Penulis: redaksi

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron mewacanakan akan kembali melakukan penyampaian laporan kinerja BAKN secara berkala di Rapat Paripurna DPR RI. Ia menekankan bahwa laporan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban BAKN kepada publik. Hal ini disampaikannya dalam audiensi dengan Kepala Badan Keahlian DPR RI di Senayan, Jakarta pada Senin (28/10/2024). “Sebelumnya, BAKN itu melaporkan (hasil telaahan dan kinerja) dalam durasi berkala, waktu tertentu melaporkan kinerja BAKN di paripurna dan ini sempat berhenti dalam beberapa periode ini. Kami berpikir bahwa (laporan ini) sebagai pertanggungjawaban kepada seluruh masyarakat Indonesia, pertanggungjawaban kepada pimpinan DPR, pertanggungjawaban kepada publik,” ujar Herman.…

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Periode 2024-2029 berkomitmen untuk ikut serta dalam perbaikan tata kelola keuangan negara melalui implementasi tugas dan fungsinya. Wakil Ketua BAKN DPR RI, Herman Khaeron menekankan pentingnya mendalami dan menginvestigasi temuan BPK agar dapat melahirkan rekomendasi yang bermanfaat. “Berdasarkan tugas pokok dan fungsi kami di BAKN sebagai alat kelengkapan DPR, kami menelaah terhadap hasil temuan BPK dan kemudian mendistribusikannya kepada komisi-komisi. Ini penting karena menelaah itu tentu kita harus mendalami, mengkaji, menginvestigasi dan sehingga kemudian melahirkan rekomendasi-rekomendasi,” ujar Herman kepada wbindonesia.com di Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024). Diketahui, Anggota BAKN periode saat ini, 2024-2029, berjumlah 19 orang.…

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengapresiasi paparan singkat Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang menyinggung soal Dana Desa. Dalam Rapat Kerja perdana Komisi V DPR RI dengan seluruh mitra, Lasarus menyampaikan bahwa Dana Desa seolah menjadi bahan diskusi yang tak pernah terselesaikan. “Selama bertahun-tahun kami di Komisi V ini, boleh kami bilang (soalan Dana Desa) tidak selesai kita diskusikan. Ada Rp71 triliun, kemudian apakah seluruh desa yang menerima Dana Desa ini pernah dilakukan survei terjadi peningkatan pembangunan apa tidak? Kemudian penggunaan dana optimal apa tidak?” ujar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut saat memimpin rapat di Gedung Nusantara, DPR RI,…

Pimpinan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mengadakan pertemuan dengan Wakil Duta Besar Korea Selatan yang menjabat sebagai Kuasa Usaha Sementara (chargé d’affaires/CDA) Park Soo-Deok, pada Selasa (29/10/2024). Pertemuan tersebut membahas berbagai kerja sama di bidang pendidikan dan kebudayaan. Wakil Ketua BKSAP Muhammad Husein Fadlulloh mengatakan pertemuan tersebut merupakan bagian agar Indonesia dan Korea Selatan terus menguatkan hubungan antarkedua negara melalui banyak hal. Menjadi topik pembicaraan, di antaranya kerja sama perdagangan melalui kebudayaan, hingga kerja sama di bidang pendidikan. Husein menyebut, Korea Selatan selama ini telah memberikan banyak beasiswa kepada mahasiswa Indonesia untuk dapat menempuh pendidikan di negeri gingseng…

Komisi V DPR RI menggelar rapat kerja perdana dengan mengundang semua mitra di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024). Rapat ini digelar lantaran beberapa instansi mitra memiliki nomenklatur baru, sehingga perlu dilakukan klasifikasi tugas pada masing-masing mitra. “Pada hari ini fokus kita, karena ini nomenklatur baru. Menteri Pekerjaan Umum itu fokusnya di mana saja sesuai pembidangan tugas dari Presiden? Kemudian Menteri Perumahan (dan kawasan Permukiman)? Ini penting karena merupakan pemecahan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,” ujar Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus di Jakarta dalam rapat tersebut. Mitra lain yang mengalami perubahan nomenklatur adalah Kementerian Desa dan Pembangunan…

Dunia media sosial saat ini tengah ramai dengan adanya sosok Dokter Detektif atau ‘Doktif’ yang gemar membuat konten mengenai uji laboratorium mandiri terhadap beberapa jenama skincare. Ia melakukan hal tersebut untuk mengecek jumlah persentase kandungan bahan tertentu yang ada pada produk skincare. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI Surya Hutama menilai Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) harus segera melakukan tindakan untuk mengungkap validitas uji laboratorium yang dilakukan. Hal itu agar kepercayaan publik, terutama terhadap skincare lokal, dapat dijaga. “Kita hargai mereka ini adalah sebagai kontrol publik terhadap kebijakan publik yang ada. Jadi peran serta masyarakat dalam mengontrol kebijakan publik. Jadi sah-sah…

Komisi IX DPR RI periode 2024-2029 menggelar Rapat Dengar Pendapat perdana dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada Selasa (29/10/2024) di Gedung DPR, Jakarta. Salah satu agenda rapat tersebut adalah penjelasan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengenai Visi dan Misi Presiden RI di bidang pengawasan obat dan makanan. Anggota komisi IX DPR RI, Nurhadi sempat mempertanyakan upaya BPOM dalam merealisasikan Astacita presiden pada poin 5 terutama terkait dengan pengelolaan sumber daya alam terutama bidang Herbal Tradisional. “Di Astacita Presiden RI poin nomor 5 menjelaskan tentang melanjutkan dan mengembangkan Hilirisasi Sumber Daya Alam untuk meningkatkan nilai tambah. Terkait…

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, mengadakan pertemuan (friendly talk) dengan Anggota Parlemen Jerman, Gabriele Katzmarek. Dalam kesempatan tersebut, keduanya membahas berbagai isu, mulai dari peran perempuan, pemuda, ekonomi, hingga kebijakan deforestasi yang diinisiasi oleh Eropa. Mardani menyampaikan bahwa pertemuan ini tidak hanya untuk mempererat kerja sama bilateral, tetapi juga untuk memperkenalkan Yayasan Friedrich Ebert Stiftung (FES), sebuah yayasan dari Jerman yang fokus pada pengembangan demokrasi di tingkat masyarakat. “Banyak topik yang dibahas, mulai dari isu perempuan, pemuda, pengembangan ekonomi, hingga rencana yayasan internasional seperti FES yang aktif di Indonesia,” ujar Mardani kepada wbindonesia.com usai pertemuan…

Deputi Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, Suprihartini, mengapresiasi antusiasme mahasiswa dalam Program Magang Di Rumah Rakyat (MDRR) (Kampus Merdeka, Merdeka Belajar), terutama dalam mengikuti secara langsung kerja dan fungsi yang dijalankan oleh anggota DPR RI. “Kami tentu mengapresiasi antusias mahasiswa yang ingin menyaksikan secara langsung mekanisme yang dilakukan oleh DPR RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal tersebut terlihat dari semakin banyaknya mahasiswa yang ikut dalam program Magang Di Rumah Rakyat. Hal ini tentu sangat baik dalam pendidikan politik bagi mahasiswa,” ujar Suprihartini dalam Kuliah Umum MDRR, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024). Oleh karenanya, dalam kesempatan…

Berdasarkan kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Kemendikbudristek kini dipecah menjadi tiga kementerian, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; serta Kementerian Kebudayaan. Menanggapi hal itu, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, menekankan pentingnya mempertimbangkan efisiensi anggaran terkait pemisahan pada setiap kementerian tersebut. Pernyataan ini disampaikannya melalui rilis media yang dikutip oleh Parlementaria di Jakarta, Selasa (29/10/2024). “Kami berharap perubahan ini dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dan membuat alokasi anggaran lebih efektif,” harap Hetifah. Pertimbangan ini ia usulkan guna menegaskan agar anggaran kementerian tahun 2025 tidak tergerus untuk pengelolaan tambahan operasional akibat…