Penulis: redaksi

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia menilai kondisi undang-undang di Indonesia ini mirip disebut dengan istilah hyper-regulation. Hyper-Regulation adalah sebuah kondisi di mana jumlah produk perundang-undangan yang terlalu banyak dan juga bersifat tumpang-tindih. Situasi tersebut, menurut Doli, juga berdasarkan hasil rapat dengan Anggota Baleg lainnya baru-baru ini. Maka dari itu, ia mengungkapkan, Baleg DPR RI akan mendalami terkait hyper regulation tersebut. Ia menegaskan, terlepas dari hal itu, yang terpenting dari suatu aturan adalah penegakan hukum (law enforcement). “Nah, tentu kami ingin mendalami hyper-regulation itu buat satu negara bagus apa tidak, ya kan? Atau kemudian kalau memang bagus berarti lebih banyak…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Hindun Anisah menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkumpulan tidak bisa menggantikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). Pasalnya, jika UU Ormas dihapus, ia menilai seperti mencabut ‘akar demokrasi’ dari masyarakat Indonesia. Sebab itu, dibandingkan menghapus, menurutnya, RUU Perkumpulan akan lebih baik tetap hadir untuk melengkapi sekaligus memperkaya UU Ormas. Pernyataan ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Baleg DPR RI dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Indonesian Parliamentary Center (IPC), dan Komnas Perempuan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024). “Saya kira, Undang-Undang Ormas ini tidak bisa digantikan…

Anggota Komisi VII DPR RI Iman Adinugraha menyampaikan keprihatinannya atas putusan pailit yang dialami PT. Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), sebuah perusahaan tekstil ternama di Indonesia. Dalam keterangannya, Adinugraha menekankan pentingnya misi penyelamatan yang menitikberatkan pada nasib puluhan ribu pekerja yang menggantungkan mata pencaharian mereka di perusahaan ini. “DPR tentu saja merasa prihatin atas putusan pailit terhadap Sritex. Yang paling utama kita harus pastikan adanya misi penyelamatan bagi puluhan ribu pekerja dari dampak putusan ini. Jangan sampai terjadi badai PHK yang akan berdampak signifikan pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Iman Adinugraha dalam rilis yang diterima wbindonesia.com, Rabu (30/10/2024). Sritex, yang merupakan salah…

Di era digital yang penuh tantangan, penguatan keamanan siber dan pemberantasan judi online menjadi prioritas utama Pemerintah. Anggota Komisi I DPR RI, Okta Kumala Dewi, menyuarakan dukungan penuh atas langkah-langkah strategis Kemenko Polkam di bawah pimpinan Budi Gunawan, dalam upaya menangani isu-isu ini. Okta menyoroti urgensi penguatan pertahanan siber dan sinergi lintas lembaga dalam menghadapi kompleksitas ancaman digital. Menurutnya, kebijakan yang diambil Pemerintah melalui Kemenko Polkam merupakan langkah tepat di tengah meningkatnya serangan siber yang tidak hanya mengancam data pemerintah, tetapi juga masyarakat. “Keamanan siber bukan lagi sekadar opsi, melainkan kebutuhan mendesak. Serangan siber mengancam infrastruktur digital dan kepercayaan publik…

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia menilai Indonesia sudah cukup memiliki aturan soal pemberantasan korupsi, tanpa adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Hal ini disampaikan Doli menanggapi tidak masuknya RUU Perampasan Aset ke dalam program legislasi nasional yang ditetapkan Baleg DPR. “Tapi dari pembicaraan teman-teman yang ada beberapa di sini (Baleg) ya, sebetulnya kalau bicara tentang pemberantasan korupsi, tanpa juga kita kemudian membuat Undang-Undang Perampasan Aset itu sudah cukup,” kata Doli kepada media di Jakarta, Selasa (29/10/2024). Apalagi, kata Doli, Presiden Prabowo Subianto juga terus menekankan bahwa korupsi harus dihilangkan. Ia menegaskan Prabowo dan DPR RI…

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, memimpin rapat kerja bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Arifatul Choiri Fauzi, di Nusantara II, Senayan, Jakarta, pada Selasa, (29/10/2024). Rapat ini membahas rencana program kerja dan anggaran Kementerian PPPA untuk tahun 2025 serta sejumlah isu-isu aktual terkait perlindungan perempuan dan anak. Dalam rapat tersebut, Komisi VIII mencatat bahwa anggaran Kementerian PPPA untuk tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp300,65 miliar. Dana ini terbagi ke dalam beberapa satuan kerja, termasuk Sekretariat Kementerian yang menerima Rp151,39 miliar, Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, serta Deputi…

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron mewacanakan akan kembali melakukan penyampaian laporan kinerja BAKN secara berkala di Rapat Paripurna DPR RI. Ia menekankan bahwa laporan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban BAKN kepada publik. Hal ini disampaikannya dalam audiensi dengan Kepala Badan Keahlian DPR RI di Senayan, Jakarta pada Senin (28/10/2024). “Sebelumnya, BAKN itu melaporkan (hasil telaahan dan kinerja) dalam durasi berkala, waktu tertentu melaporkan kinerja BAKN di paripurna dan ini sempat berhenti dalam beberapa periode ini. Kami berpikir bahwa (laporan ini) sebagai pertanggungjawaban kepada seluruh masyarakat Indonesia, pertanggungjawaban kepada pimpinan DPR, pertanggungjawaban kepada publik,” ujar Herman.…

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Periode 2024-2029 berkomitmen untuk ikut serta dalam perbaikan tata kelola keuangan negara melalui implementasi tugas dan fungsinya. Wakil Ketua BAKN DPR RI, Herman Khaeron menekankan pentingnya mendalami dan menginvestigasi temuan BPK agar dapat melahirkan rekomendasi yang bermanfaat. “Berdasarkan tugas pokok dan fungsi kami di BAKN sebagai alat kelengkapan DPR, kami menelaah terhadap hasil temuan BPK dan kemudian mendistribusikannya kepada komisi-komisi. Ini penting karena menelaah itu tentu kita harus mendalami, mengkaji, menginvestigasi dan sehingga kemudian melahirkan rekomendasi-rekomendasi,” ujar Herman kepada wbindonesia.com di Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024). Diketahui, Anggota BAKN periode saat ini, 2024-2029, berjumlah 19 orang.…

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengapresiasi paparan singkat Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang menyinggung soal Dana Desa. Dalam Rapat Kerja perdana Komisi V DPR RI dengan seluruh mitra, Lasarus menyampaikan bahwa Dana Desa seolah menjadi bahan diskusi yang tak pernah terselesaikan. “Selama bertahun-tahun kami di Komisi V ini, boleh kami bilang (soalan Dana Desa) tidak selesai kita diskusikan. Ada Rp71 triliun, kemudian apakah seluruh desa yang menerima Dana Desa ini pernah dilakukan survei terjadi peningkatan pembangunan apa tidak? Kemudian penggunaan dana optimal apa tidak?” ujar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut saat memimpin rapat di Gedung Nusantara, DPR RI,…

Pimpinan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mengadakan pertemuan dengan Wakil Duta Besar Korea Selatan yang menjabat sebagai Kuasa Usaha Sementara (chargé d’affaires/CDA) Park Soo-Deok, pada Selasa (29/10/2024). Pertemuan tersebut membahas berbagai kerja sama di bidang pendidikan dan kebudayaan. Wakil Ketua BKSAP Muhammad Husein Fadlulloh mengatakan pertemuan tersebut merupakan bagian agar Indonesia dan Korea Selatan terus menguatkan hubungan antarkedua negara melalui banyak hal. Menjadi topik pembicaraan, di antaranya kerja sama perdagangan melalui kebudayaan, hingga kerja sama di bidang pendidikan. Husein menyebut, Korea Selatan selama ini telah memberikan banyak beasiswa kepada mahasiswa Indonesia untuk dapat menempuh pendidikan di negeri gingseng…