Penulis: redaksi

Anggota Komisi V DPR RI, Bakri, menerima audiensi dari DPRD Provinsi Jambi terkait konsultasi program kegiatan infrastruktur strategis nasional sekaligus penyampaian berbagai aspirasi dari masyarakat Provinsi Jambi di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (14/11/2024). “Jadi, mereka datang ke sini dalam rangka menyampaikan aspirasi masyarakat Provinsi Jambi. Walaupun terkadang saya juga membawa aspirasi daerah, tapi hari ini mereka menyampaikan lengkap dari semua daerah. Ini saya pikir adalah momen yang bagus yang perlu ditindaklanjuti. Dan perlu juga dilakukan oleh kawan-kawan anggota komisi bidang lain,” kata legislator Dapil Jambi ini. Dalam pertemuan tersebut, Bakri menjelaskan bahwa pihaknya menerima masukan dan aspirasi khususnya terkait…

Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima laporan dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba terkait sejumlah CCTV yang tidak aktif, salah satunya berada di lokasi sel tahanan yang menjadi tempat kaburnya tujuh tahanan. Hal tersebut disampaikan Willy usai melakukan pertemuan dengan pihak Rutan Salemba yang diwakili oleh Plh Kepala Rutan Kelas I Salemba, Aris Setiawan. “Tadi kami sudah melakukan rapat dengan pihak Rutan, kebetulan hadir juga Plt Dirjen Pemasyarakatan, Pak Ambeg Paramarta, dan Plh Karutan Kelas I Salemba, Pak Aris. Kepala Rutan (Agung Nurbani) sedang diperiksa oleh pihak Lapas untuk didalami beberapa hal,” ujar Willy Aditya…

Anggota Komisi I DPR RI, Sabam Rajagukguk, mempertanyakan perbedaan mendasar antara fungsi Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) dengan Dewan Keamanan Nasional (Wankamnas), terkait perubahan atau revitalisasi yang tengah diproses. Hal ini disampaikan Sabam dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan Sekretaris Jenderal (Sesjen) Wantannas, Laksdya TNI T.S.N.B. Hutabarat, di ruang rapat Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (14/11/2024). Dalam rapat tersebut, Hutabarat menjelaskan bahwa pihaknya saat ini tengah menunggu persetujuan atau arahan dari Presiden terkait perubahan Wantannas menjadi Wankamnas. “Tadi saya mendengarkan presentasi Bapak, bahwa saat ini kami hanya menunggu persetujuan atau arahan dari Presiden mengenai perubahan…

Indonesia belum memiliki lembaga independen yang bertanggung jawab untuk mengukur Standar Pelayanan Minimal (SPM) jalan tol, termasuk memastikan kelayakan kondisi jalan. Saat ini, pengukuran SPM dan uji kelayakan jalan tol masih ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang juga berperan sebagai pelaksana pembangunan dan pengelola jalan tol melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menekankan perlunya lembaga independen untuk menguji kelayakan jalan tol guna menghindari potensi konflik kepentingan dan memastikan penerapan standar pelayanan yang optimal. “Kita berharap ada lembaga independen yang bisa menguji kelayakan jalan tol tersebut. Jangan…

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Desy Ratnasari, menyoroti pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) bagi Anggota DPR RI dan keluarganya. Desy menekankan pentingnya Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) untuk terus memperbarui database Anggota DPR RI dan keluarganya, guna memastikan pihak Rumah Sakit (RS) dapat memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. “Oleh karena itu, kami ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan database tersebut terkait dengan anggota dewan dan keluarganya, khususnya di RS Mitra Keluarga. Hal ini merupakan aspek penting dalam memberikan pelayanan yang maksimal. Sebagai pasien, tentu semua orang ingin mendapatkan layanan yang nyaman, aman, dan pulang dalam kondisi sehat,” ungkap…

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid mengatakan, Jawa Tengah ditargetkan segera memiliki embarkasi asrama haji sendiri untuk penyelenggaraan haji tahun 2025. Ini dipandang penting, karena Jateng memiliki jumlah jemaah haji terbanyak ketiga di Indonesia. “Memang Jawa Tengah ini, kami punya target di tahun 2025-2029 akan mempunyai sebuah embarkasi asrama haji baru yang sudah kita bicarakan 5 tahun yang lalu. Ini kita persiapkan nanti untuk bisa dilaksanakan di tahun 2025 yang akan datang,” jelas Wahid saat memimpin pertemuan Komisi VIII DPR dengan Kepala Kanwil Kemenag Jateng di Semarang, Rabu (13/11/2024). Semarang sendiri memang belum memiliki asrama haji, yang ada…

Kuota pembimbing haji Indonesia idealnya adalah 1:45, atau satu pembimbing untuk 45 jemaah haji. Namun, yang saat ini diterapkan adalah 1:135, yang dinilai sebagai jumlah yang berlebihan dan tidak efektif. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Fikri Faqih dalam pertemuan dengan Kanwil Kemenag Jawa Tengah di Semarang, Rabu (13/11/2024). Menurut Fikri, rasio 1:45 tidak akan mengurangi kuota haji reguler secara signifikan. Meski demikian, jika harus diambil jalan tengah, ia mengusulkan rasio 1:90, meskipun hal ini tetap akan sedikit mengurangi kuota jemaah haji reguler. “Di sini terkonfirmasi juga melalui Kementerian Agama Wilayah Jawa Tengah bahwa rasio 1:135…

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik (Kunspik) ke Provinsi Lampung untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka penyusunan RUU Prolegnas Tahun 2025-2029 dan RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2025. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya Baleg DPR RI untuk memastikan bahwa penyusunan Prolegnas mendatang mencakup kebutuhan dan aspirasi seluruh lapisan masyarakat di daerah. Ketua Tim Kunspik Baleg DPR RI, Bob Hasan, yang memimpin kunjungan ini menjelaskan bahwa tujuan dari kunjungan tersebut adalah menggali masukan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, Prolegnas yang disusun diharapkan benar-benar mencerminkan prioritas yang relevan dengan kondisi daerah…

Dalam menghadapi persiapan haji tahun 2025, pendamping haji perempuan perlu ditambah untuk mendampingi jemaah haji perempuan. Hal ini penting untuk memenuhi kebutuhan khusus yang tidak dapat dilakukan oleh pendamping haji laki-laki. Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menyampaikan pandangannya kepada wbindonesia.com usai mengikuti pertemuan Komisi VIII DPR dengan Kanwil Kemenag Jawa Tengah di Semarang, Rabu (13/11/2024). “Saya merasakan sendiri bahwa saat ini banyak sekali permasalahan ibadah yang harus ditangani oleh pendamping perempuan. Beberapa syarat ibadah perempuan tidak dapat dilayani oleh pendamping laki-laki,” katanya. Selly melanjutkan, saat melaksanakan ibadah di Raudhah, tidak mungkin jemaah haji perempuan didampingi oleh pendamping laki-laki.…

Komisi II DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) ke Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah (Jateng). Kunspek ini bertujuan untuk meninjau kesiapan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Pilkada serentak pada 27 November 2024 mendatang. Dalam Kunspek tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, mengingatkan pentingnya netralitas aparatur negara, baik sipil maupun non-sipil. Menurutnya, netralitas ini sangat penting demi menjamin pelaksanaan Pilkada yang luber dan jurdil (langsung, umum, bebas, dan rahasia). “Damai atau tidaknya Jawa Tengah dalam Pilkada ini sangat tergantung pada netralitas penyelenggara, pelaksana, dan penjabat Gubernur, Bupati, serta Walikota. Jika tidak netral, ada potensi Pilkada menjadi tidak damai…