Penulis: redaksi

Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian menyoroti rencana pemerintah yang akan melakukan pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Menurutnya, pensiun dini PLTU merupakan bagian dari strategi transisi energi. “Pembangunan PLTU membutuhkan dana besar. Jika memang harus dipensiunkan, kita harus mencari solusi agar investasi ini tidak terbuang sia-sia dan tetap memiliki nilai,” terang Kawendra dalam agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo beserta subholding di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2024). Di sisi lain, Politisi Fraksi Partai Gerindra ini mengapresiasi capaian PT PLN (Persero) yang pernah menduduki peringkat teratas di Asia…

Anggota Komisi XII DPR RI, Nevi Zuairina menekankan pentingnya elektrifikasi 100 persen di seluruh Indonesia dan memastikan bahwa setiap rumah – bukan hanya desa – memiliki akses listrik yang memadai. Menurutnya, pemenuhan terhadap elektrifikasi 100 persen merupakan bagian dari upaya untuk memenuhi Sila Kelima Pancasila, di mana seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan pelayanan yang baik, termasuk dalam hal penyediaan listrik. Nevi menjelaskan bahwa elektrifikasi harus dilihat dari perspektif akses listrik di setiap rumah di seluruh Indonesia. Target tahun 2025 menjadi momen krusial, di mana diharapkan semua rumah telah terpasang meteran listrik. Menurut laporan yang diterima, masih terdapat ribuan rumah di…

Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan menegaskan dukungan penuh kepada Dewan Energi Nasional (DEN) dalam upaya mencapai kedaulatan energi di Indonesia. Dalam keterangan yang diterima Parlementaria, Rohmat mengapresiasi langkah-langkah yang diambil DEN dalam melaksanakan tugas yang telah diamanatkan oleh Presiden Prabowo Rohmat menjelaskan bahwa salah satu program strategis yang didukung oleh Komisi XII adalah Program B50. Program ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi, yang selama ini menghabiskan banyak devisa negara. Dengan implementasi program ini, diharapkan dapat tercipta kemandirian energi yang lebih baik dan berkelanjutan. Lebih lanjut, Rokhmat menyatakan komitmen Komisi XII untuk mendukung pengembangan energi terbarukan…

Anggota Komisi V DPR RI, Tamanuri menilai kesiapan mitra Komisi V DPR RI dalam menyambut libur Natal dan tahun baru sudah cukup baik. Meski begitu ia meminta berbagai pihak untuk bersiap menghadapi cuaca ekstrem di akhir tahun yang berpotensi menimbulkan gangguan di libur Natal dan tahun baru (Nataru). “Kesiapan dari masing-masing instansi sudah cukup, lumayan. Kami sendiri di Komisi V sudah mengunjungi 3 tempat yaitu Medan, Surabaya dan (Pelabuhan) Merak. Semuanya sudah siap akan tetapi karena kondisi sekarang ini yang tidak bisa kita perkirakan karena yang namanya (cuaca) ekstrem,” tuturnya saat ditemui di Senayan, Jakarta pada Rabu (4/12/2024). Legislator Dapil…

Anggota DPR RI memiliki hak yang melekat, yang salah satunya adalah Hak Protokoler. Namun, terkadang, publik menilai hak ini meresahkan karena dirasa mengganggu aktivitas masyarakat. Persoalan Hak Protokoler ini mengemuka dalam Kunjungan Kerja Badan Usaha Rumah Tangga (BURT) DPR RI saat meninjau Bandara Adi Soemarmo di Boyolali, Jawa Tengah, Senin (02/12/2024). Dalam kesempatan itu, Anggota BURT DPR RI Rajiv mengingatkan agar para mitra, PT Angkasa Pura dan PT Gapura Angkasa bisa tetap mengutamakan masyarakat. “Ya terkadang kan ketika (publik) dengar nama DPR sudah sensitif duluan, pikirannya ke arah negatif. Jadi, pasti meskipun mungkin yang dilakukan tidak salah, tetap akan dipandang…

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menyambut baik kebijakan Presiden Prabowo yang menetapkan rata-rata kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5 persen. Ia menyebut langkah ini sebagai upaya penting dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja di tengah tingginya biaya hidup. “Kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5 persen ini merupakan hasil formula penghitungan UMP yang tentunya memerhatikan faktor inflasi, indeks tertentu, pertumbuhan ekonomi, dan menuju terpenuhinya kebutuhan hidup layak. Hal ini harus dilihat dari sisi hadirnya komitmen pemerintah dalam menjawab keluhan pekerja di Tanah Air,” terang Netty dalam rilis yang diterima WBIndonesia.com, Rabu (4/12/2024). Netty juga memberikan apresiasi kepada Menteri Ketenagakerjaan, Prof.…

Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq, menyoroti pernyataan Ustaz Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah yang dianggap menghina penjual es teh saat berdakwah. Ia meminta Kementerian Agama (Kemenag) untuk segera menerapkan sertifikasi bagi seluruh juru dakwah di Indonesia guna memastikan materi dakwah tetap sesuai dengan nilai-nilai keagamaan. “Kasus penghinaan yang terjadi kepada tukang es teh oleh seorang juru dakwah harus menjadi pembelajaran bagi kita. Kementerian Agama perlu melakukan sertifikasi juru dakwah,” ujar Maman dalam rilis yang diterima WBIndonesia.com, Rabu (4/12/2024). Insiden ini memicu kritik dari masyarakat dan berbagai tokoh. Gus Miftah, yang juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan…

Anggota Komisi XII DPR RI, Shanty Alda Nathalia, menyoroti pentingnya integrasi antara PT Weda Bay Nickel dan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park dalam pengelolaan nikel di Maluku Utara. Menurutnya, integrasi tersebut tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, tetapi juga memastikan keadilan dan transparansi dalam pengukuran kadar nikel bagi setiap penambang. “Integrasi ini bukan hanya soal jumlah 40% pasokan yang berasal dari Weda Bay, tetapi lebih tentang memastikan bahwa setiap penambang menerima pembayaran yang tepat berdasarkan hasil pengujian yang akurat,” ungkap Shanty dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XII DPR RI dengan Dirjen Minerba…

Anggota Komisi XII DPR RI, Cornelis, menegaskan pentingnya peran PLN dalam mendukung pembangunan di Kalimantan Barat, khususnya dengan menghadirkan listrik di desa-desa. Menurutnya, kehadiran listrik dapat meningkatkan kesejahteraan, perekonomian, pendidikan, serta memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi. Cornelis menekankan bahwa listrik desa adalah tanggung jawab negara dan PLN untuk memastikan akses yang merata bagi seluruh masyarakat, terutama di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). “Sebetulnya rata-rata desa di daerah Kabupaten Sanggau sudah hampir merata. Namun, terdapat beberapa dusun yang hingga kini memang belum dialiri listrik. Kita komitmen, pembangunan listrik ini harus merata di daerah Sanggau,” ungkap Cornelis dalam Rapat Dengar Pendapat…

DPR RI menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal ini disampaikan oleh Kuasa DPR RI, Anggota Komisi III DPR RI Martin Daniel Tumbelaka, dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perkara Nomor 85/PUU-XXII/2024 yang berlangsung secara virtual dari Ruang Konstitusi, Gedung Setjen DPR RI, Rabu (4/12/2024). Martin menjelaskan bahwa terdapat mekanisme kontrol yang jelas terkait pengelolaan anggaran operasional tiga lembaga utama, yaitu Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). “Anggaran operasional BI disetujui oleh DPR RI, anggaran OJK…