harus memberi ruang dan kesempatan luas pada kaum pekerja yang ingin memanfaatkan momen tersebut,” ujar Netty dalam keterangan media, Rabu, (1/5/2024). “Pemerintah harus memberi ruang dan kesempatan luas pada kaum pekerja yang ingin memanfaatkan momen tersebut,” Menurut Netty, penetapan 1 Mei sebagai hari libur merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap kaum pekerja yang telah berkontribusi dalam pembangunan…

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta Pemerintah segera mencabut izin usaha 40 perusahaan asal Cina yang terbukti memproduksi baja ilegal. Pemerintah, tegasnya, jangan sampai tebang pilih dalam menegakkan aturan hukum tersebut. “Hal itu mengingat konsekuensi dari beredarnya baja ilegal itu sangat berbahaya bagi keamanan konsumen dan juga bisa merugikan perusahaan baja lain yang mematuhi peraturan perundangan,” ujar Mulyanto dalam pesan singkatnya kepada wbindonesia.com di Jakarta, Senin (29/4/2024). Dilanjutkan Politisi Fraksi PKS ini, Indonesia memang sedang membutuhkan investasi dari luar, namun investasi yang berkualitas. Sehingga, hal itu mampu menggerakkan ekonomi nasional, bukan malah menimbulkan komplikasi bagi ekonomi domestik. “Bila perlu ditelusuri…

Anggota Komisi XI DPR RI Marinus Gea mengimbau kepada pemerintah daerah untuk dapat menutup Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sudah tak beroperasi lagi. Hal ini ia kemukakan setelah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Jawa Timur (Jatim) melakukan pemeriksaan di daerah tersebut. Hasilnya, dari 120 lebih BUMD di Jatim, tak lebih dari 5 perusahaan yang masih berjalan. “Sedangkan sisanya seperti hidup segan, mati tak mau. Yang seperti ini tak boleh dibiarkan begitu saja. Bayangkan mereka (BUMD) itu dibiayai negara tiap tahunnya,” ujar Marinus saat pertemuan dengan BPKP, BPK RI dan perwakilan Kemenkeu di Surabaya, Jawa Timur, Senin (29/4/2024). …