Penulis: redaksi

Setelah merampungkan Rapat Pemilihan dan Penetapan Pimpinan KPK masa jabatan 2024-2029, Komisi III kembali menggelar Rapat Konsultasi dan Pendalaman Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan Tahun 2024-2029 untuk 10 Calon Dewan Pengawas KPK, pada Rabu (20/11/2024). Dalam salah satu sesi pendalaman dengan Cadewas Mirwazi, Anggota Komisi III Nasir Djamil mengungkapkan harapannya agar Capim dan Cadewas KPK terpilih nantinya dapat bersinergi bersama untuk meningkatkan integritas KPK. Integritas itu, lanjut Nasir, penting agar KPK dapat menjadi lembaga yang transparan dan akuntabel. “Mudah-mudahan Dewas ke depan yaitu bisa berkolaborasi sehingga bisa meningkatkan integritas KPK melalui transparansi, keterbukaan, dan akuntabilitas,” kata Politisi Fraksi PKS tersebut,…

Read More

Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal (Ittama Setjen) DPR RI mencatatkan prestasi membanggakan dengan memperoleh sertifikat SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang diterbitkan oleh PT Sucofindo sebagai lembaga sertifikasi. Sertifikat ini diserahkan langsung oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Kukuh S. Achmad dalam acara Bulan Mutu Nasional 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Tanah Abang, Jakarta, Rabu (20/11/2024). Menerima langsung penghargaan tersebut, Inspektur II Ittama Setjen DPR RI Furcony Putri Syakura menyampaikan bahwa prestasi ini adalah komitmen nyata untuk membangun sistem tata kelola yang berintegritas dan bebas dari praktik penyuapan di linkungan Setjen DPR RI. Keberhasilan ini, ungkapnya, tidak…

Read More

Belakangan ini, RUU yang mengatur larangan konsumsi daging anjing dan kucing menuai sorotan. Hal itu lantaran, RUU yang diusulkan oleh Yayasan JAAN Domestic Indonesia tersebut sempat diusulkan untuk dihapus, dan akhirnya tidak masuk dalam Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029. Menanggapi itu, Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, mengatakan bahwa DPR memang tidak bisa serta merta mengeluarkan aturan melarang konsumsi daging anjing dan kucing. Sebab, perlu ada kajian dan pendekatan utuh yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. “Harus melibatkan para ahli yang terkait, sehingga ada pendekatan yang utuh, baik sosiologi, psikologi, antropologi, dan suara-suara masyarakat secara utuh,” kata Daniel kepada media, di…

Read More

Komisi I DPR RI akan selalu siap mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar kepentingan nasional Indonesia dapat dicapai melalui upaya-upaya diplomasi ekonomi, termasuk pertimbangan peluang Indonesia bergabung dalam BRICS. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto dalam diskusi bertema Menakar Untung Rugi Rencana Keikutsertaan Indonesia dalam BRICS yang digelar di Ruang Abdul Muis, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2024). “Selain itu, selaku pimpinan Komisi I DPR RI yang menaungi urusan luar negeri, kami juga bertanggung jawab untuk terus memberikan masukan yang konstruktif terhadap pembuatan kebijakan luar negeri Indonesia,” ujar Politisi Fraksi Partai Demokrat ini. Lebih lanjut, ungkap Anton,…

Read More

Di ruang kerja Komisi VIII DPR RI, sekelompok guru calon pengawas dari seluruh Indonesia menyampaikan aspirasi mereka kepada Anggota Komisi VIII, Abdul Fikri Faqih. Dalam suasana penuh harapan, para guru ini mengungkapkan keluh kesah mereka terkait tertundanya pengangkatan sebagai pengawas madrasah, meski telah melewati rangkaian seleksi ketat yang difasilitasi oleh Kementerian Agama (Kemenag). Ajid Abdul Majid, perwakilan dari Komunitas Guru Calon Pengawas, menjelaskan bahwa mereka telah menuntaskan setiap tahap seleksi, termasuk administrasi, ujian berbasis komputer (CBT), serta penyusunan dan pertahanan makalah. Para peserta yang lolos mengikuti diklat intensif selama satu bulan di provinsi masing-masing. “Kami sudah lulus dan memegang sertifikat…

Read More

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) terkait progres dan evaluasi pelaksanaan program hingga triwulan ke-3 tahun 2024 dan program strategis 2025, Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan menyoroti peran BIG dalam mengatasi perselisihan tata ruang yang ada di kabupaten maupun di provinsi. Rokhmat menilai perselisihan yang terjadi kerap menjadi hambatan terhadap iklim investasi di suatu wilayah. ”Di beberapa kabupaten yang antara eksekutif dan legislatif belum tercapainya sebuah kesepakatan. Mana tata ruang yang buat industri, mana yang buat pertanian. Sehingga ini menjadi tumpang tindih. Sehingga investor takut untuk investasi. Ujung-ujungnya, akhirnya investor kabur. Nah, kehadiran geospasial…

Read More

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengungkapkan bahwa Baleg periode 2024-2029 memiliki semangat tinggi dalam menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Baleg berkomitmen menyusun daftar prolegnas yang dapat dijalankan secara efektif. “Kami ingin menyusun daftar rancangan undang-undang yang realistis untuk diselesaikan, baik per tahun maupun selama lima tahun ini. Oleh karena itu, saya tadi mengusulkan, sebelum masuk ke rapat panitia kerja (panja), setelah menerima usulan dari pemerintah, perlu dilakukan rapat pleno secara lengkap,” ujar Doli dalam Rapat Kerja bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, serta DPD RI. Rapat ini membahas RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor…

Read More

Ekonomi kreatif kini menjadi sorotan sebagai pilar baru yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Anggota Komisi VII DPR RI dari daerah pemilihan Sukabumi, Iman Adinugraha, menekankan pentingnya strategi konkret agar sektor ini dapat berkembang dan memberikan dampak luas, termasuk di daerah. Dalam pernyataannya Selasa (19/11/2024), Iman menggarisbawahi dua hal penting. Pertama, perlunya percepatan regulasi yang mendukung sektor ekonomi kreatif, termasuk pembentukan dinas khusus di tingkat daerah. Kedua, ia menyoroti pentingnya tambahan anggaran sebesar Rp2,4 triliun bagi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) serta Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf). Tambahan anggaran tersebut, menurut Iman, sangat krusial untuk mendukung program prioritas, menciptakan…

Read More

Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, mempertanyakan kenaikan harga minyak goreng rakyat atau Minyakita yang melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Berdasarkan laporan Kementerian Perdagangan, harga Minyakita meningkat dari HET Rp15.700 per liter menjadi Rp17.058 per liter di 82 kabupaten/kota di Indonesia. Bahkan, di 32 daerah, harga Minyakita telah mencapai Rp18.000 per liter. “Sungguh miris, pemerintah tidak mampu mengontrol harga Minyakita dari tahun ke tahun. Bahkan, trennya terus meningkat. Padahal, Indonesia adalah penghasil crude palm oil (CPO) terbesar di dunia,” ujar Mufti Anam, Selasa (19/11/2024). Melihat data tersebut, Mufti mendesak pemerintah untuk bertindak tegas terhadap pedagang…

Read More

Revisi Undang-Undang tentang Pilkada dan Pemilu masuk dalam kategori revisi bersifat kumulatif terbuka untuk menyesuaikan sejumlah pasal sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengusulkan agar revisi kedua UU tersebut dilakukan secara menyeluruh. Menurut Doli, revisi menyeluruh diperlukan untuk memperbaiki sistem pemilu dan pilkada secara utuh, bukan parsial. Hal ini disampaikannya dalam rapat Baleg di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024), saat membahas program legislasi nasional (Prolegnas). Dalam rapat tersebut, Doli juga menekankan pentingnya pelaksanaan revisi dalam waktu yang tidak berdekatan dengan penyelenggaraan pemilu. “Kita akan…

Read More