Penulis: redaksi

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiro menilai kenaikan usia pensiun hingga 59 tahun dapat mengancam kesejahteraan pekerja di usia senja. Pasalnya, sebagian pekerja harus menunggu pencairan jaminan dana pensiun lebih lama. “Di Indonesia masih banyak pekerja pensiun di usia 56 tahun atau bahkan lebih muda. Kalau memaksa mereka menunggu usia 59 tahun dalam mencairkan jaminan pensiun maka bakal banyak pekerja yang harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan hidup selama masa tunggu tersebut,” ujarnya dalam keterangan rilisnya yang diterima WBIndonesia.com, di Jakarta, Kamis (16/01/2025). Seperti diketahui, mulai Januari 2025, usia pensiun pekerja di Indonesia naik menjadi 59 tahun. Perubahan…

Pimpinan DPR koordinator bidang (Korbid) Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Cucun Ahmad Syamsurijal menekankan pentingnya negara memberikan penghargaan yang lebih baik bagi dosen. Termasuk, kata Cucun, dari sisi kesejahteraan yang dapat memicu semangat dalam menjalankan profesi. “Para dosen berjasa dalam mendidik para tunas bangsa yang akan menjadi agen pembangunan Indonesia ke depan. Negara berkewajiban untuk memberikan kesejahteraan yang layak bagi mereka,” sebut Doktor Ilmu Administrasi Publik dari Universitas Padjajaran (UNPAD) itu. Diketahui, berbagai dosen yang menuntut tukin menyuarakan kegelisahannya. Sebab tak sedikit dosen ASN yang hanya mendapatkan take home pay di bawah Rp3 juta untuk dosen perguruan tinggi negeri (PTN) dan di bawah Rp2…

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti tuntutan dosen Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) yang menuntut pencairan tunjangan kinerja (tukin). Menurutnya, pemberian tukin dapat meningkatkan kualitas pendidikan di perguruan tinggi. “Aspirasi para dosen ASN ini perlu didengar, karena memang mereka berhak mendapatkan tukin sesuai amanat undang-undang,” kata Cucun Ahmad Syamsurijal dalam keterangan tertulis kepada WBIndonesia.com, di Jakarta, Kamis (16/1/2025). Seperti diketahui, beberapa waktu terakhir dosen ASN di bawah Kemendikti-Saintek ramai-ramai melakukan protes lantaran tak pernah mendapatkan tukin sejak 2020 lalu. Protes ini diinisiasi Aliansi Dosen ASN Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains,…

Bank Indonesia (BI) telah mengesahkan kebijakan penurunan suku bunga acuan BI-Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia, Rabu 16 Januari 2025. Langkah strategis ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi XI DPR RI, Fathi menyampaikan apresiasinya terhadap langkah BI yang dinilai sangat relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Menurut Fathi, kebijakan ini menunjukkan komitmen BI dalam menjaga stabilitas ekonomi domestik sekaligus mendorong sektor prioritas seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta ekonomi hijau. “Penurunan suku bunga BI-Rate ini bukan hanya langkah tepat untuk…

Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada Rabu (15/1/2025) dengan agenda mendengarkan masukan dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah Bangka Induk Perpat Babel dan perwakilan pekerja yang di-PHK secara sepihak oleh PT Freeport Indonesia. Diskusi mencakup persoalan lingkungan di Bangka Belitung dan dampak ekonomi serta sosial akibat praktik pertambangan dan pemutusan hubungan kerja. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa pihaknya akan memanggil Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAMPIDSUS) dalam waktu dekat untuk membahas berbagai permasalahan hukum, termasuk kasus terkait Bangka Belitung dan Freeport. “Kita perlu data lengkap dan mendalam sebelum mengambil langkah lanjutan. Semua…

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron mengapresiasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah dimulai sejak 6 Januari 2025 silam. Menurutnya, Program MBG tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan gizi para penerima manfaat, melainkan juga menjadi pembangkit ekonomi baru di daerah. “Selain memberikan asupan gizi dan nutrisi, tetapi juga menjadi pembangkit ekonomi baru di daerah,” katanya dalam keterangan yang dikutip WBIndonesia.com, di Jakarta, Senin (14/1/2025). Menurut dia, program MBG yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto secara esensi memberikan dampak luar biasa dalam berbagai sisi. Dia menilai dengan asupan gizi dan nutrisi yang terpenuhi maka dapat mempersiapkan para…

Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya dalam hal gizi anak, Anggota DPR RI, Aqib Ardiansyah mengungkapkan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) skala nasional, khususnya yang digelar di Purbalingga. Program tersebut, dinilainya, merupakan inisiatif Pemerintah untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang baik sebagai langkah penting dalam mencegah masalah gizi dan stunting. “Keberhasilan program ini tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk memastikan anak-anak kita mendapatkan makanan bergizi. Dengan adanya program makan bergizi gratis, diharapkan status gizi anak-anak di Purbalingga dapat membaik,” ujar Aqib dalam keterangan resmi…

Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Aparatur Setjen DPR RI, Djaka Dwi Winarko, menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan bagi Tenaga Ahli (TA) dan Staf Administrasi Anggota (SAA) DPR RI. Acara tersebut berlangsung di Gedung Nusantara, Senayan, pada Senin (13/1/2025). “Alhamdulillah, kita semua bisa hadir di sini bersama teman-teman TA dan SAA untuk mengikuti sosialisasi terkait BPJS Ketenagakerjaan. Saya sangat mengapresiasi acara ini karena memberikan pemahaman penting tentang hak dan kewajiban tenaga kerja,” ujar Djaka dalam sambutannya. Djaka menjelaskan bahwa penyelenggaraan sosialisasi ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan DPR RI No.1 Tahun 2019 tentang pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf…

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera tekankan pentingnya penguatan peran parlemen dalam perumusan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sebab dalam konteks negara demokrasi, tambahnya, suatu kebijakan nasional dapat dikatakan benar-benar merepresentasikan kepentingan publik apabila dalam perumusannya terdapat peran serta parlemen. Diketahui, BKSAP DPR RI menghadiri diskusi pada Sidang Komisi Politik, parlemen negara-negara anggota Majelis Parlemen Asia (Asian Parliamentary Assembly/APA) di Baghdad, Irak, Sabtu (11/1/2025). Adapun penyelenggaraan sidang ini berlangsung selama tiga hari, yaitu 10 hingga 12 Januari 2025. ”Khususnya, melalui pelaksanaan tugasnya dalam merumuskan legislasi, melakukan pengawasan, menentukan anggaran serta menerima aduan…

Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menebar ribuan benih ikan ke Danau Toba di Sumatera Utara. Penebaran ini merupakan komitmen untuk menjaga ekosistem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di sekitar danau. Dalam kunjungannya ke Sumatera Utara, Saan menyempatkan diri menebar ribuan bibit ikan ke danau yang terkenal dengan keindahan alam dan legenda sejarahnya itu. “Kita ingin memberikan kesejahteraan kepada para nelayan warga sekitar, maka ikannya harus kita jaga dan rawat. Salah satu caranya adalah dengan terus menebar benih ikan di Danau Toba agar populasinya terus bertambah,” ujar Saan kepada WBIndonesia.com, di Samosir, Sumatera Utara, Sabtu (11/1/2025). Politisi Fraksi Partai NasDem ini berharap…