Penulis: redaksi

Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad mengusulkan agar Bank Indonesia menjalin kerja sama dengan layanan publik serta toko retail untuk penukaran uang pecahan kecil yang biasa dilakukan masyarakat saat menjelang hari raya. Menurutnya, pemanfaatan jaringan toko retail dapat dilakukan lantaran sebarannya yang terdapat di hampir semua kota dan kabupaten di Indonesia. “Kalau bisa Bank Indonesia juga bekerja sama dengan layanan-layanan publik lainnya misalnya SPBU, misalnya layanan retail yang hampir di setiap kabupaten/kota layanan retail itu ada,” ujar Politisi yang akrab disapa Samad ini usai menghadiri acara Diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk “Peran DPR Pastikan Mudik Aman, Silaturahmi Nyaman” di Gedung Nusantara, DPR…

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily berharap dengan diadakannya acara ’Ramadhan Ngantor’ yang diinisiasi oleh Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI dapat meningkatkan kualitas spiritual para karyawan di Sekretariat DPR RI ”Sehingga momentumnya sangat tepat karena bulan Ramadhan merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan kita harapkan momentum ini tentu sangatlah baik bagi seluruh komponen yang ada di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI,” kata Ace usai mengikuti acara ’Ramadhan Ngantor’ di Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Kamis (21/3/2024). Ace yang dalam kegiatan ’Ramadhan Ngantor’ kali ini juga turut memberikan Kuliah Tujuh Menit (Kultum) buka puasa, mengapresiasi agenda…

Saat ini, Komisi X DPR RI sedang mengupayakan untuk meningkatkan alokasi dana BOS baik tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK. Harapannya, sekolah bisa memanfaatkan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan sekaligus komite sekolah bisa lebih fokus mengawasi penyelenggaraan pendidikan tanpa terbebani masalah finansial sekolah. Demikian pernyataan ini disampaikan oleh Anggota Komisi X DPR Muhamad Nur Purnamasidi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X DPR RI dengan Perkumpulan Forum Komite Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan Kabupaten Banyuwangi di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (20/3/2024). Upaya itu, sebutnya, juga turut sedang dipertimbangkan di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. “Kami di…

Anggota Komisi VIII DPR RI Wisnu Wijaya menerjunkan ratusan bantuan logistik ke sejumlah pengungsian dan dapur umum di daerah terdampak banjir di Kota Semarang, Rabu (20/3/2024). Wisnu yang merupakan Wakil Rakyat dari Kota Semarang turun ke lapangan bersama para relawan untuk meninjau kondisi sejumlah pengungsian dan dapur umum. Ia menyebut, sejumlah warga berada dalam kondisi memprihatinkan di pengungsian dan membutuhkan ketersediaan pangan yang cukup. “Kami menggandeng Kementerian Sosial dan BNPB selaku mitra kami di Komisi VIII untuk membantu konstituen kami yang terdampak musibah. Alhamdulillah kami bisa mengakses sejumlah bantuan yang dibutuhkan warga bekerjasama dengan relawan dan pemerintah setempat dalam penyalurannya,”…

Salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals(SDGs), sebagaimana digagas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam SDGs poin ke-4, yaitu pendidikan yang berkualitas. SDGs itupun selaras dengan semangat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 Ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas pendidikan dan juga pengajaran di Indonesia. Namun, sayangnya, fakta sekarang yang terjadi saat ini di lapangan hingga kini pendidikan tingkat tinggi yang ada di Indonesia itu hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu. Kalangan tertentu tersebut biasanya merupakan kalangan yang berasal dari kaum menengah ke atas yang hanya mampu mengakses pendidikan tingkat tinggi di Indonesia seperti…

Komisi X DPR RI menerima aspirasi dari Forum Komunikasi SMK Penerbangan Indonesia (FKSMKPI) dalam bentuk Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Dalam kesempatan itu, Ketua FKSMKPI Makmur Syukra menjelaskan bahwa hanya 15 Persen lulusan SMK Penerbangan dari tahun 2020 sampai 2023 yang berhasil meniti karir di industri penerbangan. Salah satu penyebabnya karena tidak selarasnya kurikulum di SMK Penerbangan yang dikeluarkan Kemendikbud-Ristek dengan kurikulum Kementerian Perhubungan. Merespon Hal itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan akan segera memanggil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) dan kementerian terkait lainnya guna menyusun kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri.…

Menciptakan pendidikan yang berkualitas merupakan salah satu dari 17 indikator Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Untuk itu Komisi X DPR RI mengapresiasi upaya Universitas Pertamina yang berupaya berkontribusi untuk mewujudkan indikator tersebut. Sebab itu pula, Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih mendukung penyelenggaraan kegiatan ‘Scientific Paper Competition Universitas Pertamina’ (SPACE UP) 6.0 dengan tema ‘Peran Gen Z dalam Meningkatkan Poin SDGs pada Sektor Pendidikan’. Baginya, kegiatan ini akan membuka wawasan terkait isu pendidikan nasional terkini. “(SPACE UP 6.0) ini merupakan rangkaian kompetensi mahasiswa dari kegiatan UKM riset dan karya tulis ilmiah. Kami,…

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Al Masyhari menyampaikan perkembangan terkini terkait proses revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Adapun progresnya saat ini sudah ada di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI RI setelah sebelumnya disempurnakan oleh Komisi I DPR RI. “Jadi setelah draf kami selesaikan, kami kirim ke Badan Legislasi untuk dilakukan harmonisasi (dan) sinkronisasi dan kami sudah rapat dua kali dengan Badan Legislasi. Mudah-mudahan, satu kali rapat lagi selesai,” ujar Abdul Kharis ketika ditemui wbindonesia.com usai kegiatan Diskusi Forum Legislasi dengan tema” Menuju Era Baru, RUU Penyiaran Perlu Ikuti Kemajuan Teknologi” di Gedung Nusantara, DPR RI,…

Komisi VII DPR RI mempertanyakan pencabutan 2.051 Izin Usaha Pertambangan (IUP) sejak tahun 2022 Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Bahkan sebelumnya IUP yang dicabut tersebut sempat berada pada jumlah 2.078. Padahal dalam UU Minerba (Mineral dan Batubara) No.3 Tahun 2020, Pasal 116 tercantum bahwa yang melakukan pencabutan IUP adalah menteri yang terkait dengan pertambangan Minerba bukan menteri investasi. “Kita baca halaman 1 ini ya. Apabila terdapat perbedaan jumlah data pencabutan IUP antara Dirjen Minerba dengan BKPM dimungkinkan adanya pencabutan IUP oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM yang tidak atau belum dikirim tembusan ke Dirjen Minerba. Ini…

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara menjelaskan bahwa pembiayaan program kampanye presiden terpilih 2024-2029, akan jadi bahan dalam penyusunan APBN 2025. Selain itu, penyusunan APBN 2025 juga memuat mengenai persoalan ekonomi terkini hingga belanja bansos. Hal itu disampaikan Amir usai menghadiri Rapat Kerja Komisi XI dengan Menteri Keuangan dengan agenda Evaluasi Fiskal Triwulan I. Agenda ini antara lain membahas capaian fiskal hingga ancang-ancang untuk pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPK) 2025. “Tadi banyak pembicaraan terkait dengan kegiatan atau kampanye-kampanye yang dilakukan oleh Presiden terpilih. Tentu itu juga akan menjadi bahan kita dalam menyusun APBN 2025…