Penulis: redaksi

Anggota Komisi V DPR RI Boyman Harun menekankan pentingnya pelaksanaan program Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS) yang bersih dari intervensi politik. Ia menegaskan bahwa meskipun BSPS dibiayai dari anggaran APBN, pelaksanaannya seharusnya tidak terpengaruh oleh kepentingan daerah atau kelompok tertentu. Dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Boyman menyoroti masalah campur tangan dari pihak instansi di tingkat kabupaten yang dapat menghambat proses pembangunan “Jangan sampai BSPS ini APBN tetapi berbau APBD gitu, walaupun tidak di setiap Kabupaten. Contoh misalkan ada kabupaten-kabupaten tertentu dalam rangka menentukan pembangunan rumah ini pihak (dinas) PUPR Kabupaten itu juga…

Komisi XIII DPR RI mendukung langkah-langkah strategis Kementerian Hukum dalam menyelesaikan proses transisi kelembagaan. Diketahui, Kementerian Hukum merupakan pemecahan Kementerian Hukum dan HAM yang kemudian pada Kabinet Merah Putih dipisah menjadi tiga yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. “Komisi XIII DPR RI mendukung langkah-langkah strategis tim transisi Kementerian Hukum dalam menyelesaikan transisi kelembagaan di Kementerian Hukum agar berjalan efektif dan efisien sesuai dengan target akan diselesaikan Juni 2025,” ujar Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya saat membacakan hasil kesimpulan Rapat Kerja Komisi XIII dengan Menteri Hukum di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024). Kementerian…

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera, didampingi Wakil Ketua BKSAP Bramantyo Suwondo dan Ravindra Airlangga, menyelenggarakan pertemuan kehormatan (courtesy call) dengan Duta Besar Ukraina Vasyl Hamianin, di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024). Dalam pertemuan tersebut, isu perdamaian menjadi topik pembicaraan antarkedua negara. Ditemui wbindonesia.com usai pertemuan mengatakan, Bramantyo menjelaskan Pimpinan BKSAP dan Vasyl Hamianin bertemu untuk saling mengenal satu sama lain dan membuka komunikasi yang baik dengan Parlemen Indonesia. Sebab, pertemuan ini merupakan pertemuan pertama keanggotaan BKSAP yang baru. “Kita saling mengenal sekaligus juga menjelaskan bahwa BKSAP juga adalah memiliki kepengurusan yang baru dengan…

Komisi XII DPR RI secara resmi telah menyepakati Pimpinan Komisi XII dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir. Nama-nama tersebut yaitu Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya (F-Partai Golkar), Wakil Ketua Komisi XII Dony Maryadi Oekon (F-PDI-Perjuangan), Wakil Ketua Komisi XII Bambang Haryadi (F-Partai Gerindra), Wakil Ketua Komisi XII Sugeng Suparwoto (F-Partai NasDem) dan Wakil Ketua Putri Zulkifli Hasan (F-PAN). “Apakah nama-nama calon Pimpinan Komisi 12 DPR RI yang kami sampaikan dapat disetujui?,” tanya Adies dalam lantas dijawab, “setuju” secara serentak oleh segenap Anggota Komisi XII DPR RI yang digelar di Ruang Rapat Komisi…

Komisi XIII DPR RI bersepakat untuk menyetujui permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap tiga atlet sepakbola yakni Kevin Diks, Noa Johanna Christina Cornelia Leatomu, dan Estella Raquel Loupattij. “Apakah Komisi XIII DPR RI dapat menyetujui permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama, pertama saudara Kevin Diks, kedua saudari Noa Johanna Christina Cornelia Leatomu, ketiga saudara Estella Raquel Loupattij?,” ujar Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya yang dijawab dengan seruan ‘setuju’ dari para anggota Komisi XIII DPR RI, di Ruang Rapat Komisi XIII, Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024). Adapun pemberian rekomendasi naturalisasi ini dilakukan…

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyampaikan pandangan tentang keputusan MK Nomor 168/PUU-XXII/2024 terkait Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Menurutnya, Keputusan MK tersebut tentu menjadi perhatian Komisi IX DPR RI. Pihaknya, juga menyatakan siap menindaklanjuti putusan MK yang mengamanatkan pemerintah dan DPR untuk membentuk Undang-undang Ketenagakerjaan. “Apa yang menjadi keputusan MK atas putusan UU Cipta Kerja tentu mendapatkan perhatian. Kami juga menunggu arahan dari pimpinan DPR RI untuk menindaklanjuti putusan MK,” kata Edy dalam keterangan tertulisnya yang diterima wbindonesia.com, di Jakarta, Senin (4/11/2024). Putusan MK Nomor 168/PUU-XXII/2024 yang mengabulkan sebagian gugatan serikat pekerja terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) mengamanatkan…

Komisi XI DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan memeriksa laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2024. Dalam kesempatan ini, Anggota Komisi XI DPR RI Jefry Romdonny menyoroti pentingnya pemanfaatan digitalisasi dalam melakukan audit di era revolusi industri 4.0. “Terdapat poin yang cukup menarik yang membahas pemanfaatan digitalisasi dalam melakukan audit di era revolusi industri 4.0, seperti sekarang ini dunia digital ini telah masuk ke segala sektor termasuk pada sektor akuntan ini menjadi tantangan bagaimana akuntan harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman,” kata Jefry dalam fit and…

Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini mengapresiasi pencapaian Kementerian BUMN sepanjang 2020-2023. Menurutnya, Kementerian BUMN dinilai telah berhasil memperbaiki kinerja yang ditandai dengan menghasilkan dividen sebesar Rp194 triliun, yang mana rata-rata pertumbuhan aset BUMN sebesar 7,8 persen. Pernyataan ini disampaikannya saat membuka Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024). Selaras dengan pergantian pemerintahan, ia mendorong Kementerian BUMN tetap konsisten berkontribusi untuk perekonomian nasional demi menyejahterakan masyarakat luas. “(Pencapaian ini) kita perlu tepuk tangan. Artinya, kinerja (Kementerian BUMN) Itu kelihatan. Saat ini kita menghadapi periode baru…

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian besar permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). “Kami menghormati putusan MK yang telah mengakomodasi berbagai aspirasi publik terkait UU Ciptaker. Ini menunjukkan bahwa MK mendengarkan dan memberikan perhatian serius terhadap isu-isu yang menyangkut para pekerja di tanah air,” ujarnya kepada wbindonesia.com, di Jakarta, Senin(4/11/2024). Politisi dari Jawa Barat VIII ini juga mengapresiasi langkah MK yang memberikan ruang koreksi terhadap permasalahan ketenagakerjaan. “Keputusan ini adalah jawaban bagi jutaan pekerja yang…

Anggota Komisi XI DPR RI Fathi menyambut baik rencana kebijakan pemerintah untuk pemutihan utang atau kredit macet bagi petani, nelayan, dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebijakan ini diharapkan bisa menjadi solusi bagi para pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam melunasi pinjaman mereka, terutama mereka yang terkena dampak pandemi dan kondisi ekonomi yang sulit belakangan ini. Fathi menilai kebijakan ini adalah langkah positif yang dapat menghidupkan kembali sektor usaha kecil, sekaligus membantu mereka yang sudah berupaya namun terkendala dalam melunasi kredit. “Pemutihan utang bagi pelaku UMKM, petani, dan nelayan adalah kebijakan yang tepat untuk memastikan mereka bisa kembali…