Penulis: redaksi

Indonesia belum memiliki lembaga independen yang bertanggung jawab untuk mengukur Standar Pelayanan Minimal (SPM) jalan tol, termasuk memastikan kelayakan kondisi jalan. Saat ini, pengukuran SPM dan uji kelayakan jalan tol masih ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang juga berperan sebagai pelaksana pembangunan dan pengelola jalan tol melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menekankan perlunya lembaga independen untuk menguji kelayakan jalan tol guna menghindari potensi konflik kepentingan dan memastikan penerapan standar pelayanan yang optimal. “Kita berharap ada lembaga independen yang bisa menguji kelayakan jalan tol tersebut. Jangan…

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Desy Ratnasari, menyoroti pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) bagi Anggota DPR RI dan keluarganya. Desy menekankan pentingnya Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) untuk terus memperbarui database Anggota DPR RI dan keluarganya, guna memastikan pihak Rumah Sakit (RS) dapat memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. “Oleh karena itu, kami ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan database tersebut terkait dengan anggota dewan dan keluarganya, khususnya di RS Mitra Keluarga. Hal ini merupakan aspek penting dalam memberikan pelayanan yang maksimal. Sebagai pasien, tentu semua orang ingin mendapatkan layanan yang nyaman, aman, dan pulang dalam kondisi sehat,” ungkap…

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid mengatakan, Jawa Tengah ditargetkan segera memiliki embarkasi asrama haji sendiri untuk penyelenggaraan haji tahun 2025. Ini dipandang penting, karena Jateng memiliki jumlah jemaah haji terbanyak ketiga di Indonesia. “Memang Jawa Tengah ini, kami punya target di tahun 2025-2029 akan mempunyai sebuah embarkasi asrama haji baru yang sudah kita bicarakan 5 tahun yang lalu. Ini kita persiapkan nanti untuk bisa dilaksanakan di tahun 2025 yang akan datang,” jelas Wahid saat memimpin pertemuan Komisi VIII DPR dengan Kepala Kanwil Kemenag Jateng di Semarang, Rabu (13/11/2024). Semarang sendiri memang belum memiliki asrama haji, yang ada…

Kuota pembimbing haji Indonesia idealnya adalah 1:45, atau satu pembimbing untuk 45 jemaah haji. Namun, yang saat ini diterapkan adalah 1:135, yang dinilai sebagai jumlah yang berlebihan dan tidak efektif. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Fikri Faqih dalam pertemuan dengan Kanwil Kemenag Jawa Tengah di Semarang, Rabu (13/11/2024). Menurut Fikri, rasio 1:45 tidak akan mengurangi kuota haji reguler secara signifikan. Meski demikian, jika harus diambil jalan tengah, ia mengusulkan rasio 1:90, meskipun hal ini tetap akan sedikit mengurangi kuota jemaah haji reguler. “Di sini terkonfirmasi juga melalui Kementerian Agama Wilayah Jawa Tengah bahwa rasio 1:135…

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik (Kunspik) ke Provinsi Lampung untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka penyusunan RUU Prolegnas Tahun 2025-2029 dan RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2025. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya Baleg DPR RI untuk memastikan bahwa penyusunan Prolegnas mendatang mencakup kebutuhan dan aspirasi seluruh lapisan masyarakat di daerah. Ketua Tim Kunspik Baleg DPR RI, Bob Hasan, yang memimpin kunjungan ini menjelaskan bahwa tujuan dari kunjungan tersebut adalah menggali masukan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, Prolegnas yang disusun diharapkan benar-benar mencerminkan prioritas yang relevan dengan kondisi daerah…

Dalam menghadapi persiapan haji tahun 2025, pendamping haji perempuan perlu ditambah untuk mendampingi jemaah haji perempuan. Hal ini penting untuk memenuhi kebutuhan khusus yang tidak dapat dilakukan oleh pendamping haji laki-laki. Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menyampaikan pandangannya kepada wbindonesia.com usai mengikuti pertemuan Komisi VIII DPR dengan Kanwil Kemenag Jawa Tengah di Semarang, Rabu (13/11/2024). “Saya merasakan sendiri bahwa saat ini banyak sekali permasalahan ibadah yang harus ditangani oleh pendamping perempuan. Beberapa syarat ibadah perempuan tidak dapat dilayani oleh pendamping laki-laki,” katanya. Selly melanjutkan, saat melaksanakan ibadah di Raudhah, tidak mungkin jemaah haji perempuan didampingi oleh pendamping laki-laki.…

Komisi II DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) ke Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah (Jateng). Kunspek ini bertujuan untuk meninjau kesiapan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Pilkada serentak pada 27 November 2024 mendatang. Dalam Kunspek tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, mengingatkan pentingnya netralitas aparatur negara, baik sipil maupun non-sipil. Menurutnya, netralitas ini sangat penting demi menjamin pelaksanaan Pilkada yang luber dan jurdil (langsung, umum, bebas, dan rahasia). “Damai atau tidaknya Jawa Tengah dalam Pilkada ini sangat tergantung pada netralitas penyelenggara, pelaksana, dan penjabat Gubernur, Bupati, serta Walikota. Jika tidak netral, ada potensi Pilkada menjadi tidak damai…

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, mendorong inovasi yang dapat meningkatkan tingkat partisipasi pemilih pemula dalam Pilkada serentak 2024. Pemilih pemula pada Pilkada 2024 kali ini sebagian besar merupakan generasi Z. Lebih lanjut, legislator dari PDI-Perjuangan itu mendorong KPUD di seluruh daerah untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Dia menyampaikan bahwa banyak anak muda dari generasi Z yang tertarik dengan politik untuk aktualisasi diri. “Pemilih pemula dari generasi Z dan milenial ini mencapai hampir 53 persen. Kesadaran mereka untuk memilih tentu berbeda dengan generasi saya,” ujarnya setelah Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kota Semarang, Provinsi Jawa…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, La Tinro La Tunrung, menyoroti potensi besar yang dimiliki Provinsi Sulawesi Tenggara (Sulteng) namun belum tergarap maksimal, terutama dalam hal pemasukan pajak daerah. Ia menilai salah satu permasalahan utama terletak pada pengelolaan pajak air permukaan yang memiliki peluang besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). “Sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022, khususnya Pasal 30 ayat 5, hubungan keuangan antara pusat dan provinsi harus dimanfaatkan dengan baik. Sebagai contoh, di Provinsi Sulawesi Selatan, pajak air permukaan pada pembangkit listrik dikenakan sekitar 10 rupiah per KWH. Meskipun nilainya kecil, jika menghasilkan satu miliar KWH per…

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengeluarkan Israel dari keanggotaan PBB. Menurutnya, Israel harus ditekan dan diisolasi dari komunitas internasional akibat kekejaman yang terus berlangsung. “Tendang keluar Israel dari PBB karena genosida yang dilakukan militer Israel terus berlangsung, dan korban semakin banyak berjatuhan,” kata Mardani dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/11/2024). Selain di Jalur Gaza, Palestina, Israel juga terus meningkatkan ketegangan di Timur Tengah dengan melancarkan serangan ke negara-negara seperti Lebanon dan Suriah. Sejak 7 Oktober 2023, serangan Israel di Gaza telah menyebabkan 43.665 warga Palestina tewas dan 103.076 orang terluka.…