Penulis: redaksi

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera mendorong penguatan kerja sama antara Parlemen Indonesia dengan Bahrain. Hal tersebut ia sampaikan saat bertemu Ketua Shura Council Bahrain, H.E. Ali bin Saleh Al Saleh, mewakili Delegasi Indonesia yang hadir pada pertemuan APA Standing Committee on Sustainable Development, Manama, Bahrain, Minggu (8/12/2024). Pada kesempatan tersebut, Mardani berharap Ketua Shura Council Bahrain dapat berkunjung ke Indonesia untuk membicarakan lebih lanjut potensi kerja sama antarparlemen kedua negara. Mardani juga menyampaikan selamat kepada Shura Council Bahrain yang berada di urutan pertama untuk parlemen negara Arab dan 12 global dalam Indeks Kematangan Digital IPU 2024 (Digital Maturity Index). Indeks…

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menekankan pentingnya Asia untuk fokus pada peningkatan keahlian dalam pengembangan energi hijau. Dengan memberi perhatian lebih dan investasi pada pengembangan keahlian energi hijau, Asia dapat menjadi pasar tenaga kerja terdepan yang siap diserap oleh industri energi terbarukan. “Penyiapan pasar tenaga kerja untuk energi terbarukan dengan meningkatkan kepakaran hingga keterampilan para tenaga teknis, ahli hingga peneliti dalam industri energi terbarukan dapat menjadi penopang upaya negara-negara di Asia yang berjibaku mengurangi tingkat pengangguran,” urai Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, saat menyampaikan pandangannya di sela-sela pertemuan Asian Parliamentary Assembly (APA) Standing Committee on Economic and Sustainable Development,…

Anggota DPR RI Komisi VII dari Fraksi Partai Demokrat, Iman Adinugraha, melakukan kunjungan kerja ke PLTU Pelabuhan dan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pelabuhanratu pasca banjir bandang yang melanda wilayah tersebut beberapa waktu lalu. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung dampak kerusakan yang ditimbulkan serta mendiskusikan solusi dan langkah mitigasi agar kejadian serupa dapat dicegah di masa depan. Dalam kunjungannya, Iman menyampaikan keprihatinannya terhadap masyarakat yang terdampak, khususnya para nelayan dan pekerja sektor energi yang aktivitasnya terganggu akibat bencana tersebut. “Kejadian banjir bandang ini menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya pengelolaan lingkungan dan infrastruktur yang tangguh terhadap bencana. Saya di…

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Fathi, menyambut baik wacana pemerintah untuk membentuk Bank Emas, sebuah lembaga keuangan yang akan melayani masyarakat dalam pengelolaan dan penyimpanan emas sebagai bentuk investasi. Namun, ia mengingatkan pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “Bank emas adalah konsep yang potensial jika diimplementasikan dengan baik. Selain untuk investasi, masyarakat perlu merasa aman dan nyaman dalam memanfaatkan layanan bank emas. Pemerintah harus menjelaskan mekanisme, manfaat, dan bagaimana lembaga ini bisa inklusif untuk semua kalangan,” ujar Fathi dalam rilisnya kepada WBIndonesia.com di Jakarta,…

Ketua DPR RI, Puan Maharani menyoroti imbauan Pemerintah yang meminta perkantoran menyediakan fasilitas penitipan anak (daycare) untuk pegawainya. Puan mengatakan, tempat bekerja memang memiliki kewajiban menyediakan daycare sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (UU KIA). “Penyediaan fasilitas penitipan anak atau daycare di perkantoran sebenarnya memang bersifat wajib sesuai aturan dalam UU KIA yang merupakan inisiatif DPR,” kata Puan Maharani dalam keterangan persnya, Jumat (13/12/2024). Sebelumnya, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Dukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji meminta penyediaan daycare atau penitipan anak yang berkualitas di kantor atau lembaga. Sebagai upaya pemberian…

Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar mengapresiasi peran dan fungsi komplementer yang dilakukan oleh Dharma Wanita Persatuan (DWP) Setjen DPR RI. Meski demikian, ke depan peran tersebut tetap harus terus dievaluasi, agar manfaatnya semakin luas. “Dharma Wanita ini kan fungsinya komplementer dalam proses kegiatan yang ada di lingkungan DPR atau di Setjen DPR. Fungsi komplementer ini ke depan harus terus dievaluasi, supaya manfaatnya makin hari makin luas,” ujar Indra usai membuka Seminar dalam rangka peringatan Peringatan HUT ke-25 DWP Setjen DPR RI, di lingkungan Setjen DPR RI, Senayan Jakarta, Jumat (13/12/2024). Dilanjutkannya, kalau selama ini manfaatnya, sebatas silaturahim dan sosial…

Anggota Komisi VIII DPR RI, Haeny Relawati Rini Widyastuti menilai bencana yang terus berulang di akhir tahun, sebenarnya dapat diantisipasi jauh-jauh hari. Sebab, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memiliki irisan kerja dengan Kementerian PUPR, khususnya Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Terlebih bencana yang ada di Jawa Tengah memiliki irisan kewenangan dengan BBWS Pemali Juana, yang merupakan pelaksana teknis dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang bertugas mengelola sumber daya air di Wilayah Sungai (WS) Jratunseluna. “Di mana penanganan dari sungai, anak Sungai, yang melintasi antarkota dan kabupaten dalam satu provinsi ini kebijakannya ada di BBWS. Sedangkan untuk aspek kebencanaannya jika…

Ketua DPR RI Dr. (H.C), Puan Maharani meminta Pemerintah dan instansi terkait lainnya untuk melakukan antisipasi di titik-titik lokasi wisata jelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) demi kenyamanan masyarakat. Apalagi cuaca ekstrem diprediksi masih akan terjadi hingga akhir tahun nanti. “Peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) harus menjadi panggilan bagi Pemerintah, khususnya pemerintah daerah, untuk meningkatkan langkah antisipasi. Jangan sampai kita mengulang kesalahan yang sama soal bencana di lokasi wisata,” kata Puan Maharani dalam keterangan tertulis yang diterima WBIndonesia.com, di Jakarta, Rabu (11/12/2024). Mengutip keterangan BMKG, cuaca ekstrem di sejumlah wilayah di Indonesia dipicu beberapa fenomena…

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, mengecam keras serangan Israel ke Suriah, khususnya terhadap zona penyangga di Dataran Tinggi Golan. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional dan penghinaan terhadap kedaulatan negara. “Tindakan Israel ini jelas ilegal, melanggar hukum internasional. Setiap negara harus menghormati kedaulatan wilayah negara lain,” ujar Sukamta dalam keterangan tertulis kepada WBIndonesia.com di Jakarta, Kamis (12/12/2024). Serangan tersebut terjadi setelah jatuhnya pemerintahan Bashar Al Assad di Suriah, di mana Israel mengambil alih zona penyangga di Dataran Tinggi Golan. Sukamta mengingatkan bahwa wilayah ini secara internasional diakui sebagai bagian dari kedaulatan Suriah. “Dataran Tinggi Golan adalah wilayah kedaulatan Suriah,…

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, meminta Pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas atas pendudukan ilegal Israel di zona penyangga Dataran Tinggi Golan. Ia mengingatkan bahwa tindakan tersebut melanggar Piagam PBB dan sejumlah resolusi Dewan Keamanan. “Prinsip dalam Piagam PBB mengatur penghormatan atas kedaulatan dan integritas teritorial setiap negara. Pendudukan ini juga melanggar resolusi DK PBB nomor 242 tahun 1967, nomor 338 tahun 1973, dan nomor 497 tahun 1981,” ujar Sukamta. Sukamta menilai jatuhnya rezim Bashar Al Assad di Suriah menjadi momentum bagi rakyat Suriah untuk membangun kembali negara mereka. Namun, ia menekankan bahwa pendudukan Israel di Dataran Tinggi Golan dapat…