Penulis: redaksi

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, menyoroti tingginya angka putus sekolah (APS) di Sumatera Selatan yang mencapai 157.280 jiwa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka tertinggi ditemukan di Kecamatan Pemulutan. Untuk memastikan keakuratan data tersebut, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI yang dipimpin Esti turun langsung ke lapangan dan meninjau daerah tersebut. “Kami menemukan di Desa Pemulutan Ilir ada satu keluarga dengan ibu tunggal yang memiliki empat anak. Seharusnya, tiga dari mereka masih bersekolah, tetapi karena kondisi ekonomi yang sulit, anak pertamanya harus putus sekolah saat kelas 3 SMP,” ujar Esti kepada Parlementaria di…

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menilai pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) nantinya membawa dampak besar pada sektor investasi Indonesia. Sebab itu, sebutnya, kebijakan pembentukan BPI Danantara masuk menjadi bagian dari pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dirinya pun menegaskan bahwa salah satu tujuan utama pembentukan BPI Danantara adalah memperkuat pembiayaan sektor-sektor penting seperti infrastruktur dan energi.  “Danantara dibentuk sebagai Badan Investasi, tentu untuk menjamin ketersediaan pembiayaan khususnya infrastruktur dan energi,” tutur Herman melalui rilis media yang dikutip wbindonesia.com, di Jakarta, Sabtu (1/2/2025). Menurutnya,…

Usai pengambilan keputusan tingkat I antara Komisi VI DPR RI dan Pemerintah, maka RUU tentang Perubahan UU BUMN selanjutnya akan disahkan pada sidang paripurna yang dijadwalkan pada Selasa (4/2/2025) mendatang. Demikian pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Korpolkam) Sufmi Dasco Ahmad usai mengikuti agenda Pengambilan Keputusan RUU tentang Perubahan UU BUMN pada Rapat Kerja Tingkat I Komisi VI DPR RI bersama pemerintah di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Sabtu (1/2/2025). Diketahui, pembahasan RUU tentang Perubahan UU BUMN adalah dalam rangka mendorong agar BUMN menjadi lebih adaptif dan modern dalam mengantisipasi…

Komisi VI DPR RI menilai pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara) berpotensi meningkatkan pendapatan negara secara signifikan. Oleh karena itu, dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, salah satu poin penting yang dibahas adalah pembentukan BP Danantara sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan investasi negara. BP Danantara dirancang untuk mengoptimalkan pengelolaan aset negara berskala besar dengan koordinasi yang lebih baik di antara BUMN. Lembaga ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan aset negara guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Anggota Komisi VI DPR RI Budi Sulistyono menyatakan bahwa…

DPR RI melalui Komisi VI bersama pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Reformasi besar ini bertujuan memperkuat peran, tata kelola, serta daya saing Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar lebih adaptif menghadapi tantangan ekonomi global dan mampu berkontribusi optimal bagi perekonomian nasional. Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU BUMN Eko Hendro Purnomo menjelaskan bahwa sepanjang Januari 2025, Panja telah menggelar serangkaian rapat dengan akademisi, pakar, serta kementerian terkait guna memastikan perubahan regulasi ini sejalan dengan kebutuhan nasional. Ia menegaskan bahwa revisi ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan efisiensi BUMN, tetapi juga memastikan…

Komisi VI DPR RI menegaskan urgensi revisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) guna memperkuat peran strategis perusahaan negara dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Regulasi yang lebih adaptif dinilai diperlukan agar BUMN dapat berinovasi, bertransformasi, dan semakin kompetitif di tengah dinamika ekonomi yang semakin kompleks. Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN telah mengemuka sejak awal 2025. Komisi VI DPR RI, yang bertugas dalam pengawasan BUMN, berkomitmen untuk mendorong perubahan regulasi ini agar perusahaan-perusahaan pelat merah dapat lebih efektif, efisien, dan fleksibel dalam menjalankan perannya. Anggota Komisi VI DPR RI, Amin AK,…

Anggota Komisi VII DPR RI Ilham Permana menyoroti kasus perampokan brutal terhadap warga Ukraina, Igor Iermakov, oleh geng Rusia di Bali, yang terjadi baru-baru ini. Ilham menegaskan, kejadian ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki sistem keamanan dan penegakan hukum di Indonesia, sekaligus melindungi industri pariwisata yang menjadi andalan ekonomi nasional. “Kejadian ini sangat memprihatinkan dan tidak boleh dianggap sepele. Selain merugikan korban, kasus ini juga berpotensi merusak citra Indonesia sebagai negara yang aman dan ramah bagi wisatawan asing,” kata Ilham dalam keterangan tertulis yang diterima wbindonesia.com di Jakarta, Sabtu (1/2/2025). Desakan Penegakan Hukum yang Tegas Ilham mendesak aparat penegak hukum untuk…

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyatakan dukungannya terhadap program pemerintah yang menyediakan pemeriksaan kesehatan (medical check-up/MCU) gratis bagi masyarakat pada hari ulang tahun mereka. Menurutnya, program inovatif ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan melalui langkah preventif. “Program pemeriksaan kesehatan gratis di hari ulang tahun bukan hanya bentuk apresiasi dari pemerintah kepada warganya, tetapi juga langkah nyata dalam mendorong deteksi dini penyakit. Dengan begitu, masyarakat dapat lebih cepat mengambil tindakan jika ditemukan potensi gangguan kesehatan,” ujar Netty melalui rilis yang diterima WBIndonesia.com di Jakarta, Sabtu (18/01/2025). Namun, Netty juga mengingatkan masyarakat agar memastikan kartu BPJS Kesehatan…

Salah satu platform perdagangan daring, Bukalapak.com Tbk, secara resmi menyatakan akan menutup penuh layanan penjualan produk fisik pada tanggal 9 Februari 2025 mendatang. Keputusan ini diambil lantaran kontribusi penjualan produk fisik di platform tersebut hanya mencapai kurang dari 3 persen terhadap total pendapatan perusahaan, sehingga perlu dilakukan perubahan strategi bisnis. Sebagai perusahaan teknologi pengelola e-commerce karya anak bangsa yang mampu melantai di bursa dengan perolehan Initial Public Offering (IPO) terbesar dalam sejarah BEI, adanya kebijakan ini tentu membawa isu yang berdampak signifikan di antaranya kepastian nasib para pelapak, terutama UMKM. Menanggapi hal ini, Anggota Komisi VI DPR RI, Amin AK mengingatkan jajaran…

 Komisi VI DPR RI memastikan akan memanggil jajaran Direksi ID FOOD secara resmi terkait laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal hilangnya  147 aset senilai Rp3,32 triliun, yang diduga telah dikuasai pihak lain. Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini menyampaikan bahwa agenda ini digelar guna memaksimalkan fungsi pengawasan DPR terhadap kerja mitra kerja. Pernyataan ini disampaikannya melalui rilis media yang dikutip oleh WBIndonesia.com, di Jakarta, Selasa (21/1/2025). “DPR tentu segera memanggil dan minta klarifikasi jajaran ID FOOD. Menjadi agenda terdekat (Komisi VI). Tentu, itu tugas kita DPR. Pengawasan. Negara tak boleh dirugikan dan itu juga menghambat pelayanan ke rakyat,” tegas…