Penulis: redaksi

Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita Sari menyoroti masih lemahnya kepedulian sejumlah perusahaan terhadap perlindungan lingkungan hidup. Temuan tersebut mengemuka saat Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur dan memanggil sejumlah perusahaan sektor energi dan industri. “Dari empat perusahaan yang kami undang, hanya dua yang kooperatif. Ini menunjukkan masih ada perusahaan, baik BUMN maupun swasta, yang kepeduliannya terhadap lingkungan belum memadai,” ujar Ratna kepada wbindonesia.com di Gresik, Provinsi Jawa Timur, Kamis, (05/02/2026). Dalam kunjungan tersebut, Komisi XII DPR RI mengunjungi PT PGN Saka Energy serta melakukan pertemuan lanjutan dengan perusahaan lainnya. Berdasarkan hasil dialog, Ratna menegaskan pentingnya…

Anggota Komisi XIII DPR RI Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga menyoroti serius lemahnya pengamanan perlintasan batas negara di wilayah Kalimantan Utara. Terutama, di perbatasan langsung Indonesia–Malaysia yang membentang hampir 600 kilometer dan dinilai sangat rawan dari sisi pengawasan. Hal tersebut disampaikan Umbu usai rapat kerja Komisi XIII DPR RI bersama Kantor Wilayah Imigrasi Kalimantan Utara di Tarakan. Ia menegaskan, panjangnya garis perbatasan yang didominasi hutan, sungai, dan wilayah terbuka tanpa pembatas fisik, tidak sebanding dengan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) maupun sarana dan prasarana pengamanan yang ada saat ini. “Kami melihat langsung bahwa perlintasan batas ini sangat panjang, hampir enam…

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menegaskan bahwa penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan berpotensi menimbulkan keadaan darurat kesehatan. Ini terutama akan dirasakan bagi pasien penyakit kronis dan anak-anak yang membutuhkan terapi berkelanjutan. Sorotan ini menguat seiring laporan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) yang mencatat sedikitnya 30 kasus pasien gagal ginjal kehilangan akses layanan hemodialisis akibat status PBI yang tiba-tiba nonaktif tanpa pemberitahuan. Padahal, hemodialisis merupakan layanan penyelamat nyawa yang tidak dapat ditunda. “Ini bukan sekadar persoalan administrasi. Ini menyangkut hidup dan kesehatan pasien,” kata Edy melalui rilis yang diterima wbindonesia.com, Kamis (5/2/2026). Penonaktifan PBI tersebut merujuk…

Masih lebarnya kesenjangan antara kebutuhan dan produksi susu nasional menjadi perhatian serius DPR RI. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, menilai kondisi tersebut mencerminkan tantangan sekaligus peluang bagi penguatan industri susu nasional. “Permintaannya dengan produksinya masih ada gap tinggi. Sisi lain juga ada tantangan raw material ini diproduksi dan tempat produksinya itu,” ujar Chusnunia usai melakukan kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Frisian Flag Indonesia di Cikarang, Jawa Barat, Kamis (5/2/2026). Adapun rata-rata konsumsi susu masyarakat Indonesia saat ini baru mencapai sekitar 16,6 liter per kapita per tahun, jauh tertinggal dari standar Food and Agriculture…

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan pengembangan pariwisata nasional harus bertumpu pada penguatan tata kelola, khususnya dalam aspek kebersihan destinasi dan keselamatan wisatawan. Baginya, kedua hal tersebut harus menjadi fondasi utama untuk membangun pariwisata yang berkualitas, berkelanjutan, dan mampu bersaing di tingkat global. “Pariwisata tidak hanya berbicara tentang promosi dan peningkatan jumlah kunjungan. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana destinasi itu bersih, aman, dan nyaman bagi wisatawan,” ujar Saleh dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Kementerian Pariwisata di Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026). Lebih lanjut, ia juga menilai, persoalan kebersihan destinasi wisata…

Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) membahas Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Tahun 2026 serta isu-isu aktual. Rapat ini menjadi forum penguatan akuntabilitas pengawasan, terutama terkait capaian kinerja BPKH tahun 2025 dan kesiapan rencana kerja tahun 2026. Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan, Komisi VIII belum dapat menganalisis secara utuh situasi pengelolaan keuangan haji tahun 2025 karena belum mendapatkan uraian rinci penyebab target yang tidak tercapai. “Ada dua bagian ini. Satu, pengawasan tahun 2025 Komisi belum dapat menganalisa kira-kira seperti apa situasi. Kenapa umpamanya target tidak…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayati menilai, negara belum memberikan perhatian yang memadai terhadap isu kepemudaan, tercermin dari kecilnya anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Ia bahkan menyebut anggaran Kemenpora tahun ini sebagai yang terkecil selama ia menjadi anggota DPR RI. “Anggaran di pemuda dan olahraga itu cantolan di Kementerian Pemuda untuk kaitannya di pemudaan itu memadai besarnya. Ini kan besarnya terlalu kecil,” ujarnya kepada Parlementaria saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Semarang, Jawa Tengah, Rabu (4/2/2026). Ia membeberkan anggaran kementerian tersebut tahun ini hanya sekitar RP1,1 triliun. Ia menjelaskan, sekitar 90…

Anggota Komisi XII DPR RI, Ahmad Junaidi Auly, menegaskan bahwa komitmen transfer teknologi yang selaras dengan prinsip keberlanjutan lingkungan menjadi kunci utama dalam pengembangan industri baterai, sistem penyimpanan energi (Energy Storage System/ESS), dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) nasional. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat dengar pendapat umum Komisi XII DPR RI bersama PT Industri Baterai Indonesia (Indonesia Battery Corporation/IBC) di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (2/2/2026). Menurut Junaidi, pembangunan pabrik dan realisasi investasi memang merupakan fondasi penting dalam hilirisasi industri baterai. Namun, hal tersebut belum cukup untuk menjamin keberlanjutan industri dalam jangka panjang. Keberhasilan hilirisasi, kata dia, harus diukur dari…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Selly Andriany Gantina menyatakan perlunya pembentukan badan guru sebagai lembaga khusus yang menangani tata kelola, kesejahteraan, dan perlindungan guru secara terintegrasi. Menurutnya, persoalan guru di Indonesia saat ini bersifat kompleks dan lintas kementerian serta lembaga, tidak hanya berada di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tetapi juga mencakup guru di lingkungan Kementerian Agama, Kementerian Sosial, hingga satuan pendidikan di bawah kementerian lain. “Kondisi ini menuntut adanya satu badan yang secara khusus menangani seluruh persoalan guru, mulai dari tata kelola, manajemen, kesejahteraan, hingga perlindungan hukum,” ujar Selly dalam Audiensi Baleg DPR RI bersama Pengurus Besar…

Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menegaskan bahwa penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak harus berpihak pada korban, bukan justru mengkriminalisasi orang tua korban. Ia menilai negara wajib hadir memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban kejahatan seksual. Pendapat tersebut disampaikan Politisi Fraksi Partai PDI Perjuangan itu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Komnas HAM, serta Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Yakob Sinaga dan Emi Mulyaningsih selaku pihak korban pelanggaran HAM, yang digelar di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Senin (2/2/2026). Rieke…