Penulis: redaksi

Miftah Maulana Habiburrahman, atau yang dikenal dengan Gus Miftah memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Agama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Langkah ini diambil Miftah setelah videonya yang mengolok-olok penjual es teh saat acara pengajian di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, pada Rabu (20/11/2024) viral di media sosial. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid mengaku dirinya sempat menelepon Gus Miftah untuk menegur candaan bernuansa merendahkan orang tersebut. Abdul Wachid menegur Gus Miftah agar mengevaluasi model dakwahnya agar jangan seperti dulu saat belum menjadi bagian dari pemerintahan, meskipun saat ini sudah mengundurkan…

Jarak yang terbilang cukup jauh dari pusat Kota Jakarta, ditambah kondisi jalan yang rusak nan mengocok perut, tak mengurangi semangat Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Setjen DPR RI untuk menyalurkan amanah para Muzaki (pembayar zakat) kepada orang yang berhak menerima zakat (Mustahik). Kali ini, Ketua UPZ Setjen DPR RI, Indra Pahlevi bersama dengan Ketua DKM Masjid Baiturrahman DPR/MPR/DPD RI, Suratna dan beberapa pengurus DKM mengunjungi salah satu musala di Kampung Balong Sambi, Desa Sukabakti, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. “Alhamdulillah UPZ Setjen DPR RI bekerja sama DKM Masjid Baiturrahman DPR/MPR/DPD RI hadir di Desa Sukabakti,…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Maria Yohana Esti Wijayati, menyampaikan komitmen DPR untuk memastikan implementasi kebijakan riset dan statistik mendukung pembangunan nasional. Sebab itu, ia menegaskan pentingnya peran BPS dan BRIN dalam menyediakan data akurat serta inovasi riset yang berdampak nyata bagi masyarakat. “Kami ingin memastikan bahwa data yang dihasilkan oleh BPS dapat menjadi fondasi kuat bagi perencanaan pembangunan daerah, sekaligus memastikan BRIN dapat memanfaatkan riset untuk mendorong inovasi yang relevan di NTT,” ujar Esti, sapaan akrabnya, saat membuka agenda pertemuan dengan Perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT Theresia Maria Florensia, Inspektur Utama BPS Dadang…

Imbas penurunan market share secara signifikan dalam lima tahun terakhir, Komisi VI DPR RI meminta PT Semen Indonesia Group (SIG) untuk alih status, dari operating holding menjadi strategic holding. Hal itu mengemuka dalam pertemuan Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI dengan PT SIG di Padang, Sumatera Barat, Jumat (6/12/2024). Dalam kesempatan itu, Komisi VI mengevaluasi kinerja PT SIG yang dinilai belum mengalami peningkatan sejak 2019. Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyebut, selain akibat kalah bersaing dengan swasta dengan kompetitor semen swasta, penurunan market share juga disebabkan oleh adanya kelebihan suplai (over supply) yang diproduksi PT SIG. “Pertama, kejadian ini sejak lima tahun lalu…

Pemerintah telah menetapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan mengalami kenaikan, dari 11 persen menjadi 12 persen, per Januari 2025 mendatang. Usai menemui Presiden Prabowo beberapa waktu lalu, DPR menegaskan bahwa kenaikan PPN ini disasar hanya untuk pembelian barang mewah, dengan tetap mengecualikan layanan dasar bagi masyarakat, seperti sektor kesehatan, pendidikan, perbankan, kebutuhan barang pokok. Ditemui WBIndonesia.com usai Kunjungan Kerja Reses ke Padang, Sumatera Barat, Jumat (6/12/2024), Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyebut bahwa kenaikan PPN menjadi 12 persen ini adalah amanat dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang sudah diputuskan oleh DPR bersama Pemerintah pada 2022 lalu. Walakin, Herman tetap…

Komisi VII DPR RI, dipimpin oleh Wakil Ketua Chusnunia Chalim, melakukan kunjungan kerja reses ke Provinsi Sumatera Selatan, Minggu (8/12/2024). Agenda ini bertujuan untuk mengevaluasi pengembangan desa wisata, UMKM, dan industri kreatif penunjang pariwisata, khususnya tenun songket yang menjadi kebanggaan daerah. Chusnunia menegaskan pentingnya penguatan sinergi antara sektor pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif agar potensi lokal dapat dioptimalkan. “Ini adalah satu tema yang bertemu: pariwisata, UMKM, dan industri kreatif. Setelah kunjungan lapangan, terlihat banyak kebutuhan pembenahan, baik dari sisi fisik maupun hal-hal esensial seperti pemasaran produk UMKM,” ujarnya. Dalam kunjungan ke Desa Wisata Kampung Pangan Inovatif Palembang, Chusnunia mencatat sejumlah…

Dalam kunjungan kerja reses ke Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Komisi II DPR RI menekankan pentingnya pembaruan regulasi pertanahan untuk menghadapi tantangan zaman. Anggota Komisi II DPR RI, Heri Gunawan, menyatakan bahwa Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 perlu segera direvisi untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer yang dihadapi masyarakat. “UU Pokok Agraria tahun 1960 sudah tidak sepenuhnya relevan dengan kondisi saat ini. Banyak persoalan pertanahan yang muncul di masyarakat, seperti sengketa agraria, dualisme peraturan, dan kebutuhan akan digitalisasi layanan pertanahan. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk memperbarui UU ini agar pemerintah dapat…

Anggota Komisi III DPR RI, Rikwanto, menyoroti berbagai persoalan yang dihadapi institusi penegak hukum di Sulawesi Tenggara dalam kunjungan kerjanya bersama mitra seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam dialog dengan mitra kerja tersebut, bahwa ia terima masukan aspirasi ini, termasuk keluhan mengenai kurangnya personel, peralatan, anggaran, hingga fasilitas dinas. “Memang benar adanya kekurangan-kekurangan itu. Mereka menyampaikan kebutuhan seperti kelengkapan dinas, rumah dinas yang memprihatinkan, hingga alat pendukung seperti helikopter untuk wilayah kepulauan yang sulit dijangkau,” ujar Rikwanto usai kunjungan reses Komisi III DPR RI di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Minggu (8/12/2024). Ia menegaskan pentingnya peningkatan fasilitas agar para penegak hukum…

Tim Komisi IV DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Dadahup, Kapuas, Kalimantan Tengah. Kunker tersebut dilakukan dalam rangka meninjau langsung perkembangan program ketahanan pangan (food estate) yang menjadi prioritas pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Anggota Komisi IV DPR RI Jaelani menekankan agar program food estate agar tak sebatas berbasis proyek, tetapi juga mampu menjadikan Kalimantan Tengah sebagai penopang pangan nasional dan mengurangi ketergantungan impor pangan. Karena itu, ia berharap adanya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan target swasembada pangan. “Kita sudah sama-sama bersepakat untuk berkolaborasi mengawal apa yang menjadi visi dari Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong percepatan Swasembada Pangan.…

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan pentingnya penguatan mitigasi bencana di Indonesia, terutama mengingat risiko bencana yang tinggi di berbagai daerah. Hal ini disampaikan usai rapat koordinasi bersama Kepala BNPB, Kepala BMKG, Pj Gubernur Jawa Barat, Plt Bupati Sukabumi, serta sejumlah instansi terkait untuk membahas penanganan bencana di Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (6/12/2024). Cucun menjelaskan bahwa koordinasi antara BMKG, BNPB, dan instansi terkait telah berjalan untuk mengidentifikasi potensi bencana di berbagai wilayah. Ia menyebut bahwa langkah antisipasi harus dilakukan bukan hanya di wilayah selatan Jawa Barat, tetapi juga di pusat-pusat metropolitan yang rentan. “BMKG sudah memberikan sinyal dan…