Penulis: redaksi

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menggelar Kickoff Meeting Penyusunan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK). Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menegaskan bahwa penyusunan RITIK adalah langkah strategis menuju Indonesia Emas 2045, yang sejalan dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Ia berharap RITIK menjadi panduan utama dalam pengembangan infrastruktur dan layanan teknologi informasi yang modern dan terintegrasi di lingkungan Setjen DPR RI. “RITIK diharapkan menjadi panduan utama dalam mengembangkan infrastruktur dan layanan teknologi informasi dan komunikasi yang modern serta terintegrasi di lingkungan Setjen DPR maupun dengan pihak-pihak luar. Melalui arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)…

DPR RI menyampaikan keterangannya atas Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap UUD Tahun 1945, di Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024). Digelar secara daring, Tim Kuasa DPR yang diwakili oleh M. Nasir Djamil memaparkan 4 (empat) poin. Di mana, ia menegaskan kedudukan DPR secara umum soal pemberian prioritas pengelolaan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) ke organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan. “Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian materil UU 3/2020 terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam Perkara Nomor…

Hari ini, Senin (18/11/2024), Komisi III DPR RI menggelar fit and proper test (Uji Kepatutan dan Kelayakan) bagi Calon Pimpinan dan Calon Dewan Pengawas KPK. Agenda fit and proper test diawali dengan pengambilan nomor urut dan pembuatan makalah yang sudah dimulai sejak pukul 08.00 pagi. Selama satu jam kemudian, Capim dan Calon Dewas KPK diminta untuk membuat makalah yang kemudian dilanjutkan dengan sesi wawancara dan pendalaman. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, saat membuka sesi pengambilan nomor urut dan pembuatan makalah Capim dan Cadewas KPK, mengapresiasi semua calon yang hadir. “Bapak/Ibu sudah sampai di ruangan ini sesuatu yang sangat luar…

Dalam upaya meningkatkan pelayanan ibadah haji, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyatakan dukungannya terhadap pelibatan personel TNI dan Polri sebagai petugas haji pada musim haji 2025. Dukungan ini muncul saat Marwan menghadiri acara Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Haji yang digelar di Medan, Jumat (15/11/2024), di mana ia berbagi pandangannya tentang pentingnya kontribusi pihak keamanan nasional untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan jemaah haji Indonesia. Marwan menjelaskan, pelibatan personel militer dan kepolisian bukanlah gagasan baru. “Sudah lama mereka terlibat, baik polisi maupun tentara, dalam membantu proses haji,” ujarnya, menyoroti peran mereka selama bertahun-tahun dalam mengatur kelancaran ibadah di Tanah Suci. Kementerian…

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago mengaku prihatin denganbanyaknya masyarakat Indonesia yang lebih percaya untuk berobat ke luar negeri, khususnya ke Malaysia, daripada berobat di dalam negeri. “Sayang ya 80 persen rumah sakit di Penang itu isinya orang Indonesia semua. Saya kemarin ke sana, walaupun saya senang karena saya berobat di sana dilayani dengan sangat baik, ramah, kemudian teratur, murah, tapi saya sedih, kok bisa 80 persen orang Indonesia ada di sana,” ujar Irma saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi IX DPR RI ke Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan, di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (14/11/2024). Irma…

Penolakan terhadap rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen datang dari berbagai kalangan. Kenaikan PPN ini dinilai berdampak negatif terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief, saat dihubungi pada Sabtu (16/11/2024). Hendry Munief meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali rencana kenaikan PPN demi menjaga stabilitas ekonomi Indonesia pada tahun 2025. Menurutnya, saat ini bukan waktu yang tepat untuk menaikkan pajak, terutama ketika semua pihak tengah berupaya memulihkan ekonomi nasional. “Pasca Covid-19, ekonomi kita belum sepenuhnya pulih. Hal ini terbukti dari pendapatan pajak tahun 2024…

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyelenggarakan Rapat Pleno untuk mendapatkan masukan atau pandangan dari Anggota Baleg terhadap kompilasi RUU yang masuk dalam usulan Prolegnas 2025-2029. Dalam rapat tersebut, Anggota Baleg dipersilakan untuk menyampaikan pandangannya Setelah Tim Ahli Baleg menyampaikan presentasi kompilasi usulan RUU dari hasil penyerapan aspirasi, RDP-RDPU, serta usulan dari Anggota DPR, Komisi, Fraksi dan masyarakat. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Martin Manurung mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Khas masuk ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2025-2029. “Saya cuma menambahkan, ada satu RUU, pada waktu kunjungan kerja Baleg ke Provinsi Sumatera…

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui RUU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2025. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja Baleg DPR RI bersama Menteri Hukum serta Panitia Perancang Undang-Undang DPD, di Ruang Rapat Baleg DPR RI, Jakarta, Senin malam (18/11/2024). RUU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty awalnya usulan berasal dari Baleg, namun kemudian disepakati menjadi usulan Komisi XI DPR. Dengan demikian, naskah akademik dan draf RUU disiapkan oleh Komisi XI DPR. “Komisi XI mengajukan dalam surat tersebut, mengajukan usulan prolegnas prioritas tahun 2025 sebelumnya ada RUU yang diajukan di-drop, kemudian diganti RUU Pengampunan Pajak. Yang dari Baleg kita drop,” Ketua…

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Rahayu Saraswati, dalam perhelatan Parliamentary COP29 di Baku, Azerbaijan, Sabtu (16/11/2024), menyampaikan bahwa Indonesia, meskipun memiliki populasi sekitar 280 juta jiwa dan merupakan negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, dengan bonus demografi yang sangat besar, yaitu lebih dari 52 persen generasi Z dan milenial, secara umum dapat beradaptasi dengan baik terhadap perubahan iklim. Saraswati juga mengungkapkan bahwa Indonesia sebelumnya mampu mengatasi pandemi COVID-19 dengan baik. Lebih lanjut, Saraswati mengajak anggota parlemen global untuk mengambil langkah-langkah dalam kerangka adaptasi iklim. Pertama, mendorong pendidikan dan pelatihan untuk warga lokal agar mereka memiliki keterampilan…

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Ravindra Airlangga, menegaskan pentingnya pendanaan iklim yang lebih mencerminkan true cost untuk mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global. Hal ini disampaikan dalam Parliamentary COP29 di Baku, Azerbaijan, Sabtu (16/11/2024). Ravindra mengungkapkan bahwa negara-negara berkembang menjadi pihak yang paling terdampak oleh perubahan iklim, meskipun kontribusi mereka terhadap emisi karbon jauh lebih kecil dibandingkan negara-negara maju. “Sebanyak 79 persen dari emisi CO₂ historis berasal dari segelintir negara maju. Namun, negara berkembang yang justru menanggung dampak terbesarnya. Oleh karena itu, komitmen pendanaan dari negara-negara maju yang diinisiasi UNFCCC menjadi hal penting yang…