Penulis: redaksi

Isu dugaan gratifikasi yang melibatkan Staf Ahli Jaksa Agung, Asri Agung Putra, tengah ramai diperbincangkan di media sosial. Tuduhan ini pertama kali muncul dari pengakuan selebgram Okta Jelita, yang lebih dikenal dengan nama Jelita Jeje, menantu dari Asri Agung Putra. Jelita, melalui unggahan di Instagram, mengungkapkan bahwa mertuanya sering menerima fasilitas mewah dari para pengusaha saat bepergian ke luar negeri, termasuk penggunaan jet pribadi yang diberikan tanpa biaya. Unggahan ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk Anggota Komisi III DPR RI, Didik Mukrianto, yang mendesak Kejaksaan Agung untuk segera menyelidiki dugaan tersebut. “Kejaksaan Agung harus menunjukkan integritas dan profesionalisme…

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini menilai pagu anggaran tahun 2025 yang didapatkan oleh Kementerian Pertanian sebesar Rp7,91 triliun sangat kecil. Jumlah tersebut dinilai tidak sebanding dengan tantangan pertanian yang dihadapi dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Negara pun dinilai tidak memiliki keberpihakan dengan kedaulatan pangan. “Kita punya tantangan yang luar biasa, tidak hanya tantangan iklim, tidak hanya tantangan kondisi global tetapi juga tantangan kebutuhan masyarakat luar biasa. Tetapi keberpihakan negara kalau menurut saya sih tidak serius,” ujarnya saat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi IV dengan Eselon 1 Kementerian Pertanian di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (28/8/2024). Persoalan…

Di balik gemerlap industri farmasi yang meroket selama pandemi COVID-19, perusahaan pelat merah, PT Indofarma Tbk, justru tengah menghadapi badai. Dugaan kasus fraud yang merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah membuat Komisi VI DPR RI turun tangan. Dalam momen rapat yang cukup sengit, Wakil Ketua Komisi VI, Martin Manurung, mendesak Serikat Pekerja Indofarma untuk berbicara lebih terbuka. “Ada apa sebenarnya di balik semua ini?” tanya Martin, seakan ingin menguak misteri di balik kinerja Indofarma yang dianggap tak wajar. Martin mempertanyakan mengapa Indofarma justru mengalami kesulitan saat industri sejenisnya meraup untung besar. Ia juga menyoroti tindakan serikat pekerja yang dinilai kurang proaktif dalam…

Sebagai langkah antisipasi wabah Monkeypox (Mpox), Pemerintah telah menyiapkan pengobatan dan vaksinasi Mpox. Saat ini Pemerintah tengah mengimpor 1.600 vaksin dari Denmark, meski pemberiannya belum bisa dilakukan secara massal. Pemberian vaksin ini menurut anggota Komisi IX DPR RI Netty Prastiyani harus tepat sasaran dan efektif. “Ini langkah yang strategis dan tepat dalam upaya pencegahan dan penanganan penyakit Mpox di Indonesia. Pemberian vaksin harus tepat sasaran dan efektif menjangkau kelompok rentan,” tegas Netty dalam keterangan persnya, Rabu (28/8/2024). Netty juga berpesan agar vaksin Mpox tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab mengingat harga satu dosis vaksin mencapai Rp 3,5 juta. Artinya untuk…

Guru Penggerak memiliki peran penting dalam kesuksesan program Merdeka Belajar yang dirilis oleh Kemendikbudristek. Guru Penggerak dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Sehingga, mereka yang terbaiklah yang akan diberikan fasilitas pembelajaran yang bervariatif dan terstruktur dibandingkan guru lainnya. Hal itu karena Guru Penggerak diharapkan bisa menjadi pionir dalam peningkatan prestasi akademik murid. Walaupun disambut positif, Komisi X DPR RI menilai bahwa pemerintah hanya fokus melakukan pemberdayaan kepada guru penggerak dan tidak mengindahkan guru nonpenggerak. “Hanya guru penggerak yang didanai, yang diberi pelatihan, yang diberi seminar, diedukasi dilatih. Justru yang di bawah ini (guru nonpenggerak) diapain? jumlah yang segitu banyak itu diapain? Ini…

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai persetujuan revisi PKPU yang mengambil secara utuh isi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengembalikan muruah DPR RI. Diketahui, Semua fraksi menyepakati rancangan PKPU tentang perubahan atas peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tersebut, khususnya menyikapi putusan MK Nomor 60 dan 70. “Persetujuan itu disepakati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI bersama Menteri Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu (DKPP),” katanya kepada wbindonesia.com di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (26/8/2024). Diketahui, sebelumnya telah diadakan rapat konsinyering antara Komisi II DPR RI…

Anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki mengapresiasi penggunaan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menunjang biaya operasional maupun nonoperasional sekolah swasta di Jawa Timur. Sumber pendanaan ini diperoleh dari dana APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur. “Jawa Timur sudah menyiapkan BPOPP untuk sekolah swasta, yang notabene (sekolah negeri) di Jawa Timur baru bisa mengakses 37 persen anak-anak usia sekolah SD-SMP-SMA. Artinya, sekitar 63 persen itu berada di swasta. Pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Timur memberikan BPOP itu juga cukup bagus,” ungkap Zainuddin Maliki kepada wbindonesia.com usai memimpin pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Kunjungan Kerja…

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengapresiasi kinerja Kementerian ATR/0BPN Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Barat dalam menjalankan Reformasi Agraria. Hal itu ia sampaikan dalam kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Pontianak, Kalimantan Barat (23/8/2024). “Ya kita mengapresiasi ya terhadap kinerja dari Kanwil Kalimantan Barat beserta Kantah Kalimantan Barat BPN terkait dengan apa yang sudah mereka sampaikan, “ ujar Saan Mustopa kepada wbindonesia.com usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi II DPR RI ke Pontianak, Kalimantan (23/8/2024). Ia menjelaskan bahwa kunjungan spesifik Komisi II DPR RI ke Kalimantan Barat khususnya ke BPN kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Barat yakni…

Anggota Panitian Khusus (Pansus) Hak Angket Haji Wisnu Wijaya meminta Kementerian Agama (Kemenag) kooperatif terhadap Pansus Angket Haji DPR. Hal itu disampaikan menyusul mangkirnya pejabat Kemenag dari jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh Pansus. “Sedianya pada pekan ini kami mengadakan rapat dengan pihak terundang karena kedudukan mereka dalam penyelenggaraan haji dinilai penting untuk digali keterangannya. Namun rapat terpaksa dibatalkan karena pihak yang diundang tidak memenuhi panggilan pansus meski sudah dijadwalkan jauh hari sebelumnya,” ujarnya dalam keterangan tertulis kepada wbindonesia.com, di Jakarta, Minggu (25/8/2024). Anggota DPR Dapil Jateng I ini mengingatkan, DPR memiliki kewenangan untuk melakukan pemanggilan terhadap pihak terkait dalam rangka menjalankan…

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Penyelenggaraan Haji DPR RI Wisnu Wijaya menilai pembagian rata kuota haji tambahan kepada jemaah reguler, sebanyak 50 persen dan jemaah khusus 50 persen, tidak sesuai dengan persetujuan DPR dan Presiden. “Sejak 6 November 2023 dalam Rapat Komisi VIII DPR dengan Menteri Agama, ketika kami mendapat informasi awal terkait kuota tambahan ini, meski belum ada kepastian jumlahnya. DPR telah menekankan agar kuota haji tambahan ini diprioritaskan buat lansia reguler,” ujar Wisnu dalam keterangan tertulis kepada wbindonesia.com, di Jakarta, Sabtu (24/8/2024). Anggota Komisi VIII itu menyampaikan tujuan DPR mempersoalkan pembagian kuota haji tambahan untuk mengurangi masa antre…