Penulis: redaksi

Evaluasi perencanaan anggaran pendidikan harus segera dilakukan. Hal itu agar alokasi dana yang sudah dianggarkan negara dapat memenuhi kebutuhan sektor pendidikan di Tanah Air. “Kami melihat permasalahannya ada karena perencanaan anggaran tidak menjadi acuan, pengalokasian anggaran pendidikan hanya sekadar memenuhi apa yang diamanatkan UU APBN. Kami kira ini ada masalah dalam melihat kebutuhan di sektor pendidikan kita,”kata Anggota Komisi X DPR RI, Lestari Moerdijat, yang hadir dalam acara diskusi kelompok terpumpun bertema ‘Menggugat Kebijakan Anggaran Pendidikan’ yang digelar Komisi X DPR RI di Jakarta, Sabtu (7/9/2024). Dalam diskusi yang dihadiri oleh antara lain Jusuf Kalla (Wakil Presiden ke-10 dan ke-12…

Komisi X DPR RI bekerja sama dengan Kemendikbudristek RI menggelar Diskusi Kelompok Terpumpun (Focus Group Discussion/FGD) dengan tema “Menggugat Kebijakan Anggaran Pendidikan”. Dalam kesempatan itu, turut hadir sebagai narasumber Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie, Bappenas, Kemenkeu, artis Reza Rahadian. Serta, selaku pembanding adalah Fasli Jalal, Komaruddin Hidayat, dan Didik J. Rachbini. Diskusi publik yang berlangsung selama kurang lebih empat jam ini dalam rangka untuk membahas apakah alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen yang bersifat mandatory spending dari APBN dan APBD apakah sudah tepat sasaran atau belum. Terlebih, hal itu perlu dikaji sebab beberapa waktu lalu Menteri Keuangan…

Anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan memberikan apresiasi atas kinerja Menteri Nadiem Makarim selama lima tahun menahkhodai Mendikbudristek. Putra mengaku bangga bisa bekerja sama dengan Mendikbudristek dan berharap Nadiem tetap memperjuangkan pendidikan meskipun sudah tidak lagi menjabat posisi tersebut. “Dan jika nanti tidak bersama lagi dalam pemerintahan selanjutnya, jangan berhenti berjuang di bidang pendidikan ya apapun jalan yang akan diambil Mas Menteri dan teman-teman sekalian,” imbuhnya dalam Rapat Kerja Komisi X dengan Mendikbudristek di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (6/9/2024). Lebih lanjut, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim mengucapkan terima kasih kepada…

Komisi X DPR RI bekerja sama dengan Kemendikbudristek RI menggelar Diskusi Kelompok Terpumpun (Focus Group Discussion/FGD) dengan tema “Menggugat Kebijakan Anggaran Pendidikan”. Dalam kesempatan itu, turut hadir sebagai narasumber Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie, Bappenas, Kemenkeu, artis Reza Rahadian. Serta, selaku pembanding adalah Fasli Jalal, Komaruddin Hidayat, dan Didik J. Rachbini. Dari diskusi yang telah dilaksanakan, para narasumber dan pembanding menyampaikan bahwa implementasi kebijakan anggaran perlu dievaluasi dan harus dihitung ulang. Evaluasi yang harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan, baik di APBN maupun APBD. “Poin utamanya adalah kita ingin pemerintah dalam…

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengatakan pihaknya menyoroti kesulitan para pekerja di Kota Surakarta (Solo). Hal itu untuk mendapatkan klaimnya atas berbagai Program Jaminan Sosial dari BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK). “Hari ini kita menemukan beberapa masukan yang cukup signifikan, salah satunya adalah soal klaim bpjs ketenagakerjaan yang dirasa oleh teman-teman pekerja sulit diakses dan lama prosesnya,” kata Ninik panggilan akrabnya usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis (5/9/2024). Program Jaminan Sosial yang diberikan BPJSTK sendiri merupakan program perlindungan yang bersifat dasar bagi tenaga kerja. Tujuannya untuk menjamin keamanan dan kepastian…

Angka PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) meningkat beberapa waktu belakangan. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) setidaknya sekitar 46.240 tenaga kerja terkena PHK hingga akhir Agustus 2024. Besarnya gelombang PHK tersebut menjadi sorotan terutama terkait bagaimana regulasi mengatur perlindungan bagi pekerja yang kena PHK. Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengatakan UU Cipta Kerja menjadi bagian titik temu bagi pengusaha dan pekerja. “Titik temu itu temunya adalah di UU omnibus law (Cipta Kerja). Semua masukan sudah kita terima, tapi beri kesempatan pada pemerintah untuk membuat peraturan peraturan teknis sehingga antara kebutuhan pengusaha dan pekerja ini ada titik temu yang baik,” kata…

Pemutusan Tenaga Kerja (PHK) di Jawa Tengah mencatatkan angka tertinggi se Indonesia. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), lebih dari 20 ribu kasus PHK terjadi di Jawa Tengah. Sektor industri tekstil, garmen, alas kaki, menjadi penyumbang kasus paling banyak. Melihat gelombang PHK yang besar tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menekankan perusahaan harus menjamin berbagai hak pekerja yang di-PHK terpenuhi. Seperti hak pesangon hingga jaminan kehilangan pekerjaan. “Satu, (jaminan) pesangon. Tidak boleh perusahaan mengingkari pesangon. Yang kedua, jaminan sosial terutama jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan yang lebih penting adalah jaminan kehilangan pekerjaan,” kata Edy kepada wbindonesia.com, usai Kunjungan Kerja…

Anggota Komisi IX DPR RI Kris Dayanti mengatakan pengoptimalan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (UU KIA) dapat menekan tingginya angka kematian bayi itu. “UU Kesejahteraan Ibu dan Anak yang telah disahkan DPR sebenarnya sudah menyediakan berbagai instrumen yang, jika dioptimalkan, dapat secara signifikan mengurangi angka kematian ibu dan bayi di Indonesia,” ujar Kris Dayanti dalam keterangan rilisnya yang diterima wbindonesia.com, di Jakarta, Kamis (5/9/2024). Ia menilai, salah satu langkah kunci yang dapat mengurangi angka kematian bayi adalah dengan memberikan dukungan secara menyeluruh bagi kesejahteraan ibu dan anak. Terutama pada masa…

Anggota Komisi I DPR RI Rizki Natakusumah mengungkapkan bahwa pihaknya memberikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Luar Negeri (Kemlu) di bawah kepemimpinan Retno Marsudi. Sebab atas kinerja Kemlu hingga kini itu, citra Indonesia di dunia internasional cukup baik. “Pertama, tentu rapat ini adalah rapat kedua sebelum terakhir dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Dari komisi I lumayan banjir apresiasi,” ujar RIzki kepada wbindonesia.com usai Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Kementerian Luar Negeri di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Jakarta, Kamis (5/9/2024). Lebih lanjut, hal lainnya yang menjadi apresiasi komisi I DPR RI kepada Kementerian Luar negeri ini yakni karena Kementerian…

Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk membentuk matra baru di tubuh TNI, yakni Matra Siber. Menanggapi itu, Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menilai harus ada perubahan aturan apabila hendak menambah matra baru di TNI. Ia mengungkapkan bahwa regulasi yang ada saat ini belum memungkinkan satuan siber menjadi matra tersendiri di luar TNI AU, TNI AD, maupun TNI AL. “Konsep awal sebetulnya bukan matra. Syarat matra, salah satunya kan harus punya alutsista (alat utama sistem persenjataan, red). Kalau siber jadi matra, ada kesan berdiri sendiri,” ungkap TB Hasanuddin kepada media, di…