Penulis: redaksi

Menerima banyak laporan terkait pelayanan dan kualitas jalan tol, Komisi V DPR RI berencana melakukan mengetatkan pengawasan terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di jalan tol. Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengingatkan bahwa SPM Jalan Tol menjadi salah satu indikator apabila akan penyesuaian tarif tol. “SPM atau standar pelayanan minimum jalan tol ini juga tidak selesai-selesai kita perdebatkan. Padahal salah satu kriteria untuk menaikkan tarif tol itu adalah harus terpenuhi dulu Standar Pelayanan Minimum Jalan Tol,” ujar Lasarus saat memimpin Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, jakarta pada Rabu (30/10/2024). Merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun…

Anggota Komisi IX DPR Obet Rumbruren mendorong Pemerintahan Periode 2024-2029 melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bisa melahirkan kebijakan yang membuka lapangan kerja seluas-luasnya di Tanah Papua. Baginya, upaya ini krusial demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua lewat penyerapan tenaga kerja asli Papua. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024). Sebab itu, dirinya ingin masyarakat Papua berdaya di tanahnya sendiri. “Kita semua tahu, tanah Papua memiliki sejarah yang panjang bahwa Papua punya banyak kekayaan alam yang dikandung. Seharusnya, masyarakat Papua berhak bekerja. Kami berharap perusahaan besar yang beroperasi…

Komisi V akan melakukan revisi pada UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Revisi UU tersebut didasari dengan upaya memberikan kesempatan berusaha yang lebih luas kepada penyedia jasa konstruksi di daerah serta peningkatan pengawasan terhadap setiap proses lelang. Dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Pekerjaan Umum, Ketua Komisi V Lasarus menyampaikan bahwa dua alasan tersebut menjadi masalah yang kerap menjadi bahan perdebatan di Komisi V. Pengawasan proses lelang dan perluasan kesempatan kepada penyedia jasa konstruksi di daerah digadang sebagai permasalahan yang pada periode lalu belum bisa terselesaikan oleh Kementerian PUPR. “Komisi V sudah mengajukan kepada Dewan…

Anggota Baleg DPR RI Almuzzammil Yusuf berharap Baleg DPR RI periode 2024-2029 saat ini memperhatikan kembali prinsip partisipasi bermakna (meaningful participation). Sebab, menurutnya, Baleg DPR RI periode lalu kerap menyusun RUU dalam waktu singkat, salah satunya RUU Pilkada. “Saya harus jujur katakan dalam periode Baleg kita kemarin ada undang-undang yang (dibahas hanya) tiga hari, seminggu, satu hari,” kata Almuzammil dalam rapat pleno Baleg DPR RI evaluasi Prolegnas RUU tahun 2020-2024 kepada media di Jakarta, Senin (28/10/2024). Politisi Fraksi PKS ini menyebut, Baleg dan pemerintah saat itu menyepakati pembahasan tingkat pertama RUU Pilkada dalam waktu kurang dari 12 jam. Dampaknya, tidak…

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia menilai kondisi undang-undang di Indonesia ini mirip disebut dengan istilah hyper-regulation. Hyper-Regulation adalah sebuah kondisi di mana jumlah produk perundang-undangan yang terlalu banyak dan juga bersifat tumpang-tindih. Situasi tersebut, menurut Doli, juga berdasarkan hasil rapat dengan Anggota Baleg lainnya baru-baru ini. Maka dari itu, ia mengungkapkan, Baleg DPR RI akan mendalami terkait hyper regulation tersebut. Ia menegaskan, terlepas dari hal itu, yang terpenting dari suatu aturan adalah penegakan hukum (law enforcement). “Nah, tentu kami ingin mendalami hyper-regulation itu buat satu negara bagus apa tidak, ya kan? Atau kemudian kalau memang bagus berarti lebih banyak…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Hindun Anisah menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkumpulan tidak bisa menggantikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). Pasalnya, jika UU Ormas dihapus, ia menilai seperti mencabut ‘akar demokrasi’ dari masyarakat Indonesia. Sebab itu, dibandingkan menghapus, menurutnya, RUU Perkumpulan akan lebih baik tetap hadir untuk melengkapi sekaligus memperkaya UU Ormas. Pernyataan ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Baleg DPR RI dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Indonesian Parliamentary Center (IPC), dan Komnas Perempuan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024). “Saya kira, Undang-Undang Ormas ini tidak bisa digantikan…

Anggota Komisi VII DPR RI Iman Adinugraha menyampaikan keprihatinannya atas putusan pailit yang dialami PT. Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), sebuah perusahaan tekstil ternama di Indonesia. Dalam keterangannya, Adinugraha menekankan pentingnya misi penyelamatan yang menitikberatkan pada nasib puluhan ribu pekerja yang menggantungkan mata pencaharian mereka di perusahaan ini. “DPR tentu saja merasa prihatin atas putusan pailit terhadap Sritex. Yang paling utama kita harus pastikan adanya misi penyelamatan bagi puluhan ribu pekerja dari dampak putusan ini. Jangan sampai terjadi badai PHK yang akan berdampak signifikan pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Iman Adinugraha dalam rilis yang diterima wbindonesia.com, Rabu (30/10/2024). Sritex, yang merupakan salah…

Di era digital yang penuh tantangan, penguatan keamanan siber dan pemberantasan judi online menjadi prioritas utama Pemerintah. Anggota Komisi I DPR RI, Okta Kumala Dewi, menyuarakan dukungan penuh atas langkah-langkah strategis Kemenko Polkam di bawah pimpinan Budi Gunawan, dalam upaya menangani isu-isu ini. Okta menyoroti urgensi penguatan pertahanan siber dan sinergi lintas lembaga dalam menghadapi kompleksitas ancaman digital. Menurutnya, kebijakan yang diambil Pemerintah melalui Kemenko Polkam merupakan langkah tepat di tengah meningkatnya serangan siber yang tidak hanya mengancam data pemerintah, tetapi juga masyarakat. “Keamanan siber bukan lagi sekadar opsi, melainkan kebutuhan mendesak. Serangan siber mengancam infrastruktur digital dan kepercayaan publik…

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia menilai Indonesia sudah cukup memiliki aturan soal pemberantasan korupsi, tanpa adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Hal ini disampaikan Doli menanggapi tidak masuknya RUU Perampasan Aset ke dalam program legislasi nasional yang ditetapkan Baleg DPR. “Tapi dari pembicaraan teman-teman yang ada beberapa di sini (Baleg) ya, sebetulnya kalau bicara tentang pemberantasan korupsi, tanpa juga kita kemudian membuat Undang-Undang Perampasan Aset itu sudah cukup,” kata Doli kepada media di Jakarta, Selasa (29/10/2024). Apalagi, kata Doli, Presiden Prabowo Subianto juga terus menekankan bahwa korupsi harus dihilangkan. Ia menegaskan Prabowo dan DPR RI…

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, memimpin rapat kerja bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Arifatul Choiri Fauzi, di Nusantara II, Senayan, Jakarta, pada Selasa, (29/10/2024). Rapat ini membahas rencana program kerja dan anggaran Kementerian PPPA untuk tahun 2025 serta sejumlah isu-isu aktual terkait perlindungan perempuan dan anak. Dalam rapat tersebut, Komisi VIII mencatat bahwa anggaran Kementerian PPPA untuk tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp300,65 miliar. Dana ini terbagi ke dalam beberapa satuan kerja, termasuk Sekretariat Kementerian yang menerima Rp151,39 miliar, Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, serta Deputi…