Penulis: redaksi

Komisi IX DPR RI akan mengkonsultasikan pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketenagakerjaan dengan masing-masing ketua kelompok fraksi (kapoksi) dan pimpinan DPR. Hal itu sebagai respons terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap gugatan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) “Saya dengan pimpinan Komisi IX akan mengkonsultasikan kepada pimpinan DPR RI dan poksi-poksi, apakah akan menjadi usul inisiatif DPR melalui komisi atau melalui alat kelengkapan dewan lainnya,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari, melalui keterangan tertulis yang diterima wbindonesia.com, di Jakarta, Selasa (5/11/2024). Legislator Fraksi Partai Gerindra itu menilai respons cepat sangat dibutuhkan menindaklanjuti putusan MK…

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari mendukung sikap pemerintah yang responsif terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu terkait dikabulkannya sebagian besar permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Diketahui, usai Putusan MK tersebut, Presiden Prabowo Subianto langsung menggelar rapat koordinasi dengan beberapa menteri terkait. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Prabowo sepakat melaksanakan putusan MK. “Terkait penjelasan pemerintah yang merespons putusan MK, saya sangat mengapresiasi. Artinya Pak Prabowo cepat tanggap untuk memperhatikan nasib para tenaga kerja kita mulai dari upah, sistem…

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengusulkan Kementerian BUMN untuk menugaskan secara khusus satu di antara wakil menteri (wamen) untuk mengawasi kinerja BUMN Pangan. Usulan ini dilontarkannya lantaran kerja BUMN sektor pangan dinilai masih bermasalah. Salah satu masalah yang menurutnya belum terselesaikan adalah belum meratanya modernisasi sektor hulu hingga permainan rente yang dapat mengganggu stabilitas harga dan ketersediaan beras. Walaupun Holding BUMN Pangan terbentuk melalui PT Rajawali Nusantara Indonesia (ID Food), ia menilai isu sektor pangan belum tuntas terselesaikan. “Kita tahu, sampai hari ini, semua BUMN Pangan juga sedang bermasalah. Oleh karenanya bagaimana memperbaiki situasi ini karena bagaimanapun juga…

Anggota Badan Legislasi DPR RI Sofwan Dedy Ardyanto menekankan pentingnya percepatan pembahasan undang-undang yang mampu melindungi industri rokok serta petani tembakau. Ia menyoroti kompleksitas dan tantangan besar yang dihadapi dalam menggolkan RUU Pertembakauan. “Dapil saya salah satunya Kabupaten Temanggung adalah kota tembakau. Jadi Pak Agus Parmuji ini beliau ketua umum APTI adalah teman diskusi saya kalau kami nongkrong malam-malam bersama dengan teman-teman petani tembakau,” ujar Sofwan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI yang dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024). Karena itu, ia amat…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Edi Oloan Pasaribu menegaskan pihaknya berkomitmen untuk merancang undang-Undang yang mampu menguntungkan seluruh pihak. Termasuk pihak yang berkaitan dengan pembahasan regulasi mengenai sawit, seperti petani mandiri, petani plasma, dan korporasi. Hal ini sangat diperlukan untuk memperkuat peran industri kelapa sawit, sebagai salah satu penyumbang pendapatan negara terbesar dari non migas. “Jadi kita tidak semerta-merta hanya melihat satu pihak tapi secara holistik,” ujar Edi Oloan kepada wbindonesia.com di sela Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) di Gedung Nusantara,…

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berupaya memperkuat pelindungan terhadap hak cipta di Indonesia. Hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi digital yang semakin pesat dan kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh para pencipta. Wakil Ketua Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan menyampaikan pentingnya revisi Undang-Undang (UU) Hak Cipta. Menurutnya, revisi tersebut bertujuan untuk mengadaptasikan kebijakan hukum hak cipta agar sesuai dengan perkembangan zaman dan memberikan pelindungan yang lebih maksimal bagi para pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. “Revisi UU hak cipta menjadi perhatian Baleg mudah-mudahan kita bisa respon dengan baik semoga UU hak cipta itu menjadi pas karena…

Sejak awal tahun hingga Oktober 2024, hampir 60 ribu pekerja di Indonesia terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mendesak adanya regulasi yang dapat menguntungkan semua pihak. “60 ribu bukan angka yang sedikit. Ini sangat memprihatinkan. Sistem dan regulasi perlu diperbaiki agar jelas dan saling menguntungkan. Di tengah badai PHK ini, kita butuh solusi yang adil bagi semua,” ujar Cucun dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024). Cucun menekankan, situasi PHK ini seharusnya menjadi alarm bagi para pembuat kebijakan untuk segera mengevaluasi dan mengambil tindakan. Pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, perlu mendorong daerah-daerah agar menerapkan sistem peringatan dini untuk…

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menggelar pembahasan bersama Badan Keahlian DPR (BKD) untuk mendalami temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan subsidi listrik dan pupuk. Ketua BAKN, Andreas Eddy Susetyo, menyatakan bahwa tujuan utama pembahasan ini adalah memperbaiki tata kelola subsidi agar lebih tepat sasaran dan efisien bagi masyarakat. Pembahasan ini dilakukan berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2024 serta temuan BPK terhadap OJK dari tahun sebelumnya. “Kita tengah membahas ini karena subsidi ini menyangkut tata kelola yang berdampak besar bagi masyarakat,” ujar Andreas di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2024). Andreas menyoroti bahwa meskipun…

Komisi XIII DPR RI dalam Rapat Kerja perdana dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyoroti tentang keberadaan warga asing yang berada di Indonesia dan meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk memperketat pengawasan terhadap warga asing tersebut. “Saya cuma ingin menyoroti tentang warga negara asing dimana kita berharap keberadaan dan kegiatan warga asing ini agar lebih diperjelas dan diperketat. Karena apa? kita ingin juga kebetulan Komisi XIII ini berada juga dengan Mitra dengan BNPT tentunya harapan kita kegiatan orang asing ini benar-benar berdasarkan tupoksi dan ada manfaat juga untuk Indonesia,” ujar Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Rinto Subekti saat mengikuti Rapat…

Ruang rapat Komisi VIII DPR RI penuh semangat ketika Ketua Komisi VIII, Marwan Dasopang, memimpin Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Agenda yang dibahas kali ini adalah pembahasan Laporan Hasil Pengawasan Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2024, serta rencana tindak lanjut yang akan diambil oleh KPAI. Marwan Dasopang memulai rapat dengan menyoroti pentingnya optimalisasi anggaran KPAI. Hingga Oktober 2024, realisasi anggaran mencapai Rp10,5 miliar atau 73,64% dari total pagu sebesar Rp14,26 miliar. Meski sudah mencapai angka yang cukup signifikan, Komisi VIII mendorong KPAI untuk meningkatkan pemanfaatan anggaran agar dapat memberikan perlindungan yang lebih luas dan efektif kepada…