Penulis: redaksi

Program sekolah swasta gratis diharapkan mampu segera terealisasi pada tahun 2025 mendatang. Dengan demikian tidak ada lagi diskriminasi di bidang pendidikan Indonesia. Pemerintah dinilai perlu membuat regulasi yang kuat sebagai alas hukum untuk mewujudkan kebijakan tersebut. “Kami dukung usulan pendidikan gratis secara menyeluruh bagi sekolah negeri maupun swasta sehingga tidak ada lagi diskriminasi dalam dunia pendidikan,” ungkap Anggota Komisi X DPR RI Nita Jacoba Gah dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Dikdasmen di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (30/10/2024). Ia menilai pendidikan gratis saat ini masih didominasi oleh sekolah negeri. Padahal, menurutnya sudah menjadi tugas pemerintah untuk memastikan tidak adanya…

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia menilai Indonesia sudah cukup memiliki aturan soal pemberantasan korupsi, tanpa adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Hal ini disampaikan Doli menanggapi tidak masuknya RUU Perampasan Aset ke dalam program legislasi nasional yang ditetapkan Baleg DPR. “Tapi dari pembicaraan teman-teman yang ada beberapa di sini (Baleg) ya, sebetulnya kalau bicara tentang pemberantasan korupsi, tanpa juga kita kemudian membuat Undang-Undang Perampasan Aset itu sudah cukup,” kata Doli kepada media di Jakarta, Selasa (29/10/2024). Apalagi, kata Doli, Presiden Prabowo Subianto juga terus menekankan bahwa korupsi harus dihilangkan. Ia menegaskan Prabowo dan DPR RI…

Jakarta – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI), dengan agenda membahas program dan anggaran tahun 2025. Dalam rapat tersebut, Komisi VIII DPR RI menyampaikan beberapa rekomendasi penting untuk pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia. Komisi VIII DPR RI mengapresiasi pencapaian pengumpulan zakat nasional hingga triwulan III-2024 yang berhasil mencapai Rp28,75 triliun. Angka ini, menurut Komisi VIII, menunjukkan kinerja yang signifikan dari Baznas dalam pengumpulan zakat. Namun, Komisi VIII meminta Baznas untuk terus memaksimalkan pencapaian ini agar target pengumpulan zakat nasional tahun 2025, yaitu…

Menyoroti evaluasi pelaksanaan ibadah haji tahun 2024, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Agama (Kemenag), untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji 2025, terutama dalam aspek pelayanan jemaah. Permintaan tersebut disampaikan Fikri saat Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2024 bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar dan jajaran terkait di Gedung Senayan DPR RI. Dalam rapat yang turut dihadiri oleh Wakil Menteri Agama RI Romo Syafi’i, Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) KH Mochamad Irfan Yusuf, dan Dirjen PHU Hilman Latief ini, Fikri menyampaikan pentingnya evaluasi yang mendalam untuk menghindari kendala yang sama di tahun mendatang. Fikri…

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani menyoroti terkait adanya temuan kandungan berbahaya dalam anggur shine muscat berupa residu kimia/pestisida. Ia meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk melakukan koordinasi dengan Badan Karantina terkait dengan peredaran anggur shine muscat tersebut di masyarakat. “Tadi pagi saya telpon (BPOM) karena ada informasi terkait yang namanya anggur muscat itu, itu enggak boleh masuk ke Indonesia karena banyak bahan kimia berbahaya. Saya tanya, kenapa kok BPOM enggak bergerak? dijawab, itu bukan wilayah BPOM, itu wilayahnya dari Badan Karantina,” tutur Irma dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX dengan Kepala BPOM di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta,…

Komisi XIII DPR RI menggelar rapat perdana dengan salah satu mitra Komisi XIII yakni Kantor Staf Kepresidenan. Dalam agenda rapat kerja yang digelar pada Rabu (30/10/2024) tersebut, Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan Komisi XIII mendukung penguatan kelembagaan Kantor Staf Kepresidenan. “Komisi XIII DPR RI mendukung penguatan kelembagaan KSP dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional komunikasi publik dan pengelolaan isu strategis,” kata Willy, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024). Untuk itu, Komisi XIII meminta KSP untuk segera membentuk struktur organisasi dan pengisian jabatan-jabatan sesuai dengan tupoksinya. Komisi XIII pun mendukung komitmen KSP untuk memberikan kualitas pelayanan…

Komisi III DPR RI kembali menerima audiensi dengan pemilik dan penghuni Apartemen Graha Cempaka Mas (GCM) yang mengeluhkan soal sengketa kepengurusan Apartemen GCM yang tak kunjung usai selama bertahun-tahun. Atas aspirasi yang disampaikan tersebut, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan Komisi III mendukung penghuni Apartemen GCM untuk mendapatkan hak-hak mereka. “Kami sudah bisa memahami bahwa intinya ini adalah orang-orang yang dizalimi yang datang hari ini. Para penghuni rumah susun yang berhak untuk mengelola rumah yang mereka tinggali ternyata direpresi dan hak-haknya dirampas,” kata Habiburokhman kepada wbindonesia.com, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024). Untuk itu, dalam kesimpulan rapat Komisi…

Komisi XIII DPR RI pekan ini mulai melakukan rapat dengan mitra kerjanya, dalam rapat perdana dengan mitra kerja ini Komisi XIII melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT). Anggota Komisi XIII DPR RI Agun Gunandjar dalam pendalamannya, meminta BNPT untuk dapat bekerjasama dengan Lembaga-lembaga pemerintah mengembangkan program pemahaman kembali tentang wawasan kehidupan kebangsaan ideologi pancasila. “Nah saya lebih melihat, konteksnya Indonesia itu BNPT akan jauh lebih maksimal mencegah potensi-potensi teroris di dalam itu kalau bisa mengembangkan, bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah Indonesia lainnya dalam hal pemahaman kembali tentang wawasan kehidupan kebangsaan ideologi pancasila kita. Bagaimana keragaman, bagaimana…

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyoroti persoalan hyper-regulation yang terjadi di Indonesia. Hyper-Regulation adalah sebuah kondisi di mana jumlah produk perundang-undangan yang terlalu banyak dan juga bersifat tumpang-tindih. Maka dari itu, Baleg DPR RI mengundang Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Indonesian Parliamentary Center (IPC), dan Komnas Perempuan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum, untuk mendapatkan masukan terkait hal itu. “Ketika kami mendengarkan ternyata Indonesia ini termasuk negara yang hyper-regulation gitu ya, maka kami ingin tahu hyper-regulation itu bagus atau tidak. Ini yang sedang kita kaji. Ya kalau memang banyaknya undang-undang bisa menyelesaikan masalah, seluruh masalah Indonesia yang negara yang besar seperti ini, ya menurut saya gak bagus…

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyoroti soal isu kepailitan PT Sri Rejeki Isman (Sritex). Ia mendesak segenap pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) harus turun tangan menangani kepailitan ini. Jika dibiarkan tanpa penanganan serius, ucapnya, maka akan berimbas pada pemutusan kerja terhadap 45.000-50.000 karyawan di Sritex. Tidak hanya itu saja, ia menilai kepailitan Sritex juga akan mengancam stabilitas ekonomi dalam negeri. Perlu diketahui, Sritex merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang tekstil terbesar di Indonesia. Dalam kondisi optimal, perusahaan ini bisa memproduksi 1,1 juta bal kain per tahun. Sritex didukung dengan jangkauan pasar yang sangat luas, mencakup…