Penulis: redaksi

Anggota Komisi XI DPR RI Fauzi H. Amro mengapresiasi langkah pemerintah yang membatasi anggaran perjalan dinas pada kementerian dan lembaga. Apabila kebijakan itu berjalan dengan efektif dan efisien, penghematan yang dilakukan negara akan sangat besar. “Nah efektif efisien itu dalam arti jangan terlalu sering-sering berangkat kunjungan keluarnya ke luar negeri atau ke dalam negeri. Menurut saya yang paling penting itu efektivitasnya sebuah perjalanan itu misalnya dari total kemarin misalnya 100% sekarang turun 50% ya kami bisa menerima itu,” kata Fauzi kepada tim wbindonesia.com di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024) Dengan penghematan tersebut, pemerintah bisa memanfaatkan anggaran…

Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta menyampaikan keterangan DPR RI terkait pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam sidang yang digelar pada Selasa (13/11/2024) tersebut, setidaknya ada dua perkara yang dimohonkan pengujiannya, yakni Perkara Nomor 105/PUU-XXII/2024, yang menguji pasal 27A, pasal 45 ayat (4), pasal 28 ayat (2) dan pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024, dan Perkara Nomor 115/PUU-XXII/2024, yang menguji pasal 310 ayat (3) KUHP, pasal 27 ayat (1), pasal…

Anggota Komisi XII DPR RI, Rocky Candra, mengungkapkan keprihatinannya terkait maraknya aktivitas pertambangan ilegal (PETI) di wilayah Jambi. Dalam rapat bersama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba), Rocky menegaskan perlunya solusi konkret untuk menangani dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh PETI. “Saya meminta kepada Dirjen Minerba untuk mencari solusi bagi masyarakat. Aktivitas PETI ini telah menimbulkan banyak konflik sosial serta permasalahan lingkungan di wilayah kami, bahkan menyebabkan korban jiwa,” kata Rocky kepada wbindonesia.com di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (12/11/2024). Rocky mengusulkan agar Dirjen Minerba mempertimbangkan regulasi yang dapat mengakomodasi masyarakat lokal yang terlibat dalam PETI. Ia menyarankan pembentukan koperasi…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Anis Byarwati, mengapresiasi komitmen Baleg dalam memperbaiki prosedural pembahasan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ). Menurutnya, pembahasan UU DKJ dilakukan dengan tergesa-gesa. “Ini yang saya apresiasi sekali dari Baleg periode ini yang ingin memperbaiki seluruh proses prosedural sehingga tidak terkesan terburu-buru. Namun, UU DKJ sudah diputuskan, dan itu tidak bisa ditarik mundur atau diubah lagi,” ungkapnya dalam rapat Baleg DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2024). Lebih lanjut, Anis menjelaskan bahwa meskipun UU DKJ telah disahkan dalam rapat paripurna sebelumnya, hingga saat ini undang-undang tersebut belum berlaku karena Keputusan Presiden (Keppres)…

Komisi VIII DPR RI telah mengajukan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 dalam rapat Badan Legislasi DPR RI. Usulan tersebut mencakup RUU Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, RUU Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, serta RUU Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Usulan ini disampaikan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, Selly Andriany Gantina, dalam rapat koordinasi dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa…

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 mengenai Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) untuk masuk sebagai usul inisiatif DPR. Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna DPR yang digelar pada Selasa (12/11/2024) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan keputusan tersebut didasari oleh adanya potensi kekosongan hukum yang perlu segera diatasi. Menurut pandangan beberapa fraksi, terutama Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai NasDem, perubahan ini menjadi keniscayaan untuk menguatkan dasar hukum bagi pejabat terpilih dalam Pemilu dan Pilkada yang menggunakan nomenklatur DKI Jakarta, yang kini sudah…

Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mengungkapkan kekhawatirannya terkait Rencana Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) yang mengatur pembatasan iklan dan pengendalian produk tembakau. Ia menilai penerapan peraturan tersebut bisa merugikan kota-kota yang ekonominya sangat bergantung pada industri tembakau, seperti Bondowoso dan Kediri. Dalam diskusi Forum Legislasi bertema “Serap Aspirasi Mata Rantai Industri Hasil Tembakau”, ia mendorong agar pemerintah mengevaluasi kembali dan melibatkan lebih banyak pihak sebelum RPMK disahkan. “Sebagai pembantu presiden (menteri) yang bertugas di bidang kesehatan, tentu kami (Komisi IX juga) pasti berkepentingan di bidang kesehatan. Akan tetapi dari aspek yang lain tentu juga ada pandangan makanya belum menemukan titik…

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani, memperingatkan Pemerintah tentang pentingnya kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem yang telah menimbulkan bencana di berbagai wilayah. Ia menekankan perlunya evaluasi dan penguatan infrastruktur yang mendukung mitigasi bencana, terutama di daerah yang rawan banjir dan longsor. “Evaluasi infrastruktur harus segera dilakukan. Bendungan, drainase, dan talud penahan tanah perlu dicek secara berkala untuk mengurangi risiko bencana alam akibat cuaca ekstrem,” ujar Puan dalam keterangan tertulis kepada wbindonesia.com, di Jakarta, Selasa (12/11/2024). Ia menekankan bahwa upaya perbaikan infrastruktur tidak bisa ditunda hingga bencana terjadi. “Kita harus memastikan bahwa infrastruktur sudah memadai untuk menahan potensi bencana,” tegasnya. Puan…

Cuaca ekstrem yang melanda berbagai wilayah di Indonesia dalam beberapa hari terakhir memunculkan beragam bencana, mulai dari longsor hingga kecelakaan lalu lintas. Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mendesak Pemerintah untuk segera mengambil langkah serius dalam memperkuat sistem peringatan dini (early warning) guna mencegah dampak yang lebih besar. Hujan deras dan angin kencang telah menyebabkan longsor di sejumlah daerah. Di Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) Veteran, Bintaro, longsor sepanjang 20 meter menimbulkan bongkahan material yang berserakan di jalanan. Beruntung, tidak ada korban jiwa. Namun, tidak semua peristiwa berakhir tanpa korban. Di Dusun Sengkeran, Kabupaten Wonosobo, longsor menimpa dua rumah…

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengusulkan UU Perlindungan Guru sebagai payung hukum bagi para tenaga pendidik yang rawan dikriminalisasi jika memberi teguran atau hukuman kepada para siswa. Gibran mencontohkan beberapa kasus kriminalisasi pada guru, seperti di Bengkulu yang kehilangan penglihatan mata kanannya yang rusak akibat dikatapel orang tua murid hingga di Sidoarjo yang harus berhadapan dengan hukum usai mencubit siswanya. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan aturan soal perlindungan guru sudah termuat di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen atau UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. “UU perlindungan guru sudah diatur dalam…