Penulis: redaksi

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, menyuarakan dukungan terhadap Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKtP). Ia menegaskan bahwa kampanye ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya target nomor 5 tentang kesetaraan gender dan nomor 16 tentang keadilan dan masyarakat damai. “Kampanye ini mendukung SDGs, terutama target untuk menghapus semua bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta menciptakan masyarakat inklusif yang menjunjung tinggi keadilan dan hak asasi manusia,” ujar Sara dalam keterangan tertulis kepada WBIndonesia.com, di Jakarta, Selasa (26/11/2024). Sara menyoroti tantangan besar yang masih dihadapi Indonesia dalam mencapai target SDGs, termasuk angka…

Sekretariat Jenderal DPR RI telah menyatakan kesiapannya dalam mengikuti evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Evaluasi Reformasi Birokrasi nantinya akan diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Diketahui, terdapat dua jenis evaluasi, yaitu Evaluasi Internal dan Evaluasi Eksternal. Evaluasi Internal dilakukan oleh Evaluator Internal, sedangkan Evaluasi Eksternal akan dilakukan oleh Evaluator Meso dan Evaluator Nasional. Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Administrasi, Sumariyandono, pada Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI yang diselenggarakan di Hotel Marriott Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (25/11/2024). “Kalau di atas kertas kita akan mengatakan bahwa penilaian-penilaian atau ukuran-ukuran yang selama ini…

Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Fikri Faqih berharap Pemerintah RI terus berusaha meningkatkan kesejahteraan para guru di Indonesia, baik guru yang bekerja di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) maupun di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag). Hal ini disampaikan oleh Fikri Faqih saat momentum Hari Guru Nasional pada Senin (25/11/2024). “Pertama, saya mengucapkan selamat Hari Guru Nasional 25 November 2024 untuk para guru di seluruh tanah air, kedua saya berharap Pemerintah meningkatkan kesejahteraan guru, baik yang berstatus PNS dan PPPK, maupun guru non-ASN, yang dibawah Kemenag maupun Kemendikdasmen,” kata Fikri dalam keterangannya. Seiring dengan tugas guru profesional…

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Bramantyo Suwondo, menegaskan bahwa kualitas pangan dan gizi merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Masalah gizi dan ketahanan pangan menjadi isu sentral dalam pertemuan BKSAP dengan para pakar di Institut Pertanian Bogor (IPB), Senin (25/11/2024). “Program makan bergizi yang digagas pemerintah adalah langkah strategis. Dengan adanya wacana ini, kita memiliki peluang besar untuk memastikan kebutuhan gizi masyarakat terpenuhi dengan baik,” ujarnya usai menghadiri BKSAP Day bertema Memperkuat Diplomasi Indonesia untuk Ketahanan Pangan dan Gizi di Kota Bogor, Jawa Barat. Program ini sejalan dengan visi Indonesia 2045 yang menargetkan terciptanya Generasi Emas.…

Tim Komisi X DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Pemkot Surabay dalam rangka menampung aspirasi terkait persoalan pendidikan. Mulai dari adanya isu kurikulum merdeka, PPDB Zonasi, penerapan Ujian Nasional (UN) maupun Asesmen Nasional (AN) “Terkait dengan PPDB ini banyak sekali masukan-masukan, agar beberapa rekrutmen siswa baru di jalur zonasi, prestasi dan jalur afirmasi. Nah slot (rekrutmen) untuk zonasi ini agar dikurangi, dan slot (rekrutmen) untuk prestasi ditambah. Nah, masukan-masukan ini nanti akan kami diskusikan dan tentunya diformulasikan dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen),” ucap Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani saat memimpin Tim Kunjungan Kerja…

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menekankan pentingnya penyusunan data baseline sebelum pelaksanaan program makan siang bergizi yang dicanangkan pemerintah. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan efektivitas program dapat diukur secara akurat. Program makan bergizi gratis ini tidak hanya sekadar menyediakan makanan, tetapi juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia, sebagai bagian dari investasi pemerintah dalam sumber daya manusia. “Untuk keberhasilan program ini, data baseline sangat penting. Dengan adanya data tersebut, efektivitas program makan bergizi dapat diukur dan berjalan sesuai harapan,” ujar Mardani setelah menghadiri BKSAP Day di Institut Pertanian Bogor (IPB), yang mengusung tema Memperkuat Diplomasi…

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI Desy Ratnasari menilai, bahwa minimnya sosialisasi terkait Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan mengakibatkan kerancuan dalam pelayanan antara legislatif dan eksekutif. Padahal, lanjutnya, sesuai UU tersebut, Anggota DPR RI juga merupakan tergolong pejabat negara yang diatur dalam aturan tersebut. Hal itu diungkapkan usai melakukan pertemuan dengan Angkasa Pura, Gapura Angkasa, dan Airlines beserta seluruh jajaran terkait pengawasan terhadap layanan Joumpa Airport VIP Service and Lounge kepada Anggota DPR RI di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai International Airport, Denpasar, Bali, Senin (25/11/2024). “Oleh karena itu, tentu Anggota DPR RI memiliki hak…

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Indah Kurnia, menyatakan bahwa Bandara Internasional Ngurah Rai Bali sebagai Injourney Airport telah siap memberikan layanan paripurna untuk mendukung aktivitas kedewanan dengan mengutamakan kemudahan dan kenyamanan. “Bandara Ngurah Rai sudah siap dengan layanan paripurna. Beberapa fasilitas, seperti layanan kesehatan untuk situasi darurat, kebersihan, dan kenyamanan, telah disediakan dengan baik. Kami berharap bandara ini tidak hanya baik pelayanannya bagi kami yang sering melakukan rapat kerja, tetapi juga menjadi destinasi unggulan di tingkat dunia,” ujar Indah kepada WBIndonesia.com di Denpasar, Bali, Senin (26/11/2024). Indah menambahkan bahwa hasil pengawasan ini akan dilaporkan dalam rapat pleno…

Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan salah satu fokus utama memantau penegakan hukum terhadap tambang ilegal yang semakin meresahkan. Anggota Komisi III DPR RI, Martin Daniel Tumbelaka, menegaskan bahwa tambang ilegal, terutama tambang emas di NTB, telah menimbulkan kerugian besar bagi negara dan harus segera ditangani. “Yang menjadi sorotan kami adalah penegakan hukum terhadap tambang-tambang ilegal. Bahkan, KPK sudah turun dan memberikan pernyataan terkait tambang ilegal, khususnya tambang emas di NTB. Kami ingin mengetahui langkah-langkah yang telah diambil Polda NTB dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB dalam memberantas tambang ilegal di…

Sengketa tanah adat kembali menjadi isu serius di Indonesia, terutama ketika melibatkan masyarakat adat dan korporasi besar. Dalam Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi III DPR RI ke Polda Sumatera Barat, anggota Komisi III Sarifuddin Sudding menerima aspirasi dari masyarakat terkait konflik tanah adat atau tanah ulayat yang diduga dirampas oleh PT Wilmar. Aspirasi ini disampaikan langsung oleh sejumlah ibu-ibu saat bertemu dengannya di sela-sela kunjungan kerja. “Iya, tadi saya mendapat aspirasi dari masyarakat di situ terkait masalah tanah adat, tanah ulayat mereka yang dirampas oleh perusahaan Wilmar,” ujar Sarifuddin kepada WBIndonesia.com usai mengikuti Kunspek di Mapolda Sumbar, Padang, Senin (25/11/2024). Sarifuddin menjelaskan…